Ada Hak Penguasaan Tanah Dalam Proyek Kereta Api Cepat

20160218_130316-1

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Ferry Juliantono menduga ada hak penguasaan tanah di balik rencana pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta yang dilakukan konsorsium BUMN Indonesia dan pemerintah China, padahal kawasan Ciwalini merupakan daerah tangkapan air.

Hal ini diungkapkan Ferry saat menggelar Jumpa Pers bertajuk, “Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Menolak Pembangunan Kereta Api Cepat”, Kamis, (18/2/2016), di Ruang Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat jalan Diponegoro Bandung.

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Partai Gerindra Abdul Haris Bobihoe, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Sunatra, perwakilan Walhi dan perwakilan Forum Ki Sunda.

“Pembangunan kereta api cepat bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk kelas sosial tertentu,” kata Ferry di awal paparannya, “Jika untuk kepentingan umum, pembangunan kereta api cepat harus untuk semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut Ferry mengatakan, pembangunan kereta cepat tidaklah terlalu penting, “Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat mencurigai ada kepentingan proyek yang lebih besar di balik semua ini, yaitu hak penguasaan tanah,” katanya.

“Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat menduga di sekitar pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta akan dibangun apartemen, dan perumahaan, dengan harga miliaran,” kata Ferry, “Yang dilewati kereta api cepat nantinya adalah properti-properti elit,” tegasnya, “Perusahaan besar yang terlibat nantinya akan mengambil tanah dengan harga murah, dan dijual dengan harga tinggi,” ujarnya.

Ferry menegaskan, nantinya bila kereta api cepat dibangun, akan terjadi marginalisasi, “Orang-orang Sunda akan dipaksa pindah ke daerah pinggiran, sama halnya yang terjadi dengan masyarakat Betawi di Jakarta,” katanya.

“Tidak pernah keluar dari mulut Jokowi saat kampanye akan dibangun kereta api cepat Bandung-Jakarta, yang dikatakan Jokowi adalah pemerintah baru ingin membangun poros maritim,” kata Ferry, “Kenapa tiba-tiba jadi kereta cepat?, hal ini berbeda dengan janji-janji Jokowi sendiri,” ujarnya.

“Pihak pemerintah baik BUMN dan Kementerian Perhubungan tidak pernah bicara dengan DPR RI tentang pembangunan kereta api cepat Bandung Jakarta, yang dibahas hanya tentang Perkeretaapian secara nasional, yaitu ruas-ruas rel di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan,” ungkap Ferry.

“Pihak DPR RI Komisi V sampai heran mengapa muncul proyek kereta api cepat ini,” kata Ferry.

Ferry mengungkapkan, pemenang tender proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta sudah menuai kontroversi, “Sebenarnya pihak Jepang sudah menyelesaikan studi kelayakan tentang kereta api cepat, kenapa tiba-tiba pemerintah RI memenangkan pihak China yang belum melakukan studi kelayakan?”, ujarnya, “Tindakan pemerintah RI membuat kontroversi dalam etika internasional dan membuat pihak Jepang kebingungan,” katanya.

Ferry menegaskan, hingga saat ini Pemerintah RI belum pernah memperlihatan dokumen pembangunan kereta api cepat seperti dokumen perjanjian, dokumen pinjaman dari tiga Bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI), dokumen pelepasan hak kepada perusahaan properti, dan dokumen biaya pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta, “Pemerintah harus segera mengungkapkan dokumen-dokumen penting kereta cepat, bila tidak diungkapkan dugaan praktek penggelembungan biaya kereta cepat akan semakin menguat,” ujarnya.

Ferry mengatakan, syarat industri strategis adalah semua biaya ditanggung negara, namun Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat mempertanyakan, mengapa proyek kereta api cepat yang merupakan B to B tetapi berlindung di balik Peraturan Presiden.

“Proyek kereta api cepat ini bernilai Rp.80 triliun dan berjangka waktu 40 tahun,” kata Ferry, “Proyek ini proyek rugi, dan merupakan proyek prestisius yang urgensinya harus dipertanyakan,” tegasnya.

“Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, dan Menteri BUMN insyaf, dan Presiden RI Joko Widodo mau mengerti,” kata Ferry di akhir paparannya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Partai Gerindra Abdul Haris Bobihoe mengatakan pihaknya secara tegas menolak proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta karena proyek ini tidak pro rakyat, “Bahkan Menteri perhubungan ketika rapat kabinet bersama Menteri BUMN dan Presiden RI, mempertanyakan, apakah proyek kereta cepat ini merupakan proyek properti,” kata Haris.

“Bila proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta jeblok, maka tiga Bank BUMN yang diagunkan (Bank Mandiri, BNI, BRI) akan bangkrut,” ujar Haris.

Alasan Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat menolak kereta api cepat Bandung Jakarta karena proyek ini memperbanyak konflik agraria, bertentangan dengan undang-undang pengadaan tanah, dan diduga proyek ini untuk kepentingan bisnis properti.

Tuntutan Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat diantaranya:
1. Hentikan proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena tidak sesuai dan tidak ada dalam rencana tata ruang wilayah.
2. Segera DPR RI memanggil pemerintah untuk menjelaskan secara rinci proyek kereta api cepat ini, dan membentuk panitia khusus kereta cepat dengan memanggil semua pihak yang terlibat.
3. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam melakukan pencegahan korupsi proyek kereta api cepat Jakarta Bandung.
4. Pemerintah segera secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat luas perusahaan mana saja yang akan mendapatkan hak pelepasan tanah dari rute yang dilalui kereta api cepat, dan perincian biaya kereta cepat serta seluruh dokumen perjanjian dengan pihak Tiongkok.
5. Mengusulkan lebih baik menghidupkan kembali jalur kereta api yang sudah mati, misalnya Bandung-Tanjungsari Sumedang lewat Jatinangor, Bandung-Ciwidey dan kota Banjar-Pangandaran sampai Cijulang, hal ini akan lebih bermanfaat bagi rakyat, dan memajukan perekonomian ketimbang kereta cepat yang tidak memiliki urgensinya bagi kota Bandung. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.