Ledia Hanifa Desak Pemerintah Terbitkan Keppres BPIH

LediaARCOM.CO.ID ,Bandung. Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendesak pemerintah RI agar tidak berlama-lama menerbitkan Keppres terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015.

Hal tersebut ditegaskan Ledia Hanifa di hadapan puluhan wartawan kota Bandung saat Media Gathering, Selasa siang, (12/5/2015), di Kantor Komunikasi dan Informasi Ledia Hanifa Amaliah jalan Pahlawan Bandung.

“Saat ini masyarakat telah mendapatkan info awal BPIH, namun mereka menantikan tindak lanjut dari pemerintah,” kata Ledia di awal paparannya, “Hal ini menjadi penting karena masyarakat ingin mendapat kepastian berangkat haji dengan membayar pelunasan BPIH,” ujarnya.

Ledia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun 2014, Keppres terbit hingga sebulan sejak kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah, “Tahun 2015 harus lebih baik dari tahun lalu, ” tegasnya.

“Kini Bola ada di tangan Presiden Joko Widodo,” kata Ledia, “Bila Keppres terkait BPIH tidak segera diterbitkan maka calon jamaah haji belum bisa melunasi BPIH,” ungkapnya.

“Hingga saat ini setiap tahunnya terhimpun 3,5 triliun rupiah dari bagi hasil setoran awal para calon jamaah haji,” kata Ledia, “Dengan sisa 6,5 triliun rupiah, dana ini bahkan lebih besar dari anggaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Lebih lanjut Ledia mengungkapkan bahwa terdapat uang calon jamaah haji yang belum berangkat terpakai oleh pemerintah, “Hal ini menjadi perdebatan para ulama, apakah hajinya menjadi sah atau tidak,” kata Ledia di akhir paparannya.

Menurut data yang dimiliki Ledia, hingga saat ini masyarakat  Bone Sulawesi Selatan yang ingin naik haji harus menunggu hingga 23 tahun lamanya, sedangkan masyarakat kota Bandung harus menunggu hingga 10 tahun.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menorehkan angka jamaah calon haji yang meningkat dari tahun ke tahun, perbaikan sistem penyelenggaraan ibadah haji secara utuh dan menyeluruh kini menjadi prioritas, karena banyak masalah yang mengemuka sejak di tanah air hingga Arab Saudi, apalagi diplomasi pemerintah RI terbilang sangat lemah.

Usai menjalani reses, Komisi VIII DPR RI akan memulai proses pembahasan dua RUU yang menjadi amanah Prolegnas 2015 yaitu RUU Tentang Penyandang Disabilitas dan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, dengan kesiapan naskah akademik dan draft yang ada, Komisi VIII berharap kedua RUU ini akan diselesaikan di tahun 2015. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.