Sigit Priadi: Intelijen Pajak Sangat Penting

IMG_20150820_141255

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito menegaskan, pihaknya ingin mengefektifkan Intelijen Pajak dan memanfaatkan semaksimal mungkin personil Intelijen Ditjen Pajak.

Hal ini ditegaskan Sigit seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Intelijen Perpajakan, Selasa, (18/8/2015), di Kanwil DJP Jawa Barat I jalan Asia Afrika Bandung.

Turut hadir, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Adjat Djatnika, dan personil Intelijen Ditjen Pajak dari seluruh Indonesia.

“Intelijen sangat penting bagi tersedianya data dan informasi yang akurat,” kata Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito di awal wawancara.

Lebih lanjut Sigit mengatakan, Rakornas Intelijen Perpajakan bertujuan menciptakan standarisasi Intelijen Perpajakan demi memperoleh data dan informasi bagi keperluan pembinaan Wajib Pajak dan dalam kegiatan pemeriksaan dan penyidikan.

“Kegiatan Intelijen Perpajakan menyasar penyediaan data dan atau informasi Wajib Pajak yang terdaftar maupun belum terdaftar,” kata Sigit, “Termasuk mengungkap praktek-praktek ekonomi yang tidak tercatat secara formal seperti Legal Reported, Legal Unreported, dan Illegal Activity yang dilakukan untuk menghindari pajak,” tegasnya.

“Rapat Koordinasi Nasional Intelijen Perpajakan di Bandung diikuti 136 personil Intelijen Ditjen Pajak dari 502 Intelijen Perpajakan yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Sigit di akhir wawancara.

Kegiatan Intelijen Perpajakan merupakan bagian integral dalam upaya Ditjen Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak nasional.

Sistem Self-Assessment yang diterapkan di Indonesia mempercayakan tanggung jawab pembayaran dan pelaporan pajak kepada masyarakat Wajib Pajak.

Pengawasan dan Intelijen adalah pelaksanaan tugas Ditjen Pajak untuk memastikan kewajiban Perpajakan masyarakat telah dilaksanakan dengan jujur dan benar.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengklaim pihaknya memiliki data 5 tahun ke belakang para Wajib Pajak yang kurang bayar.

Tahun 2015 telah ditetapkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak.

Ditjen Pajak akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Ditjen Pajak menghimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan fasilitas perpajakan ini yang hanya berlaku hingga 31 Desember 2015.

Setelah Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 berakhir, maka di tahun 2016 Ditjen Pajak akan menggalakkan penegakan hukum dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan termasuk kegiatan Intelijen dan pengawasan. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.