Yoyok: Penyanderaan Penunggak Pajak Merupakan Upaya Terakhir

20160509_152442

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kepala Kanwil DJP Jabar I Yoyok Satiotomo menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mengharapkan penyelesaian utang pajak dilakukan melalui penyanderaan, karena penyanderaan merupakan upaya terakhir penagihan.

Hal ini ditegaskan Yoyok saat Konferensi Pers Penangkapan Penunggak Pajak 6,5 miliar rupiah berinisial HS, Senin sore, (9/5/2016), di depan pintu masuk Rutan Kebonwaru Klas I Bandung jalan Jakarta.

“Kanwil DJP Jawa Barat I dan KPP Pratama Bandung Tegallega melakukan penyanderaan atau Gijzeling terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi berinisial HS karena menunggak pajak sebesar 6,5 miliar rupiah,” kata Yoyok di awal paparannya.

Lebih lanjut Yoyok mengatakan, penyanderaan terhadap HS dilakukan di Bandung pada Senin, (9/5/2016), “Tindakan penyanderaan dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan,” katanya, “Kanwil DJP Jawa Barat I melakukan penyanderaan bekerja sama dengan Polda Jabar dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat,” tegasnya.

“Sebelum melakukan tindakan penyanderaan, KPP Pratama Bandung Tegallega telah melakukan upaya tindakan penagihan seperti penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah, melaksanakan penyitaan, pemblokiran dan pencegahan,” kata Yoyok.

Yoyok mengatakan, utang pajak HS telah berstatus Inkrach atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena HS telah melakukan upaya hukum terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan dengan mengajukan permohonan keberatan dan telah ditolak, serta upaya banding ke Pengadilan Pajak dengan hasil ditolak.

“Penyanderaan dilakukan dalam rangka mengamankan penerimaan negara berupa pajak,” kata Yoyok, “Penyanderaan dilakukan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp.100 juta, memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan itikad baik dalam melunasinya,” ujarnya.

“Tindakan penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di suatu tempat tertentu,” kata Yoyok, “Apabila penanggung pajak seudah melunasi utang pajaknya, maka ia akan segera dilepaskan,” tegasnya.

Yoyok menegaskan, saat penanggung pajak dititipkan ke rumah tahanan (rutan) negara, DJP memastikan penanggung pajak menghuni sel yang terpisah dengan narapidana lainnya, “Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatannya hingga hutang pajak dilunasi,” katanya.

“DJP terus berupaya menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya,” ujar Yoyok, “Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utangnya, maka tindakan penagihan pajak secara aktif (Hard Collection) dengan pencegahan maupun penyanderaan dapat dihindari,” kata Yoyok.

Di akhir paparannya Yoyok mengatakan, HS akan disandera di Rumah Tahanan Klas I Bandung hingga enam bulan ke depan, “Jika HS membayar belum sampai enam bulan maka HS akan dibebaskan, bila belum membayar, maka penyanderaan terhadap HS akan diperpanjang enam bulan lagi, namun bila masih belum membayar, aset HS akan kita sita,” katanya.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.