Kejahatan Lingkungan di Kawasan Bandung Utara Semakin Parah

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kejahatan Lingkungan dan Kejahatan Tata Ruang semakin parah dan marak terjadi di Kawasan Bandung Utara (KBU), hal ini terungkap dalam Dialog membahas persoalan KBU, Minggu, (2/2/2014), di Kantor Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) jalan RE Martadinata Bandung.

Turut hadir dalam acara ini, Forum Masyarakat Bangbayang Tubagus (Formas Bagus), Aktivis Lingkungan Taufan Suranto, dan para wartawan.

“Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melakukan kunjungan ke KBU, kami tidak ingin kunjungan Wagub hanya angin lalu”, kata Aktivis Lingkungan Taufan Suranto di awal paparannya.

“Fakta yang terjadi saat ini pembangunan di KBU merajalela”, kata Taufan, “Banyak pengusaha yang membangun di KBU tidak mengantongi rekomendasi Gubernur Jawa Barat”, ungkapnya.

“Hingga saat ini masyarakat tidak pernah tahu mana bangunan yang memiliki rekomendasi Gubernur, dan mana yang tidak”, ujar Taufan, “Pemerintah Provinsi harus turun tangan dan segera menghentikan pembangunan di KBU”, tegasnya.

Lebih lanjut Taufan mempertanyakan mengapa ketika Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar bersama Polda Jabar melakukan Sidak ke penambangan pasir besi di Jabar Selatan langsung melakukan penyegelan, namun ketika berkunjung ke KBU Wagub tidak melakukan penyegelan terhadap bangunan tak berijin, “Keadilan harus ditegakkan di KBU”, tegas Taufan.

“Kejahatan lingkungan semakin parah di KBU”, ungkap Taufan, “KBU menjadi ajang perkeliruan, selain itu kejahatan tata ruang dan kejahatan HAM terjadi di KBU”, katanya, “Wilayah KBU menjadi ajang mengeruk keuntungan bagi elit lokal seperti Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat bahkan Babinsa”, tegasnya.

Perwakilan Forum Masyarakat Bangbayang Tubagus (Formas Bagus) Adityas Annas Azhari mengungkapkan bahwa saat ini di KBU tepatnya di jalan Bangbayang Selatan (Dago), ada pengembang yang membangun apartemen di lahan bekas sawah seluas 11.658 m2, “Pengembang mengklaim membangun rusunami, padahal itu apartemen, rencananya pengembang tersebut akan membangun apartemen setinggi 22 lantai dalam 4 tower”, ungkap Adityas.

“Rencana pengembang tersebut memang belum terwujud namun apartemen tersebut sudah mulai dipasarkan”, kata Adityas, “Jalan masuk ke lokasi apartemen berupa jalan wakaf selebar 4 meter”, ungkapnya, “Kami akan melakukan tindakan penegakan hukum bersama LBH”, ujarnya.

Kawasan Bandung Utara (KBU) menjadi incaran para investor dikarenakan KBU memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan.

Para investor ingin mengeruk laba sebanyak-banyaknya, maka para investor menyiasati aturan-aturan hukum KBU, aturan tata ruang / tata wilayah dan Perda yang ada, diperparah dengan pemerintah setempat yang melakukan pembiaran.

Permasalahan KBU yang hingga kini belum terselesaikan diantaranya, perumahan baru di kawasan Pasir Impun dan Mandalajati, Punclut, Setiabudi, Dago Atas dan Ciumbuleuit. (Bagoes Rinthoadi)