Bank Indonesia Dorong TPID Tingkatkan Manajemen Risiko

BI Jabar Banten

ARCOM.CO.ID ,Sukabumi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat & Banten) terus berupaya mendorong Pemerintah Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jawa Barat untuk meningkatkan manajemen risiko dari dampak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di akhir tahun 2014.

Hal ini terungkap dalam Pelatihan Wartawan KPw Bank Indonesia Wilayah VI bertajuk, “Peran Bank Indonesia Paska Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Jumat malam, (31/10/2014), di Aula Pondok Hexa Ujung Genteng Sukabumi.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Dian Ediana Rae, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Bidang Ekonomi Moneter Nita Yosita, Assisten Direktur Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Bidang Ekonomi Moneter Edi Baskoro, Assisten Direktur Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Bidang Ekonomi Moneter Dandy Indarto Seno, dan Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Ainur Rakhma Kamila.

“Bank Indonesia harus meningkatkan suku bunga, karena hingga saat ini harga BBM belum dinaikkan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Dian Ediana Rae di awal paparannya.

“Target yang harus dijalankan adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor BBM untuk membantu mengurangi beban yang ada,” ujar Dian.

Lebih lanjut Dian mengatakan bahwa kebijakan Presiden selalu populis, “Tetapi bila kapasitas pemerintah tidak ada, maka Bank Indonesia harus mengerem agar tidak terjadi Over Heat,” tegasnya, “Target Presiden selalu jangka pendek (Short Term), sedangkan target Bank Indonesia selalu jangka panjang (Long Term),” katanya.

“Saat ini terdapat Double defisit fiskal dan ancaman inflasi, maka Bank Indonesia menerapkan tingkat suku bunga stabil sebesar 7,5%,” ujar Dian,” Namun makro dan mikro harus diawasi secara bersama sama oleh Bank Indonesia dan OJK,” kata Dian di akhir paparannya.

Terkait rencana kenaikan harga BBM, Bank Indonesia mencermati adanya berbagai risiko inflasi seperti kenaikan harga barang dan jasa, potensi naiknya upah minimum, potensi naiknya suku bunga, dan potensi menurunnya pertumbuhan ekonomi, namun inflasi di Jawa Barat per September 2014 sebesar 3,86% (yoy) atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (September 2013) yaitu 9,24% (yoy).

Seiring dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, maka berdasarkan survei konsumen yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI perubahan harga tertinggi akan terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi.

Untuk itu langkah antisipatif awal dari Pemerintah Daerah dan TPID sangat penting untuk meredam sumber-sumber tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Berdasarkan hasil asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI, kenaikan harga BBM bersubsidi (bensin dan solar) sebesar Rp.1000 akan memberikan dampak inflasi tambahan bagi Jawa Barat sebesar 1,36%.

Bila harga BBM bersubsidi naik sebesar Rp,2000, maka akan memberikan dampak inflasi tambahan sebesar 2,74%, dan untuk kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp.3000 maka akan memberikan dampak inflasi tambahan sebesar 4,1%.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI sangat mendorong peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk mampu memitigasi risiko sejak dini, khususnya terkait kebijakan transportasi, kebijakan pengupahan, dan program pemberdayaan masyarakat, hal ini dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin ketika terjadi Shocks kenaikan harga BBM. (Bagoes Rinthoadi).

Comments are closed.