Adjat Djatnika: e-Faktur Kurangi Faktur Fiktif dan Bodong

IMG_20150702_051137

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Adjat Djatnika menegaskan, mulai 1 Juli 2015, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah Jawa dan Bali diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).

Hal ini ditegaskan Adjat saat Konferensi Pers e-Faktur, Rabu, (1/7/2015), di Kanwil DJP Jawa Barat I Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung jalan Asia Afrika.

“Pemberlakuan e-Faktur akan mengurangi Faktur fiktif dan bodong,” kata Adjat di awal paparannya, “Pemberlakuan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,” ujarnya.

Lebih lanjut Adjat mengatakan, agar dapat menggunakan aplikasi e-Faktur, PKP membutuhkan sertifikat elektronik, “Pembuatan sertifikat elektronik hanya membutuhkan 8 hingga 15 menit di Kantor Pelayanan Pajak,” katanya.

Adjat menegaskan, apabila PKP tidak membuat e-Faktur, dianggap tidak membuat Faktur Pajak, “PKP akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 persen dari Dasar Pengenaan Pajak,” tegasnya.

Adjat mengatakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I telah melakukan penyuluhan terhadap 25.000 PKP di seluruh Jawa Barat, “Namun belum semua PKP bersertifikat,” katanya.

Adjat mengatakan, para pembeli barang kena pajak agar meneliti apakah barangnya sudah difaktur atau belum, “Tindakan para pembeli ini membantu negara,” katanya, “Apabila uang negara sudah cukup, maka tidak akan ada lagi Pesawat Hercules yang jatuh,” ujarnya.

Mengenai Wajib Pajak (WP) yang belum pernah menyetor pajak, Adjat. Menghimbau agar WP membereskannya tahun ini, “Karena tahun 2015, sanksi dan denda dihapus,” kata Adjat di akhir paparannya.

IMG_20150702_051142

Saat ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I telah menerima pemasukan pajak sekitar 9,1 triliun rupiah (36 persen), atau mengalami pertumbuhan 15 persen dari tahun 2014.

Penunggak pajak sudah diusulkan untuk di sandera (paksa badan) hingga bersedia bersedia membayar, dan hal ini merupakan upaya terakhir Direktorat Jenderal Pajak. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.