Kinerja Anggaran dan Sumber Daya Aparatur di Jabar Rendah

34a275dac0753f5f75b192d66f72eee4-1

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Ketua Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) – FMIPA Universitas Padjadjaran (Unpad) Toni Toharudin menegaskan, dari enam aspek kinerja yang dipotret secara umum di seluruh Jawa Barat, urutan terbawah adalah Anggaran dan Sumber Daya Aparatur.

Hal ini ditegaskan Toni di acara Ekspose Hasil Survey Kepuasan Publik Atas Kepemimpinan Kepala Daerah Di Jawa Barat 2015, Senin, (16/11/2015), di Amaroossa Hotel jalan Aceh Bandung.

“Aspek yang paling memuaskan dengan skor 3,31 dari maksimal skor 5,0 adalah aspek infrastruktur,” kata Toni di awal paparannya, “Di urutan kedua adalah aspek Kepemimpinan (3,24), disusul Regulasi (3,18), dan aspek Pelayanan Dasar (3,17),” ujarnya, “Urutan dua terbawah adalah aspek Anggaran (3,14), dan Sumber Daya Aparatur (3,11),” tegas Toni.

Lebih lanjut Toni mengungkapkan, Kota Sukabumi memiliki nilai aspek Kepemimpinan tertinggi dengan skor 3,69, “Disusul kota Bandung (3,67), kota Bogor (3,66), Kab. Purwakarta (3,49), dan kota Tasikmalaya,” katanya, “Nilai terendah aspek kepemimpinanan diraih Kab. Sumedang (2,63), Kab. Cianjur (2,70), kota Cimahi (2,97), Kab. Sukabumi (3,04), dan kota Depok (3,05),” ujarnya.

“Untuk aspek Pelayanan Dasar, lima kota/kabupaten yang memiliki skor tertinggi adalah kota Sukabumi (3,57), kota Banjar (3,50), Kab. Purwakarta (3,44), kota Tasikmalaya (3,36), dan kota Bogor (3,28),” kata Toni, “Skor terendah adalah Kab. Sumedang (2,88), Kab. Cianjur (2,89), kota Cimahi (3,02), kota Depok (3,03), dan kota Bekasi (3,03),” ujarnya.

Toni mengatakan, pada aspek Infrastruktur, lima kota/kabupaten yang memiliki skor tertinggi adalah, kota Banjar (3,59), Kab. Purwakarta (3,59), kota Tasikmalaya (3,55), Kab. Bekasi (3,49), dan Kab. Kuningan (3,46), “Skor terendah diraih Kab. Cianjur (2,92), Kab. Sumedang (2,97), kota Depok (3,09), kota Cimahi (3,10), dan Kab. Sumedang (3,15),” ungkapnya.

“Kota/Kabupaten yang memiliki skor tinggi pada aspek Sumber Daya Aparatur adalah, kota Sukabumi (3,45), Kab. Purwakarta (3,38), kota Tasikmalaya (3,35), kota Bogor (3,29), dan kota Bandung (3,25),” kata Toni, “Skor terendah diraih kota Cimahi (2,75), Kab. Sumedang (2,76), Kab. Cianjur (2,76), kota Depok (2,85), dan Kab. Karawang (2,98),” ujarnya.

Sedangkan untuk aspek Regulasi, daerah yang dipersepsikan respondennya memiliki skor tertinggi adalah, kota Banjar (3,45), kota Sukabumi (3,42), kota Tasikmalaya (3,42), Kab. Purwakarta (3,42), dan Kab. Ciamis (3,41), “Skor terendah diraih Kab. Cianjur (2,91), Kab. Sumedang (2,91), kota Bekasi (2,97), kota Cirebon (3,02), dan kota Cimahi (3,03),” tegas Toni.

“Daerah yang memiliki skor tertinggi untuk aspek Anggaran adalah, kota Sukabumi (3,46), Kab. Purwakarta (3,40), kota Tasikmalaya (3,39), kota Bogor (3,37), dan kota Bandung (3,32),” ungkap Toni, “Skor terendah dimiliki Kab. Sumedang (2,56), Kab. Cianjur (2,82), Kab. Tasikmalaya (2,93), Kab. Subang (2,97), dan kota Depok (2,97),” kata Toni di akhir paparannya.

Nilai atau indeks Kab. Pangandaran tidak diperbandingkan secara individual karena Kab. Pangandaran dianggap masih belum representatif sebagai sebuah Kabupaten, karena belum memiliki kepala daerah melalui Pilkada.

Secara umum, indeks kepuasan responden tertinggi untuk aspek-aspek secara keseluruhan diraih kota Sukabumi (100,00), Kab. Purwakarta (93,71), kota Tasikmalaya (91,12), kota Banjar (87,99), dan kota Bogor (87,69), sedangkan daerah dengan indeks kepuasan rendah diraih Kab. Sumedang (10,08), Kab. Cianjur (15,21), kota Cimahi (32,98), kota Depok (37,27), dan Kab. Subang (45,17).

Survey sendiri dilakukan menggunakan desain sampling Two-Ways Stratification Sampling.

Strata ke-1 diambil dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, penentuan ukuran sampel pada strata ke-1 dilakukan secara proporsional dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada Pilkada.

Strata ke-2 digunakan jenis pekerjaan yang pemilihannya dilakukan secara merata untuk setiap kelompok pekerjaan dan dibagi menjadi 8 kelompok, Margin Error yang dipergunakan adalah 2,0 % dengan sampel minimum sebanyak 2.401 orang,

Penggalian data di lapangan dilaksanakan 15 hingga 31 Oktober 2015, dan dari lapangan terkumpul data valid untuk dianalisis sebanyak 2.445 orang.

Responden yang berpartisipasi dalam survey ini adalah 48,6% laki-laki, lulusan SLTA dan sederajat (40,8%), Sarjana (28,1%), Diploma (9,2%), serta lulusan SLTP dan sederajat (9,3%). (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.