Syukur Nababan: Perpanjangan Kontrak JICT Rugikan Negara Rp 30 Triliun

20151121_133356

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Anggota Pansus Pelindo II DPR RI Syukur Nababan menegaskan, kontrak kerjasama antara PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH) dalam pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) berpotensi merugikan negara Rp.20 triliun hingga Rp.30 triliun.

Hal ini ditegaskan Nababan saat acara Diskusi “Pelindo II dan Nasionalisme Kita”, Sabtu, (21/11/2015), di Centropunto Café jalan Trunojoyo Bandung, acara yang diprakarsai Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran dihadiri Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Dr. Muradi, Pakar Politik Unpad Dr. Arry Bainus, Pakar Ekonomi Unpad Yayan Sakyati, PhD, dan Moderator Leo Agustinus.

“Undang-Undang no 17 thn 2008 tentang pelayaran jelas mengatakan Pelindo II fungsinya adalah sebagai operator,” kata Nababan dalam sesi wawancara, “Ada regulator yang namanya otoritas pelabuhan, jadi menurut UU tersebut, operator harus mendapatkan ijin atau konsesi dari regulator, tetapi itu tidak dilakukan oleh pelindo II saat melakukan perpanjangan kontrak,” tegasnya.

“Yang kedua tentang pengelolaan JICT, kita sudah mendengar begitu besar kerugian di dalam perpanjangan kontrak tersebut, maka dibentuklah Pansus (Panitia Khusus) Pelindo II, mengapa Pansus, karena Komisi VI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melarang perpanjangan kontrak tersebut, tetap tidak digubris,” ujar Nababan, “Panja (Panitia Kerja) BUMN di Komisi VI juga tidak digubris, maka lahirlah Pansus,” ungkapnya.

“Tetapi setelah di Pansus, kita dalami lebih dalam lagi, dan setelah kita pelajari investigasi Bareskrim, Kejaksaan Agung, Deutsche Bank sebagai penasihat keuangannya, dan Financial Research Institute (FRI) selaku konsultan independen yang ditunjuk Dewan Komisaris Pelindo II, maka kita temukan kerugian negara yang sangat luar biasa sekali,” ujar Nababan.

20151121_133412

Lebih lanjut Syukur Nababan mengatakan, Undang-Undang no 17 thn 2008 tentang pelayaran jelas dilanggar oleh Pelindo II, “Kalau dikatakan Direksi Pelindo II hebat, kenapa tidak dikelola sendiri, dan kenapa 49 persen diberikan kepada orang asing,” tegasnya, “Kebohongan publiknya adalah, perubahan kontrak dikatakan menguntungkan selama lima tahun karena 2019 sudah nol,” ungkapnya.

Syukur Nababan menegaskan tidak ada urusan politik dalam hal kontrak kerjasama antara PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH) dalam pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT), “Malahan kasus ini menjadi pintu masuk bagi anggota Pansus Pelindo II untuk, memperbaiki seluruh tata kelola BUMN,” tegasnya.

“Urusan Pelindo ini tidak ada urusannya dengan menjatuhkan seseorang, tetapi kita melihat ada kecurangan, kerugian negara dan pelanggaran Undang-Undang, semoga ke depan jangan terjadi lagi dan kita bisa perbaiki,” kata Nababan.

20151121_134157

“Kerugian negara sampai sekarang kita dapat menghitung berdasarkan data-data sekitar Rp.20 triliun sampai 30 triliun,” kata Nababan, “Kita terus melakukan investigasi dengan pihak terkait, nantinya Direksi JICT, Direksi Pelindo II, Menteri BUMN akan kita panggil, tetapi tetap kita harus menggali data mulai dari bawah,” ujarnya.

Syukur Nababan mengungkapkan Pansus Pelindo II telah memanggil pihak Kejaksaan Agung, karena Direksi Pelindo II pernah mengatakan, salah satu dasar perpanjangan kontrak adalah Legal Opinion dari Jaksa Agung, “Namun Jaksa Agung mengatakan hal tersebut bukan posisi Standing Hukum tetapi Penyelundupan Hukum,” ungkapnya.

“Kita telah memanggil BPK, dan BPK mengindikasikan ada kerugian negara dan pelanggaran UU, dan BPK telah kita minta untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu,” kata Nababan, “Kita telah memanggil Bareskrim, dan kita memanggil tiga auditor keuangan yang melakukan evaluasi terhadap JICT, jadi tidak ada urusannya dengan barisan sakit hati,” tegas Nababan.

“Pengamat politik Faisal Basri pernah mengatakan, yang dipanggil jangan barisan sakit hati, ke depan Faisal Basri akan kami panggil juga agar Faisal Basri dapat membuat statemen yang benar,” tegas Nababan. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.