BPJS Ketenagakerjaan Terapkan Pendekatan Hukum Masif

IMG_20140905_164035

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya menegaskan bahwa di tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pendekatan hukum secara masif kepada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut ditegaskan Elvyn pada Press Conference Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPJS Ketenagakerjaan, Jumat, (5/9/2014), di Hotel Hyatt Regency Bandung jalan Sumatera.

Turut hadir dalam Press Conference, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Amri Yusuf, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Herdy Trisanto, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriadi, Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan Achmad Riyadi, dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Iwan Kusnawan.

“Tahun 2015 adalah tahun yang penuh tantangan”, kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya di awal paparannya, “Namun BPJS Ketenagakerjaan sudah mempersiapkan antisipasi”, tegasnya.

Salah satu tantangan BPJS Ketenagakerjaan adalah masalah hukum, “Tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pendekatan hukum secara masif terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya di BPJS Ketenagakerjaan”, tegas Elvyn.

Ketegasan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2014 dibuktikan dengan dibawanya 127 perusahaan di Jawa Timur ke ranah hukum karena tidak patuh dan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Mengenai belum bergabungnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi mengungkapkan bahwa saat ini PLN telah dikirim surat perihal tersebut, “Saat ini telah dilakukan pendekatan persuasif, dan sedang berlangsung proses hukum antara PLN dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta”, kata Junaedi, “Intinya BPJS Ketenagakerjaan sudah menginformasikan ke semua BUMN”, ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Iwan Kusnawan dalam wawancara singkat mengatakan bahwa sampai bulan Agustus 2014, jumlah perusahaan di Jawa Barat yang telah ikut program BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 7200 perusahaan, “Sedangkan total pembayaran jaminan di Jawa Barat mencapai 800 miliar”, kata Iwan.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 bertema, “Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan pada Seluruh Segmen Pekerja”, dilaksanakan di Bandung selama dua hari, Kamis-Jumat, (4-5/9/2014).

Rakernas BPJS Ketenagakerjaan merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi dan menyatukan persepsi dalam membentuk suatu strategi bisnis yang terintegrasi.

Tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan bersiap melaksanakan operasional secara penuh, sedangkan di tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan program Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi semua segmen pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperluas outlet hingga 1102 outlet, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki 121 kantor cabang, 11 kantor wilayah, dan 23 Divisi.

BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2015 menargetkan kepesertaan mencapai 20,7 juta tenaga kerja, target penerimaan 40,8 triliun rupiah, dan target pembayaran jaminan 13,2 triliun rupiah. (Bagoes Rinthoadi)