Energi Baru Terbarukan Butuh Dana 260 Triliun Rupiah

20160305_123731

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp.260 triliun untuk 10 tahun ke depan.

Hal ini ditegaskan Sudirman dalam Press Conference Forum Pemimpin Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) bertajuk “Terobosan Inovatif, Jalan Utama Kita Mengembangkan EBTK Nasional”, Sabtu, (5/3/2016), di Padma Hotel Bandung.

“Saat ini belum tercapai komitmen nasional terkait Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE),” kata Menteri ESDM Sudirman Said di awal paparannya, “Dana investasi dalam jumlah besar masih dibutuhkan karena tingginya harga teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT),” ujarnya, “Selain itu masih maraknya isu sosial terkait penolakan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan, pengembangan EBT nantinya berasal dari APBN, “Tidak tertutup kemungkinan untuk menerima hibah dari lembaga internasional,” katanya, “Dimungkinkan juga dari pinjaman, namun yang pasti tidak ada pikiran memungut lagi dari masyarakat,” tegasnya.

“Nantinya EBT akan mengaliri listrik di daerah-daerah terpencil dengan dibangunnya 5000 megawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” kata Sudirman, “Saat ini 2519 desa di Indonesia masih gelap gulita, maka kami bercita-cita Indonesia bagian timur akan sebaik Indonesia bagian barat,” ujarnya.

Sudirman menegaskan, pengembangan EBT di tahun 2016 tetap harus berjalan walaupun dana yang tersedia hanya 1 miliar rupiah.

“EBTKE harus menjadi arus utama kebijakan pemerintah agar ketahanan energi nasional dapat terbangun,” tegas Sudirman, “EBT berperan dalam membuka peradaban, mendorong ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan,” kata Sudirman di akhir paparannya.

Berikut tindak lanjut yang disepakati Forum Pemimpin Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE):

1. Finalisasi persiapan pembentukan Dana Ketahanan Energi (Peraturan Pemerintah disiapkan sebagai payung hukum, Kementerian Keuangan menyiapkan mekanisme pendanaan dan Governance, KESDM menyiapkan mekanisme alokasi dan pemanfaatan, terbuka peluang pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat seperti lembaga-lembaga donor internasional).

2. Finalisasi persiapan Program Indonesia Terang / melistriki 12.659 desa atau 16% dari total jumlah desa se-Indonesia (PLN menugasi dua direktur regional yang mencakupi enam provinsi, KESDM segera membuka Kantor Satuan Tugas di Indonesia Timur serta menunjuk penanggung jawab minimal setingkat eselon II, konsolidasi dengan pemerintah daerah dan investor akan terus dilakukan).

3. PLN menyiapkan salah satu anak usahanya sebagai badan usaha khusus yang akan menjadi PLN EBT.

4. Pertamina akan menyiapkan investasi pembangkit listrik tenaga surya 1.000 MW dalam lima tahun ke depan.

5. Sebesar 50 MW telah siap tanda tangan Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah.

6. Pertamina dan PLN masing-masing berkomitmen untuk melakukan audit energi di SPBU dan pembangkit-pembangkit listrik tua, untuk kemudian menerapkan langkah-langkah konservasi energi. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.