BKKBN Jabar Menggelar Review Pandahuluan Program KB

IMG_20140717_164752ARCOM.CO.ID ,Bandung. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat menjadi satu-satunya Provinsi yang menggelar Review Pendahuluan Telaah Program Keluarga Berencana (KB).

Hal ini terungkap dalam Rapat Pendahuluan Telaah Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tahun 2014, Kamis, (17/7/2014), di Karang Setra Hotel Spa & Cottages jalan Bungur Bandung.

Turut hadir dalam Rapat ini, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat Ambar Rahayu, Kepala BKKBN Jawa Barat Siti Fathonah, dan seluruh Kepala kab/kota, SKPD kab/kota, dan Kepala Bidang Operasional BKKBN se-Jawa Barat.

Agenda rapat ini diantaranya penajaman sasaran dan strategi penggarapan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga tahun 2014.

“Jarang ada Provinsi yang melakukan Review pendahuluan telaah program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga”, kata Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat Ambar Rahayu di awal paparannya, “Hanya BKKBN Provinsi Jawa Barat yang melakukannya”, ujarnya.

“Setelah sekian tahun stagnan, akhirnya Jawa Barat diproklamirkan sebagai Provinsi yang melakukan pembersihan data”, tegas Ambar.

Lebih lanjut Ambar mengatakan bahwa peran BKKBN Pusat dalam rapat ini adalah membantu memfasilitasi untuk melihat evaluasi kinerja Kabupaten dan Kota, “Kita tidak lagi membandingkan Provinsi yang satu dengan Provinsi yang lainnya”, ungkap Ambar.

“Sejak dua tahun yang lalu (2012), Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Provinsi penyangga utama”, ungkap Ambar, “Apabila dari 10 Provinsi ini program-programnya tidak berhasil, maka populasi Indonesia terancam karena jumlah penduduk 10 provinsi ini melebihi 70 persen penduduk Indonesia”, kata Ambar di akhir paparannya.

Kepala BKKBN Jawa Barat Siti Fathonah dalam sesi Konferensi Pers mengatakan bahwa rapat pendahuluan merupakan kegiatan rutin tahunan BKKBN Jawa Barat, “Kita mengundang semua Kepala kab/kota, SKPD kab/kota, dan Kepala Bidang Operasional se-Jawa Barat untuk melihat kinerja mereka selama satu semester”, ujar Siti.

“Di dalam forum ini akan disepakati beberapa strategi operasional yang dirasa Urgent”, kata Siti, “Kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan baru yang dapat kita laporkan ke pimpinan kita di pusat maupun lintas kementerian”, tegasnya

“Dalam rapat ini diketahui setiap daerah di Jawa Barat dalam satu semester Averagenya bagus”, ungkap Siti, “Tetapi ada daerah yang jelek seperti Karawang, Cianjur, dan Garut”, ungkapnya, “Ketiga daerah ini tingkat pemakaian kontrasepsinya rendah, TFR nya tinggi, dan selama enam bulan peringkatnya paling bawah”, ujarnya, “Sehingga strateginya harus kita laporkan ke BKKBN Pusat secara spesifik”, kata Siti di akhir paparannya.

BKKBN saat ini sedang diperjuangkan agar menjadi Kementerian, tinggal mendorong struktur arsitek organisasinya, dikarenakan memang ada kajian penetapan lembaga mana yang termasuk Kementerian, lembaga non Kementerian dan lembaga non struktural.

BKKBN telah di kaji olehLembaga Administrasi Negara (LAN) bahwa lembaga ini masih menjadi lembaga non kementerian.

Jumlah kementerian di Indonesia ke depannya akan dibatasi, yang idealnya adalah 20 kementerian, namun bisa berkembang menjadi 24 kementerian (Middle), atau 25 Kementerian ditambah Menteri Negara (Soft).

BKKBN atas desakan masyarakat berharap dalam waktu dekat dapat menjadi Kementerian (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.