Kemensos Bangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu

20160413_094914

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dengan dibangunnya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) oleh Kementerian Sosial (Kemensos), diharapkan dapat membantu mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan meningkatkan peran potensi serta sumber Kesejahteraan Sosial (Kesos).

Hal ini dikatakan Khofifah seusai membuka Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Sosial Rabu pagi, (13/4/2016), di Ballroom Savoy Homann Bidakara Hotel jalan Asia Afrika Bandung.

“Pada 2015 lalu, Kemensos fokus pada verifikasi dan validasi data masyarakat sosial ekonomi terendah,” kata Khofifah, “Kemensos bersama sama BPS, TNP2K dan Dukcapil menentukan adanya 40 persen masyarakat sosial ekonomi terendah di Indonesia, dan itulah yang disebut Basis Data Induk (BDI),” ujarnya.

“Yang diintervensi melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 25 persen, itulah yang kita sebut Basis Data Terpadu (BDT), dan BDI-nya SK Mensos-nya sudah selesai, BDT-nya kita menunggu finalisasi dari Dukcapil,” tegas Khofifah.

20160413_095228

Lebih lanjut Khofifah mengatakan hal itu dilakukan supaya semua Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota jelas referensinya, “Jika mau mengintervensi penanganan fakir miskin, datanya sudah tersedia, hal ini akan memberikan efisiensi dan efektivitas yang sangat signifikan, karena Kabupaten/Kota tidak perlu melakukan pendataan lagi,” katanya.

Mengenai Update dinamika kemiskinan, Khofifah menngungkapkan, kemiskinan itu Up and Down, “Kemiskinan bisa ter-Upgrade, bisa juga ter-Downgrade,” ujarnya.

“Tahun 2015 Kemensos punya Piloting di lima Kabupaten, dan di tahun 2016 Kemensos ingin mengembangkan hingga 50 Kabupaten/Kota,” ujar Khofifah.

“Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) bukan hanya untuk data Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), tapi juga untuk keluarga-keluarga yang belum ada listrik, dan jalan rusak,” ungkap Khofifah, “Mereka bisa menyampaikan melalui SLRT di tingkat Kabupaten,” katanya.

“Kemensos juga melihat masih ada Kecamatan dengan Kecamatan lain jauh, desa yang satu dengan yang lain jauh, maka kita Piloting di 10 desa yang kita sebut Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos),” kata Khofifah.

20160413_094841

“Nantinya di setiap desa yang kita tunjuk sebagai Puskesos minimal akan ada dua relawan yang bersiap dengan Tab-nya,” kata Khofifah, “Tab tersebut sudah diisi Software yang memiliki jaringan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS),” kata Khofifah, “Maka sudah kita siapkan 1028 relawan yang sudah di Bimtek melalui SIKS,” ungkapnya.

“Dari 1028 relawan, baru mensasar 268 Kab/Kota, namun jaringan internetnya sudah kita siapkan, sehingga apakah itu SLRT, apakah itu Puskesos, tetap tidak boleh keluar dari jaringan yang Kemensos siapkan, karena para relawan sudah diberi Bimtek,” tegas Khofifah.

“Jadi secara bertahap pada saatnya, kalau kita mau verifikasi validasi data kemiskinan, tidak perlu lagi turun ke daerah,” ungkap Khofifah, “Karena Kemensos sudah menyiapkan orang-orang di daerah, sistemnya, dan Softwarenya, tinggal infrastrukturnya kita siapkan secara bertahap, maka pada akhirnya, kita update data kemiskinan itu sudah langsung Online,” ujarnya.

“Termasuk data kesejahteraan sosial juga sudah Online, tapi masih bertahap, karena berbagai persiapan, keterbatasan anggaran, kebutuhan SDM, dan kebutuhan daerah yang masih Blankspot area,” ungkap Khofifah, “Pada akhirnya tidak ada lagi desa yang merasa tidak dilibatkan, karena tim relawan dengan Tab-nya sudah ada di desa mereka,” ujarnya.

Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Khofifah menegaskan pada April 2016 Kemensos akan melakukan finalisasi PKH dengan mensasar keluarga sangat miskin, “Masih ada 100 kota di Indonesia yang banyak gelandangan dan pengemisnya,” ujarnya, “Negara yang memiliki PKH yang baik adalah Brazil,” kata Khofifah di akhir paparannya.

20160413_101240

Menteri Sosial seusai membuka Rapat Koordinasi, secara simbolis memberikan kendaraan roda 2 kepada seluruh organisasi perempuan yang bekerja sama dengan Kemensos.

Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Sosial di Bandung berlangsung selama empat hari dan diikuti 263 peserta, diantaranya 136 Kepala Bidang Kelembagaan Sosial, jajaran Kemensos Pusat, 23 Organisasi Wanita, dan 15 Pimpinan Perguruan Tinggi.

Berbagai permasalahan dibahas di Rapat Koordinasi ini, diantaranya, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang bisa menjadi ancaman dan melahirkan kemiskinan baru, semakin bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia, dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Rapat Koordinasi ini meliputi tiga kegiatan di unit kerja II Ditjen Dayasos, yaitu Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2016, Sinkronisasi dan Koordinasi Teknis Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, serta Rakornis Perencanaan Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.