Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

IMG-20160514-WA0013

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Pemerintah memberi perhatian serius terhadap kasus kekerasan anak dan perempuan, wujud dari perhatian tersebut yaitu diterbitkannya sejumlah peraturan setingkat undang-undang.

Ada tiga undang-undang yang telah dimiliki Indonesia yaitu  UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2004 tentang Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meski sudah ada tiga undang-undang, namun kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia bukannya berkurang, justru sebaliknya, setiap tahun tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami peningkatan yang signifikan.

Mengutip laporan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise,  kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada 2013 mencapai 279.670.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2014 dimana jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 293.220 kasus.

Provinsi terbanyak dengan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah DKI Jakarta dengan jumlah 2.881, Sumatera Utara 2.023, dan Jawa Barat 1.846.

Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak pada 2014 yang terdata oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebanyak  1.408 kasus.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diatas, tentunya hanya bagian kecil dari kasus yang sesungguhnya, diibaratkan sebagai gunung es, kasus ini terlihat kecil di permukaan, tetapi akan sangat besar bila diteliti ke dalamnya.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, kita sering dikejutkan dengan berbagai pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, kasus paling hangat adalah pembunuhan seorang gadis cilik di Bali dengan korbannya Angeline.

Belum lagi kasus ini sampai ke persidangan, kasus serupa terjadi di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Aceh, terakhir adalah kasus penemuan mayat bocah perempuan berusia sembilan tahun dalam kardus di daerah Kalideres Jakarta Timur.

Rentetan kasus tersebut membuat kita miris, bagaimana tidak, sudah ada tiga undang-undang yang menjaga dan melindungi perempuan dan anak, namun masih tetap saja aksi kejahatan terhadap kelompok yang lemah itu masih terus terjadi.

Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya merupakan fenomena gunung es, kebanyakan korban awalnya takut melapor karena berbagai alasan, namun setelah Pemerintah, Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi pelayanan pengaduan, korban pun mulai berani melapor atas tindak kekerasan yang dialaminya.

Tak hanya itu, meningkatnya kasus kekerasan ikut dibarengi dengan kesadaran korban yang sudah berani melapor kepada layanan pengaduan yang saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah.

Bila melihat tiga undang-undang yang ada, tentunya masyarakat (pelaku) berpikir dua kali melakukan tindak kejahatan, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan.

Mengenai perampasan kemerdekaan, merupakan hal yang dilematik, karena terdapat permasalahan apakah kita harus menghukum anak yang menjadi pelaku atau ada cara lain.

Karena pada prinsipnya si anak belum memahami secara jelas apa yang sudah dia lakukan, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah cukup memadai untuk menjerat para pelaku kejahatan terhadap anak. (Amry Siahaan)

Penulis: AKBP Amry Siahaan SIK,

Perwira Siswa Sespimmen Polri Angkatan 56 Tahun 2016