Potensi Ekonomi Diaspora 60 Miliar USD per Tahun

IMG_20150224_113855

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Praktisi Ekonomi Alida Handau Lampe Guyer menegaskan bahwa apabila Indonesia mampu memaksimalkan potensi ekonomi Diaspora, maka jumlah kiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (Remitansi) akan meningkat hingga 60 miliar USD.

Hal tersebut ditegaskan Alida dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Paguyuban Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PAHAM FH Unpad) dan Yayasan Diaspora Indonesia bertajuk, “Mencari Solusi Diaspora Indonesia Dalam Politik Kewarganegaraan Indonesia: Dwi Kewarganegaraan Atau Alternatif Lain?”,Selasa, (24/2/2015), di Auditorium Gedung Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran jalan Dipati Ukur Bandung.

Turut hadir dalam seminar ini Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bagir Manan, dan pembicara dari Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Koerniatmanto Soetoprawiro.

Diaspora sendiri dalam arti modern adalah kelompok etnis minoritas migran asal yang bertempat tinggal dan bertindak di negara tuan rumah namun tetap mempertahankan hubungan sentimental dan material dengan negara asal mereka.

Praktisi Ekonomi Alida Handau Lampe Guyer menjelaskan bahwa kelompok Diaspora di Indonesia berjumlah sekitar 9 juta jiwa dengan Remitansi sebesar 7,1 Miliar USD per tahun, berbanding jauh dengan negara Filipina yang memiliki kelompok Diaspora hanya 3 juta jiwa namun mampu memberikan Remitansi sebesar 25 miliar USD per tahun, “Remitansi Filipina sangat tinggi karena Filipina menggunakan paham Dwi Kewarganegaraan,” kata Alida di akhir penjelasannya.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bagir Manan dalam paparannya mengatakan bahwa ketika paham kebangsaan dan nasionalisme dari suatu negara berkembang disitulah asal mula persoalan status hukum kelompok Diaspora, “Kemudian muncul istilah globalisme, internasionalisme dengan wujud ASEAN dan Uni Eropa,” ungkapnya, “Diaspora tidak akan pernah ada bila tidak ada batas negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Bagir mengatakan bahwa saat ini Indonesia menganut paham kewarganegaraan tunggal, “Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI belum mampu memenuhi harapan kelompok Diaspora,” ujarnya, “Dilihat dari sisi ekonomi, dwi kewarganegaraan mungkin bermanfaat, namun dalam tatanan politik Diaspora tidak memberikan pengaruh,” kata Bagir di akhir paparannya.

Saat ini Indonesia memiliki kelompok Diaspora yang cukup besar dan tersebar di seluruh dunia, namun potensi Diaspora belum digarap serius.

Usulan dan gagasan dwi kewarganegaraan sering muncul dalam sejumlah seminar dan diskusi, namun gagasan ini masih dalam perdebatan karena terkait politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang bersandar pada prinsip kewarganegaran tunggal.

Saat ini Komisi III DPR RI sedang mengusulkan RUU tentang Kewarganegaraan Ganda untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Berikut Deskripsi Konsepsi RUU Prolegnas Tahun 2015-2019:

RUU tentang Perubahan atas UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
Nomer  urut: 29
Pengusul: Komisi III, DPR RI.

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan:
Pengakuan (recognition) terhadap eksistensi diaspora Indonesia diluar negeri dan sistem dwi kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh banyak negara di dunia yang terbukti telah memberi banyak manfaat terhadap Negara asal, khususnya Negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar.

Terutama untuk Negara Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia.

Penyusunan ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari strategi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:
Pengakuan dwi kewarganegaraan yang memungkinkan penduduk Indonesia (terutama anak) untuk mendapat status di luar negeri maupun di Negara asalnya sendiri yakni Indonesia.

Pertumbuhan kapasitas SDM dan ekonomi yang tinggi, yakni dengan tingkat masuknya investasi.

3. Jangkauan dan Arah Pengaturan:
–  Sistem Kewarganegaraan
–  Tata cara dan syarat memperoleh kewarganegaraan ganda di Indonesia
– Cakupan subyek warga Negara yang dapat diberikan kewarganegaraan ganda Indonesia.
– Tata cara pelaporan kewarganegaraan
– Sanksi

4. Dasar Pembentukan:
Pasal 28D (4) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”

5. Posisi RUU:
Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi III untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
Pada periode Prolegnas 2014 merupakan RUU non prioritas dengan judul RUU tentang Kewarganegaraan Ganda dan Naskah Akademi sedang disiapkan oleh Tim Asistensi PolhukHAM. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.