Hermono: Tantangan BNP2TKI Semakin Besar

20151217_155306

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono menegaskan, tantangan ke depan bagi BNP2TKI semakin lama semakin besar.

Hal ini ditegaskan Hermono saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BNP2TKI Tahun 2015 bertajuk, “Memantapkan Program Prioritas dan Strategis Tahun 2016”, Kamis, (17/12/2015), di Grand Royal Panghegar jalan Merdeka Bandung.

“Saat ini isu yang berkembang di BNP2TKI adalah masalah korupsi dan gratifikasi,” kata Hermono di awal sambutannya, “Namun kita  telah menandatangani Zona  Integritas sehingga BNP2TKI akan menerapkan Zero Tolerance korupsi dan gratifikasi,” tegasnya.

Lebih lanjut Hermono mengatakan, BNP2TKI telah melakukan reposisi, “Reposisi dilakukan agar mesin BNP2TKI bisa tancap gas,” katanya.

Mengenai percaloan, Hermono mengatakan, hal tersebut muncul salah satunya  karena proses  penempatan TKI masih berbelit-belit  dan mahal, “Artinya ada orang mengambil jalan pintas, dan BNP2TKI saat ini sedang melakukan proses penempatan TKI agar menjadi lebih mudah dan lebih murah,” ujarnya, “Kita dorong agar TKI melalui jalur yang formal,” katanya.

“BNP2TKI juga tengah melakukan program terpadu, yaitu sosialisasi tentang bahaya apabila TKI bekerja melalui calo atau jalur yang tidak resmi, karena TKI nantinya tidak ada perlindungan di luar negeri,” kata Hermono, ”Program inilah yang akan terus kita dorong di tahun 2016 untuk menekan angka TKI ilegal,” ujarnya.

20151217_161507

“Tantangan pertama BNP2TKI yaitu masalah tingkat pengangguran yang cenderung meningkat,” kata Hermono, “BNP2TKI harus bisa menjadi solusi atas hal itu, yaitu dengan cara bagaimana kita mencarikan pekerjaan bagi calon TKI di luar negeri,” tegasnya.

“Tantangan kedua adalah bagaimana proses penempatan TKI dibuat menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih aman, supaya calonTKI tidak melalui jalur yang ilegal,” kata Hermono, “Tantangan ketiga yaitu masalah perlindungan, bagaimana BNP2TKI memberdayakan TKI yang sudah pulang, agar setelah mereka pulang ada pekerjaan, dan tidak menjadi TKI lagi,” ungkapnya,  “Jadi proses pemberdaayaan ini menjadi andalan BNP2TKI ke depannya, supaya TKI yang sudah pulang betul-betul mandiri,” tegasnya.

Mengenai jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Hermono mengungkapkan, menurut data 2014 terdapat sekitar 400.800 TKI, “Menurut catatan resmi kita, di tahun 2015 ada penurunan jumlah TKI hingga tinggal 390.000 orang,” ungkapnya, “Hal ini disebabkan lemahnya ekonomi di beberapa negara penempatan , dan juga adanya Moratorium di negara-negara Timur Tengah,” ungkapnya.

“BNP2TKI tidak semata-mata berharap jumlah TKI meningkat, tetapi kualitasnya juga meningkat,” kata Hermono, “Terutama kita akan menekan angka TKI di sektor Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan juga kita mendorong TKI di sektor formal atau profesional,” tegasnya.

Di akhir paparannya, Hermono mengatakan, saat ini remitansi berbanding lurus dengan jumlah TKI yang dikirimkan, “Strategi kita bagaimana agar TKI mengirimkan uangnya melalui prosedur yang resmi agar bisa kita catat, dan mudah mudahan dengan prosedur resmi remitansi menjadi meningkat,”  katanya, “Sekarang banyak TKI mengirimkan uangnya melalui jalur tidak resmi seperti menitipkan kepada sesama TKI, namun hal ini ada resikonya karena tergantung  kejujuran orang yang dititipkan , dan karena dititipkan,banyak juga TKI tertipu karena titipannya tidak sampai,” ujarnya, “BNP2TKI menargetkan remitansi mencapai Rp.10 triliun,” tegasnya. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.