Penelitian Situs Gunung Padang Harus Dihentikan

IMG_20140928_235743ARCOM.CO.ID ,Bandung. Penelitian Gunung Padang di Kampung Gunung Padang dan Kampung Panggulan Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh Tim Nasional harus dihentikan karena sudah tidak metodologis, tidak benar dan menjurus ke arah pengrusakan.

Hal ini terungkap dalam Diskusi Paguyuban Pasundan membahas Situs Gunung Padang, Sabtu, (27/9/2014), di Gedung Rektorat Pasca Sarjana Universitas Pasundan Jalan Sumatera Bandung.

Turut hadir dalam diskusi ini, Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi, Ketua Paguyuban Pasundan DKI Jakarta / Wakil Ketua Komisi I DPR bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri & Komunikasi TB Hasanuddin, Arkeolog Tony Djubiantono, dan Praktisi Hukum Dindin S. Maolani.

“Gunung Padang adalah situs cagar budaya yang dilindungi oleh UU cagar budaya,” kata Arkeolog Tony Djubiantono di awal paparannya, “Boleh saja meneliti Situs Gunung Padang asalkan jangan merusak,”ujarnya.

“Namun yang terjadi saat ini gerakan penelitian Situs Gunung Padang sudah tidak benar karena banyak melakukan pengrusakan,” tegas Tony, “Penelitian Gunung Padang sudah tidak metodologis karena banyak pohon ditebangi, lubang penggalian acak-acakan, dan longsor sudah mengancam, ” katanya.

Lebih lanjut Tony menegaskan bahwa menurut para ahli penelitian Gunung Padang harus dihentikan, “Dalam penelitian Gunung Padang sudah ada pelanggaran secara hukum,” kata Tony di akhir paparannya.

Ketua Paguyuban Pasundan DKI Jakarta / Wakil Ketua Komisi I DPR bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri & Komunikasi TB Hasanuddin dalam pandangannya mengatakan bahwa terdapat pro dan kontra seputar aktivitas ekskavasi di Gunung Padang yang dilakukan Tim Nasional, “Penelitian Gunung Padang menimbulkan kebingungan di masyarakat,” kata TB Hasanuddin.

“Penelitian Gunung Padang yang menghabiskan anggaran puluhan miliar perlu dipertanggungjawabkan,” tegas TB Hasanuddin, “Namun hingga saat ini hasilnya belum jelas,” ujarnya, “Apabila Penelitian Gunung Padang hasilnya bagus dan untuk kepentingan Jawa Barat maka perlu diteruskan lagi, tapi bila buruk harus distop dan direnovasi,” kata TB Hasanuddin.

Lebih lanjut TB Hasanuddin mengatakan bahwa permasalahan penelitian Gunung Padang sudah ditangani oleh pusat, “Permasalahan Gunung Padang akan ditentukan setelah tanggal 20 Oktober 2014,” kata TB Hasanuddin di akhir penjelasannya.

Praktisi Hukum Dindin S. Maolani dalam sesi Konferensi Pers berkesempatan membacakan Rekomendasi hasil dari Diskusi membahas Gunung Padang, Isi Rekomendasi tersebut diantaranya:

1. Pemerintah Pusat dan daerah melakukan evaluasi penelitian Gunung Padang yang dilakukan oleh Tim Nasional karena ada tata cara penelitian yang tidak sesuai kepatutan dan perundang-undangan.

2. Pemerintah Pusat dan daerah memfasilitasi dan mendengar perbedaan pendapat antara Tim Nasional dan para ahli, karena para ahli selama ini pendapatnya tidak didengar dan harus selalu menurut Tim Nasional.

3. Pemerintah Pusat dan daerah segera melakukan ekskavasi atau moratorium karena dalam penelitian Gunung Padang ada pemapasan tebing oleh Tim Nasional (pemapasan tebing secara serabutan membahayakan situs).

4. Pemerintah Pusat dan daerah membentuk tim baru sesuai peraturan perundangan dan terbebas dari kepentingan politik (bukan menghentikan total penelitian tetapi evaluasi)

“Karena bila tidak dibentuk tim baru maka kontroversi akan jalan terus, apalagi ada cerita tiga ton emas di Gunung Padang,” kata Dindin di akhir penjelasannya.

Tim Nasional peneliti Gunung Padang sendiri terdiri dari, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian ESDM, Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, dan TNI Angkatan Darat. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.