Dede Sumirto: Pelaku UKM Bukan Pemain Global

20151030_091707

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat Dede Sumirto menegaskan, para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia bukanlah pemain global, karena hanya menyumbang 4,86 % terhadap ekspor.

Hal ini diungkapkan Dede saat menjadi pembicara di acara Sosialisasi / Dialog Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jawa Barat (HIPPI) bertema, “Meningkatkan Daya Saing Pelaku UKM Dalam Menghadapi ASEAN Ekonomic Community 2015”, Jumat, (30/10/2015), di Gedung Metrologi Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen jalan Pasteur Bandung.

“UKM menurut UU No 9 tahun 1995 tentang UKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang,” kata Dede di awal paparannya, “UKM memiliki kekayaan bersih Rp.200 juta (di luar tanah dan bangunan) dengan pendapatan Rp. 100 -200 juta per tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut Dede menjelaskan, jumlah UKM di Jawa Barat berdasarkan data BPS tahun 2012 adalah sebanyak 55,3 juta usaha, “UKM menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3%,” katanya, “Bandingkan dengan pelaku usaha besar berdasarkan data BPS tahun 2013 yang hanya 0,01%, jadi pelaku UKM harus bangga dan jangan malu dan takut dengan pengusaha besar,” tegasnya.

“Pelaku UKM menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,12%,” ungkap Dede, “Sedangkan menurut data Nagel tahun 2012, pelaku UKM menyumbang devisa negara sebesar Rp.27,700 miliar,” tegasnya,

Mengenai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Dede mengungkapkan, saat ini pasar ASEAN terdapat 600 juta jiwa dari 10 negara, “Pasar Indonesia terdapat 240 juta jiwa, atau 40% dari total penduduk ASEAN, jadi sebenarnya MEA merugikan kita, karena Indonesia merupakan pasar yang besar,” tegasnya.

“Saat ini permasalahan UKM di Indonesia adalah keterbatasan akses, pemahaman kesempatan untuk akses pasar, modal, kewirausahaan, kemampuan ekspansi usaha dan ekspansi pasar, masalah proses, biaya perijinan, dan biaya operasional usaha yang tinggi,” ungkap Dede.

“Sayang sekali, bantuan APBN 2016 untuk UKM hanya Rp.1,6 triliun,” kata Dede di akhir paparannya.

Kasubdit Masyarakat Ekonomi ASEAN Sumber Sinabutar mengatakan, pengusaha pribumi yang berusaha di Indonesia cukup mencantumkan SNI dalam setiap produknya, “Namun bila produk diekspor, harus di cek apa standar di negara tersebut,” tegasnya.

“Setiap negara tidak sama semua standar yang diciptakannya,” ungkap Sinabutar, “SKA (Surat Keterangan Asal) sangat penting bila ingin mengekspor barang ke luar negeri,” tegasnya.

Sinabutar mengingatkan, para pelaku UKM seperti pengrajin furnitur agar tidak menggunakan bahan yang ilegal, “Karena tidak sedikit negara yang aturannya ketat, terutama Eropa dan Afrika,” tegasnya, “Jadi jangan sampai produksi kita ditolak negara lain karena permasalahan bahan baku,” ujarnya.

Sinabutar juga mewacanakan adanya pembuatan Website yang dapat memberikan rasa nyaman, dan mampu menjadi mediator pertemuan antara produsen dan konsumen.

Di akhir paparannya Sinabutar mengatakan, inovasi strategi sangat penting, dan pelaku usaha harus tahu bagaimana menciptakan peluang. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.