Dede Rostandi Akan Praperadilankan Polda Jabar

20151112_132638 ARCOM.CO.ID ,Bandung. Terkait penghentian penyidikan dengan pasal penggelapan dan penipuan uang hasil penjualan tanah dengan tersangka Tjia Man Lien, Dede Rostandi melalui kuasa hukumnya Pakpahan S.H. akan menempuh jalur hukum mempraperadilankan Polda Jabar.

Hal ini terungkap saat Konferensi Pers Dede Rostandi vs Tjia Man Lien dan Cun Cun Widjaya, Kamis, (12/11/2015) di Cafe d’Palm jalan Lombok Bandung, turut hadir mewakili pihak Dede Rostandi, Ketua Umum LSM PMPR Indonesia Rohimat Joker, dan Penasihat LSM PMPR Indonesia Jodi.

“Kami dari pihak Dede Rostandi menginginkan kasus ini selesai dan jangan ada main-main,” kata Ketua Umum LSM PMPR Indonesia Rohimat Joker atau biasa disapa Roker, “Kita mendorong Polda jabar dan Kejati Jabar menuntaskan masalah ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Roker mengatakan, kasus Dede Rostandi vs Tjia Man Lien dan Cun Cun Widjaya disinyalir akan diarahkan ke ranah perdata, “Kami sudah melaporkan perkembangan kasus ini ke Kejagung, Mabes Polri, dan Kompolnas,” tegasnya.

“Jelas tujuan kita adalah hanya ingin proses hukum perkara Dede Rostandi vs Tjia Man Lien segera mendapatkan penjelasan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” kata Roker.

“Dimana sampai saat ini berkasnya bolak- balik (Polda-Kejaksaan) alias P19, bahkan sempat ada putusan dari pihak Polda Jabar bahwa hasil perkara tersebut sudah di SP3-kan,” ujar Roker.

“Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi LSM PMPR Indonesia sebagai lembaga sosial kontrol yang ingin mengetahui kejelasan terkait perkara tersebut,” tegas Roker.

“Apalagi sekarang Polda Jabar sudah mempersiapkan untuk SP3 yang kedua, apa alasan pihak Polda Jabar memberi putusan SP3 yang kedua dalam kasus ini, apakah belum cukup bukti namun dari segi mana,” kata Roker, “Biar pihak pelapor mendapat kejelasan dalam pengumpulan bukti, mengingat hasil dari pra peradilan pertama setelah diterbitkan SP3 pertama pihak Dede Rostandi menjadi pemenang,” ujarnya, “Hingga dilanjutkan perkara tersebut,mengapa sekarang mau diterbitkan SP3 lagi, hal ini tidak relevan,” tegasnya.

Lebih lanjut Roker menegaskan, LSM PMPR Indonesia meminta jangan sampai dari proses tersebut, justru oknum penegak hukum menjadikan perkara ini sebagai celah untuk meraup keuntungan pribadi tanpa memikirkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.

“Perkara tersebut sudah jelas memenuhi unsur pasal 372, dan hal tersebut diperkuat dengan hasil legal auditor yang dilakukan oleh Robintan Sulaeman dari Mabes Polri, apalagi dia sebagai saksi ahli di Mabes Polri sudah tentu dalam melakukan suatu kajian selalu mengedapankan akuntabilitas dengan kata lain hasil kajian atau auditor yang dilakukan tersebut bisa dipertanggungjawabkan” kata Roker.

“Saat ini Polda Jabar sudah mempersiapkan SP3 kasus Dede Rostandi vs Tjia Man Lien dan Cun Cun Widjaya,” ungkap Roker, “Padahal hasil praperadilan kita menang,” katanya, “Kita akan terus berjuang, dan setelah 14 hari dari acara Konferensi Pers ini kita akan melakukan unjuk rasa dan menabur bunga di Polda Jabar sebagai simbol atas matinya keadilan di negeri ini,” katanya, “Yang pasti LSM PMPR Indonesia tidak pernah takut,” tegasnya.

Penasihat LSM PMPR Indonesia yang juga anggota Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) Jodi mengatakan, dalam kasus Dede Rostandi vs Tjia Man Lien dan Cun Cun Widjaya hukum seperti dibolak-balik oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

“Dede Rostandi sudah menang di praperadilan tapi tetap muncul SP3,” kata Jodi, “Tidak ada bahan aturannya, akan tetapi SP3 muncul, ini aneh,” ujarnya, “Tolong angkat hal ini,” tegasnya.

Babak baru penggelapan uang hasil penjualan tanah yang dilakukan Tjia Man Lien, bermula ketika Dede Rostandi menerima Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) di bulan November 2015, dalam kurun 11 bulan, inilah kali kedua Polda Jabar menghentikan penyidikan atas kasus yang sama.

Sebelumnya awal 2015 Polda Jabar mengeluarkan mengeluarkan SP3, namun dipatahkan oleh keputusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan permohonan praperadilan Dede Rostandi cs, atas keputusan Majelis Hakim, dan atas nama Keadilan, akhirnya Polda Jabar harus kembali membuka kasus tersebut.

Perlu diketahui pada Agustus 2013 Dede Rostandi melaporkan kasus ini ke Polda Jabar karena Dede dirugikan lantaran uang hasil penjualan tanah tak kunjung diserahkan oleh Tjia Man Lien.

Proses penyidikan pemanggilan para saksi dan hasil gelar perkara penyidik Polda Jabar, pada tanggal 20 Agusutus 2013, menetapkan Tjia Man Lien sebagai tersangka.

Selanjutnya Polda Jabar menyatakan jika perkara tersebut sudah cukup bukti, kemudian penyidik Polda Jabar melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Namun hasil gelar perkara di Kejati Jabar, berkas tersebut dikembalikan ke penyidik Polda Jabar dan harus dilengkapi, bahkan proses bolak-balik Polda-Kejati terus terjadi hingga 8 kali.

Sesuai permintaan Kejati Jabar untuk melengkapi, Polda Jabar kembali mengadakan gelar perkara, hasilnya tetap sama, status Tjia Man Lien tersangka tak berubah.

Di sisi lain Tjia Man Lien dan Cun Cun Widjaja melalui kuasa hukumnya melaporkan Dede Rostandi ke Mabes Polri.

Namun hasil gelar perkara yang melibatkan saksi ahli dari Mabes Polri, Dr Robintan Sulaeman SH MHUM, M.M, pada tanggal 17 September 2013, justru menguatkan langkah Polda Jabar.

Lagi-lagi status pihak yang melaporkan balik kasus ini tetap sebagai tersangka dalam perkara penipuan dan penggelapan.

Merasa dizalimi Dede Rostandi melalui kuasa hukumnya Pakpahan, S.H, akan menempuh jalur mempraperadilankan Polda Jabar terkait penghentian penyidikan dengan pasal penggelapan dan penipuan uang hasil penjualan tanah dengan Tersangka Tjia Man Lien.

Hanya satu permintaan Dede Rostandi cs, yaitu meminta aparat penegak hukum bisa bersikap objektif atas penggelapan uang hasil penjualan tanah yang dilakukan Tjia Man Lien. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.