Gerakan Hejo Gelar Silaturahmi Dengan Nelayan se-Jawa Barat

20160405_121735

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Gerakan Hejo bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menggelar Silaturahmi Masyarakat Perikanan dan Nelayan se-Jawa Barat bertajuk, “Mengembalikan Kejayaan Laut dan Perikanan Indonesia Untuk Kesejahteraan Rakyat”, Selasa, (5/4/2016), di Julang Ngapak Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa jalan Pasir Impun Atas Kabupaten Bandung.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa, Ketua DPD HNSI Nandang Permana, dan Perwakilan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bustami Mahyuddin.

“Gerakan Hejo secara moral memiliki kekhawatiran tentang belum optimalnya potensi laut di Jawa Barat,” kata Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa di awal paparannya, “Dari segi lingkungan kita melihat adanya abrasi di Jawa Barat yang begitu hebat, dan juga kerusakan akibat eksploitasi pasir besi di pantai selatan,” ujarnya, “Sehingga Gerakan Hejo terus memberikan tekanan moral kepada pengambil kebijakan regulasi,” tegasnya.

Lebih lanjut Eka mengatakan, Gerakan Hejo berharap potensi laut sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, “Yang menjadi pilar utamanya adalah para nelayan,” katanya.

“Gerakan Hejo akan selalu men-Support Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, karena Susi memiliki keberanian,” tegas Eka, “Gerakan Hejo mendukung Susi dalam menjaga kedaulatan negara, dan melindungi kekayaan laut Indonesia dari para perampok ikan,” ujarnya.

Eka menegaskan, Susi sangat berwawasan lingkungan, sehingga kebijakan-kebijakannya sangat detil, “Kebijakan Susi sudah benar, maka bawahannya harus punya kemampuan untuk mengimplementasikan,” kata Eka.

Mengenai fenomena penanganan kelautan yang mengemuka antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Eka menegaskan, pihaknya ingin mendudukan permasalahan ini secara proporsional, “Janganlah fenomena ini menjadi liar, saya percaya upaya-upaya Susi semata untuk mempertahankan kedaulatan negara, khususnya kedaulatan kemaritiman dalam jangka panjang,” kata Eka di akhir paparannya.

20160405_101309

Perwakilan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bustami Mahyuddin mengatakan, melalui Peraturan Menteri Nomor 56 dan 57, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang semua kapal-kapal buatan luar negeri dan melarang semua Anak Buah Kapal (ABK) luar negeri untuk menangkap ikan di wilayah perairan di Indonesia, dan lebih mengutamakan nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.

“Selama ini praktek Ilegal Fishing dilakukan oleh kapal-kapal eks asing sebanyak 1142 kapal,” kata Bustami, “Kapal-kapal asing dengan bebasnya terus menangkap ikan di atas ukuran 150 GT, lalu meraka melarikan ikan-ikan ke negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan China,” ungkapnya.

“Intinya, Menteri Kelautan dan Perikanan ingin nelayannya dilindungi, dan kelautan kita ditegakkan, karena akhir-akhir ini kapal asing belum jera juga, seperti peristiwa di laut natuna yang melibatkan China belum lama ini,” kata Bustami.

Mengenai silang pendapat antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Bustami menganggap hal itu biasa, “Kritik dari JK itu kritik yang baik, namun Ibu Susi punya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah di lapangan,” tegas Bustami.

“Seperti kita tahu jabatan Susi baru satu tahun, dan kebijakannya masih terus bergulir, mudah-mudahan di tahun 2016, ada cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah di lapangan seperti kapal-kapal eks asing yang tidak beroperasi,” kata Bustami.

“Namun hal itu bisa diatasi, karena ada program-program seperti pengadaan kapal sebanyak 3400 lebih yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk mengisi kekosongan,” tegas Bustami.

Lebih lanjut Bustami mengatakan, kapal-kapal nelayan Indonesia yang ijinnya tidak sesuai aturan akan ditertibkan, “Namun bila ijin lengkap tidak akan terkena,” katanya, “Kita punya UU No 9 tentang perikanan, maka aturannya sama, untuk kapal asing maupun Indonesia,” tegasnya.

“Masalah ijin-ijin, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berdiri sendiri, karena terkait instansi lain seperti Perhubungan Laut,” ungkapnya, “Dan Perhubungan Laut saat ini sedang melakukan pengukuran ulang, karena masih banyak kapal-kapal yang ukurannya di Mark Up, namun hal itu akan dibereskan hingga akhir tahun 2016,” tegas Bustami, “Data-data pengukuran sudah bagus, sehingga ke depannya pengelolaan perikanan tangkap akan semakin baik,” ujarnya.

Di akhir paparannya, Bustami mengatakan, akibat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, kapal-kapal asing yang selama ini mengumpulkan ikan-ikan di perairan menjadi kosong, sehingga ikan-ikan di berbagai wilayah di Indonesia melimpah, “Hal ini akan dibangkitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan membangun kapal-kapal baru untuk mengisi kekosongan itu,” kata Bustami.

20160405_101158

Berbagai permasalahan yang dibahas dalam acara silaturahmi ini antara lain, tentang penanganan Ilegal Fishing dan dampaknya bagi kesejahteraan nelayan, pengembangan budidaya untuk memenuhi kebutuhan nasional dan pasar global, upaya menjaga dan mengembalikan potensi ikan lokal, serta pelestarian lingkungan. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.