HTI: Bandung Hanya Sebatas Slogan Juara, Belum Barokah

20160803_113021

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Ketua Tim Perumus Konsep Bandung Barokah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bandung Yuana Ryan Tresna mengatakan, saat ini kota Bandung hanya sebatas slogan juara, tetapi belum menjadi kota yang barokah.

Hal ini dikatakan Yuana di acara Public Expose Konsep dan Peta Jalanan “Bandung Barokah” DPD II Kota Bandung Hizbut Tahrir Indonesia, Rabu, (3/8/2016), di RM Sindang Reret jalan Surapati Bandung, turut hadir Tim Ahli Perumus Konsep Bandung Barokah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bandung Eri Taufiq Abdulkariim.

“Kota Bandung sudah sering berganti berbagai slogan yang biasanya diusung oleh Walikota Bandung,” kata Yuana di awal paparannya.

Yuana mengungkapkan, sebenarnya dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008, telah mengamanatkan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat” (Bandung Dignified City).

“Setelah menelaah berbagai persoalan dan bagaimana orientasi pembangunan Kota Bandung, Tim Perumus Konsep Bandung Barokah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bandung akhirnya mengajukan tawaran konsep “Bandung Barokah” atau Bandung yang diberkahi,” kata Yuana.

Lebih lanjut Yuana menjelaskan, Barokah berasal dari bahasa Arab yang artinya bertambahnya kebaikan, “Barokah sebagai sebuah Outcomes dari sebuah proses memiliki landasan kuat bagi kaum muslimin yang mayoritas hidup di kota Bandung,” ujarnya.

“Bandung dengan segala prestasi yang sudah diraih Walikota Ridwan Kamil (RK) masih perlu pengawalan dan kontrol sosial,” tegas Yuana.

“Masih ada catatan strategis yang perlu ditinjau, diantaranya dengan konsep Smart City, Bandung sedang membangun aspek materi, dan belum serius dalam pembangunan peradaban dari akar aqidah masyarakatnya,” kata Yuana.

“Inovasi sosial telah memberikan ‘kepuasan’ asumtif bagi warga dengan nilai kesenangan dan kesukacitaan yang relatif,” ujar Yuana, “Impor Happines Index tidak memberikan gambaran utuh tentang kebahagiaan, dan bukan ukuran tiap individu,” ujarnya, “Ada pergeseran indikator pembangunan dari sejahtera menjadi bahagia,” kata Yuana.

Yuana menegaskan, beberapa program dari Walikota Bandung RK belum menunjukkan orientasi pembangunan, “Program seperti bantuan rakyat miskin, maghrib mengaji, dakwah di angkot dan ayo membayar zakat belum komprehensif dan tidak kompatibel dengan keran kebebasan berekspresi,” ujarnya.

“Selain itu rencana program kurikulun ‘Bandung Masagi’ (Agama, Bela Negara, Budaya Sunda, Cinta Lingkungan) masih perlu deskripsi, karena masih berupa gagasan filosofis,” kata Yuana.

Yuana mengungkapkan, Kota Bandung sesungguhnya masih memiliki banyak masalah seperti, pergaulan bebas, prostitusi, miras, kriminalitas, kemacetan, transportasi publik, pemerataan pendapatan, dan banjir jalanan, “Hal semacam ini urgen mendapat perhatian serius,” pungkas Yuana.

Tim Ahli Perumus Konsep Bandung Barokah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bandung Eri Taufiq Abdulkariim mengatakan, Bandung diklaim sebagai kota jasa, padahal melayani publik merupakan kewajiban, sehingga sebutan Bandung sebagai kota jasa tidak perlu diekspose.

“Hingga saat ini kota Bandung sulit menegakkan Perda Syariat, padahal umat muslim di kota Bandung sangat besar,” kata Eri, “Mau dibawa kemana kota Bandung,” ujarnya.

Tim Perumus Konsep Bandung Barokah HTI Kota Bandung terdiri dari, Ponsen Sindu Prawito (Penanggung jawab), Yuana Ryan Tresna (Ketua Tim Perumus), Asropi (Tim Ahli), Eri Taufik Abdulkariim (Tim Ahli), dan M. Dodiman Ali (Tim Ahli).

Rekomendasi yang disarankan Tim Perumus Konsep Bandung Barokah HTI Kota Bandung diantaranya:

1. Orientasi pembangunan harus dengan dasar aspek ruhiyah (spiritualitas), keimanan dan ketaatan kepada Allah, dan menyatukan antara pembangunan materi (fisik) dan ruh (spiritual), sehingga bermakna, berpahala, bernilai, dan bermanfaat.

2. Secara teknis memberikan jaminan kemaslahatan publik, kemudahan, dan kesempurnaan dengan prinsip maqashid syariah, dan ummah development index sebagai konsep turunannya.

3. Masalah politik ekonomi seperti politik ekonomi pembangunan dengan skema PPPs harus ditinjau kembali, maka pembangunan harus berorientasi pada kemaslahatan publik dan keterikatan pada hukum syariah.

4. Harus memberikan perhatian serius pada masalah liberalisasi sosial budaya seperti pergaulan bebas remaja dan perlindungan pada kehormatan perempuan dan keluarga, penyelamatan generasi, penguatan fungsi dan struktur keluarga, dan membangun budaya amar makruf nahi munkar. (Bagoes Rinthoadi)