Tjetje: Jual Beli Suara di KPU Sudah Ada Sejak Tahun 2004

IMG_20140507_142348

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Politikus Senior sekaligus Tokoh Jawa Barat Tjetje Hidajat Padmadinata mengatakan bahwa sejak tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan praktek jual beli suara.

Hal ini diungkapkan Tjetje, Rabu, (7/5/2014), di RM Bumbu Desa jalan Laswi Bandung, pada acara pertemuan para tokoh dan sesepuh Jawa Barat dengan para Caleg yang gagal lolos di Pileg 2014.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Ketua Partai Nasdem Jabar Eka Santosa, Mantan Ketua Bamus Jabar Memet Hamdan, Praktisi Hukum Dindin S. Maolani, Perwakilan Partai Gerindra, PPP, PKPI, PBB, dan PKB.

Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan Pemilu di Jawa Barat serta menyikapi partai politik yang menolak menandatangi hasil rekapitulasi penghitungan suara.

“Para peserta Pemilu menganggap penyelenggara Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat licik dan curang”, kata Tjetje di awal paparannya.

“Hal ini bukan sesuatu yang aneh, karena pada Pemilu tahun 2004, KPU sudah mulai melakukan praktek jual beli suara”, ungkap Tjetje, “Satu suara ditawarkan 15 ribu rupiah”, katanya, “Saya tahu hal ini karena saya dulu tim monitoring” tegasnya.

“Sekarang kecurangan di Pileg 2014 lebih sistematik”, ujar Tjetje, “Hal ini berbahaya”, tegasnya.

Mengenai kepemimpinan di Indonesia, Tjetje mengungkapkan kekhawatirannya, “Kata siapa peralihan kepemimpinan dari militer ke sipil menjadi baik?”, tanya Tjetje, “Malah semakin memburuk”, ujarnya, “Saat ini kepemimpinan sipil kebanyakan dari partai politik, sehingga keadaan semakin memburuk”, katanya.

“Budaya malu saat ini sudah tidak ada”, ujar Tjetje, “Hal ini terlihat dari maraknya korupsi kelas paus dan hiu di Jakarta”, kata Tjetje di akhir paparannya.

Praktisi Hukum Dindin S. Maolani mengatakan bahwa pertemuan mendadak antara Tokoh Jabar dan para Caleg adalah untuk mendengarkan ‘Curhat’ para Caleg.

Dindin menyarankan kepada para Caleg yang tidak lolos Pileg 2014 untuk menempuh jalur hukum.

“Kalau ada penggelembungan suara, dipastikan ada kesengajaan”, ujar Dindin, “Jangan sampai kecurangan Pemilu menjadi budaya”, katanya, “Mau jadi apa Bangsa ini”, tegasnya.

“Kecurangan Pileg 2014 di Jawa Barat harus direspon secara serius”, tegas Dindin, “Jangan sampai lagi ke depan terjadi kejadian yang serupa”, kata Dindin di akhir penjelasannya. (Bagoes Rinthoadi)