Jenni Wihartini: Tahun 2017 Jamkesda Harus Terintegrasi

IMG_20141222_132942

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional (Divre) Jawa Barat Jenni Wihartini menegaskan bahwa pada tahun 2017 Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) harus sudah terintegrasi.

Hal tersebut ditegaskan Jenni saat Media Gathering BPJS Kesehatan Divre Jabar bertajuk, “Pelayanan Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional, Senin, (22/12/2014), di D’Palm Sundanese Restaurant jalan Lombok Bandung.

“Saat ini sebanyak enam Kabupaten/Kota di Jabar telah mendaftarkan masyarakat kurang mampu di wilayahnya ke BPJS Kesehatan,” kata Jenni di awal paparannya, “Daerah tersebut antara lain, kota Bandung, kabupaten Bandung, kota Cirebon, kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, dan kabupaten Pangandaran,” ujarnya.

Lebih lanjut Jenni mengatakan bahwa masyarakat kurang mampu yang didaftarkan tersebut dahulu merupakan peserta Jamkesda dan saat ini telah dimigrasi ke BPJS Kesehatan, “Namun tahun 2017 Jamkesda harus sudah terintegrasi,” tegasnya.

Mengenai semakin dekatnya batas waktu pendaftaran bagi karyawan perusahaan swasta dan BUMN ke BPJS Kesehatan, Jenni mengungkapkan bahwa di bulan Desember 2014, puluhan perusahaan swasta di Jawa Barat berbondong-bondong mendaftarkan karyawannya, karena khawatir terkena sanksi apabila belum mendaftar hingga batas waktu 1 Januari 2015.

“Seharusnya perusahaan tersebut telah mendaftar ke BPJS Kesehatan sejak bulan Oktober 2014,” kata Jenni, “Ditambah lagi masih banyak perusahaan yang datanya belum lengkap, ini menjadi kendala,” ujarnya.

Mengenai sanksi, Jenni belum dapat menyebutkan jumlah perusahaan yang akan terkena per 1 Januari 2015, “Bola panas ada di BPJS Kesehatan, karena walaupun sudah mendaftar tetapi data mereka belum lengkap,” katanya.

“Sanksinya berupa dua kali teguran dan denda sebesar iuran,” kata Jenni, “Selain itu, perusahaan yang belum mendaftar akan terkena sanksi administrasi seperti izin perusahaan tidak dapat diperpanjang, dan tidak diperkenankan mengikuti tender-tender,” tegasnya, “Tetapi masalah sanksi bukan wewenang BPJS Kesehatan, sanksi merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Kesehatan,” ujar Jenni.

“Namun kami optimis pada 1 Januari 2015 seluruh perusahaan swasta dan BUMN telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujar Jenni, “Walaupun dari 12 BUMN yang ada di Jawa Barat baru dua yang telah mendapatkan kartu peserta BPJS Kesehatan,” kata Jenni di akhir paparannya.

Mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan sebenarnya sangat mudah dan iuran per bulannya tidaklah mahal, sebagai contoh pekerja penerima upah cukup menyerahkan foto copy KTP dan KK ke bagian HRD untuk direkap dan didaftarkan, sedangkan pekerja mandiri dapat mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan Virtual Account.

Iuran per bulan BPJS Kesehatan bagi pekerja mandiri yaitu Rp.25.500 untuk kelas 3, Rp.42.500 untuk kelas 2, dan Rp.59.500 untuk kelas I. (Bagoes Rinthoadi)