Ditjen Pajak dan Polri Tindak Tegas Pelaku Pidana Perpajakan

20160523_102334

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat kerjasama dan koordinasi penegakan hukum pajak.

Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Addendum, Pedoman Kerja dan Implementasi Kesepakatan Bersama antara Ditjen Pajak dengan Kepolisian Negara RI, Senin, (23/5/2016), di Hotel Hilton jalan HOS Tjokroaminoto (Pasirkaliki) Bandung.

“Ditjen Pajak sangat menghargai dukungan dan kerjasama dari pihak Polri termasuk pendampingan dalam rangka penagihan pajak, intelijen, penyanderaan, penyidikan, dan kegiatan penegakan hukum lainnya di bidang perpajakan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam paparannya.

Lebih lanjut Hestu mengatakan, di wilayah Jawa Barat, Ditjen Pajak dengan bantuan Polri di tahun 2015-2016 telah melaksanakan delapan kegiatan penyanderaan.

“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat menciptakan koordinasi dan kerjasama yang lebih kuat serta terpadu antara Ditjen Pajak dan Polri dalam hal penegakan hukum,” tegas Hestu.

“Untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, Ditjen Pajak terus melakukan berbagai upaya pembinaan, penelitian, dan pengawasan,” kata Hestu.

“Ditjen Pajak terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain untuk mensukseskan upaya pemerintah mencapai penerimaan pajak yang optimal,” ujar Hestu.

20160523_102855

Mengenai Gijzeling / Penyanderaan terhadap Wajib Pajak, Hestu mengungkapkan, di seluruh Indonesia potensi Gijzeling sangat banyak, “Namun tidak mungkin semua Wajib Pajak yang menunggak pajak di atas 100 juta rupiah dilakukan Gijzeling,” katanya.

“Ditjen Pajak menargetkan setiap satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia melakukan dua Gijzeling,” kata Hestu, “Karena tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum,” tegasnya.

Di akhir paparannya, Hestu mengungkapkan, sebenarnya banyak Wajib Pajak yang telah membayar pajak secara baik, “Lebih banyak Wajib Pajak yang patuh daripada yang bandel, sehingga Ditjen Pajak tidak perlu melakukan upaya paksa,” katanya.

Kepala Kanwil DJP Jabar I Yoyok Satiotomo mengatakan, saat ini DJP Jabar I memiliki 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), “DJP Jabar I beberapa waktu yang lalu telah melakukan Gijzeling terhadap Wajib Pajak, dan dalam waktu dekat kami akan kembali melakukan Jumpa Pers,” kata Yoyok.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Adjat Djatnika menegaskan, tingkat kepatuhan diharapkan tinggi setelah Ditjen Pajak bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Turut hadir dalam sosialisasi ini, Kepala Kanwil DJP Jabar III Mohammad Isnaeni, dan Irwasda Polda Jabar Rusli Hedyaman. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.