Penghapusan Sanksi dan Denda Bentuk Frustasi Ditjen Pajak

Ditjen Pajak

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Adjat Djatnika menegaskan bahwa selama Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda keterlambatan pembayaran serta pelaporan pajak para wajib pajak.

Hal tersebut ditegaskan Adjat dalam Konferensi Pers penghapusan denda pajak, Rabu pagi, (29/4/2015), di Gedung K Kanwil DJP Jawa Barat I jalan Asia Afrika Bandung.

“Ditjen Pajak akan menghapus sanksi sebesar dua persen perbulan, dan penghapusan sanksi Surat Pemberitahuan (SPT) sebesar dua juta rupiah,” kata Adjat, “Wajib Pajak diberi kepercayaan menyampaikan dan membetulkan SPT nya sendiri kemudian melakukan pembayaran pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut Adjat mengungkapkan bahwa di Jawa Barat Wajib Pajak didominasi orang pribadi, “Wajib Pajak orang pribadi mencapai dua juta orang, sedangkan Wajib Pajak Badan hanya 100 ribu,” katanya, “Namun sumbangan rupiah paling banyak dilakukan badan usaha walaupun banyak pengusaha kaya yang belum kena,” ujarnya.

“Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak di tahun 2015 sebesar 1,295 triliun rupiah, dan kami meminta masyarakat untuk mendukung suksesnya Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015,” kata Adjat di akhir paparannya.

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan yang dilakukan Ditjen Pajak patut dipertanyakan, apakah hal ini merupakan bentuk frustasi Ditjen Pajak karena target penerimaan tahun lalu tidak tercapai ataukah target tahun 2015 terlalu tinggi.

Bahkan pemerintah akan segera menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

Seharusnya sanksi administrasi dan denda dapat menambah pemasukan Ditjen Pajak, semoga saja langkah Ditjen Pajak sesuai dengan moto yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, “Reach the Unreachable, Touch the Untouchable”, dan bukan kebijakan frustasi. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.