Nafsiah Mboi: JKN BPJS Kesehatan Berdampak Luar Biasa

IMG_20140910_220250

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempunyai dampak yang luar biasa kepada sistem kesehatan di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Nafsiah dalam Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit dan Dewan Pertimbangan Medik (DPM) BPJS Kesehatan Tahun 2014, Rabu malam, (10/9/2014), di The Papandayan Hotel jalan Gatot Subroto Bandung.

Turut hadir dalam pertemuan ini Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemkes, Kepala BPJS Kesehatan Jawa Barat Aris Jatmiko, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, dan Anggota Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia.

“Saat ini anak saya menderita kanker dan sedang dirawat di RS Kanker Dharmais,” kata Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi di awal sambutannya, “Berkat JKN setiap bulannya saya hanya membayar Rp 60.000,” ungkapnya, “JKN BPJS Kesehatan memang mempunyai dampak yang luar biasa kepada sistem kesehatan kita,” tegasnya.

“Ketika KPK mencurigai ada rumah sakit dan petugas medis yang mencari keuntungan dalam program JKN, sakit hati kita,” ungkap Nafsiah, “Namun bila ada hal yang tidak benar pada JKN, mari kita perbaiki dan kendalikan biaya serta mutunya,” ujarnya.

Lebih lanjut Nafsiah menjelaskan beberapa komponen penting dalam JKN, “Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang komperhensif dan bermutu,” katanya, “Rumah sakit (Provider) harus mendapatkan untung, agar mampu meningkatkan mutu pelayanan,” ujarnya, “Dan yang terpenting BPJS Kesehatan harus meningkatkan mutu, dan melayani pasien dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

“Suatu saat akan ada jaminan sosial yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” kata Nafsiah di akhir sambutannya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan bahwa pertemuan nasional ini akan membahas berbagai langkah ke depan, “Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan sistem rujukan berjenjang pelayanan kesehatan pada program JKN,” katanya, “Pertemuan ini diharapkan menjadi sarana diskusi, dan menghasilkan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan JKN,” ujarnya.

Lebih lanjut Fachmi mengatakan bahwa sistem rujukan berjenjang harus dilakukan, “Hal ini dilakukan untuk mensukseskan program JKN yang dampaknya berpengaruh pada keberlangsungan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

“Koordinasi sangat diperlukan antara BPJS Kesehatan dengan pihak terkait, agar muncul kesadaran dan pemahaman yang sama akan pentingnya sistem rujukan berjenjang,” kata Fachmi di akhir penjelasannya.

Pertemuan Nasional ini mengambil tema, “Optimalisasi Implementasi Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Biaya yang Efisien”.

Sekitar 177 perwakilan rumah sakit di Indonesia menghadiri pertemuan nasional ini yang berlangsung, Rabu hingga Jumat, (10-12/9/2014).

BPJS Kesehatan berharap pertemuan nasional ini menjadi sarana sosialisasi internal BPJS Kesehatan terkait beberapa regulasi baru, serta mendapat berbagai masukan tentang pelaksanaan JKN di Indonesia. (Bagoes Rinthoadi)