Eka Santosa: Kinerja Pemprov Jabar Sangat Buruk

IMG_20160820_104731

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa mengatakan, pihaknya menyambut tulus hari jadi ke-71 Provinsi Jawa Barat, namun kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dianggap masih sangat buruk.

Hal ini diungkapkan Eka Santosa saat Press Conference Gerakan Hejo, Jumat, (19/8/2016), di Restoran Zuka Suki jalan Diponegoro Bandung.

“Kondisi Jawa Barat saat ini darurat lingkungan,” tegas Eka di awal paparannya, “Kawasan lindung yang seharusnya seluas 15.750 km2 kenyataannya stagnan kurang dari 7000 km2,” ujarnya, “Padahal total wilayah Jawa Barat 35.377,76 km2,” ungkapnya.

Lebih lanjut Eka mengatakan, lahan kritis di wilayah Jawa Barat mencapai 600.000 hektar, “Dampak dari keadaan ini adalah kala musim hujan banjir dan pada musim kemarau terjadi kekeringan hingga kekurangan air bersih,” ujarnya, “Selain itu rata-rata bencana longsor di Jawa Barat terjadi 50 persen dari kejadian di Indonesia,” tegasnya.

“Kinerja buruk Pemprov Jabar lainnya adalah, sebanyak 90 persen sungai di Jabar tercemar berat,” kata Eka, “Penyebabnya adalah limbah industri, penambangan pasir dan emas secara liar serta sporadis di hulu sungai,” ujarnya, “Dampaknya 40-an spesies ikan lokal punah,” kata Eka.

Eka pun mengungkapkan keadaan pantai di Jabar, “Kondisi pantai utara mengalami abrasi akibat pencemaran berat industri dan sampah,” kata Eka, “Sedangkan kondisi pantai selatan sangat memprihatinkan, bisa dilihat dari hancurnya infrastruktur jalan mulai dari Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran,” kata Eka, “Bahkan pantai sebagai area publik telah dikuasai segelintir orang,” ujarnya.

“Pembabatan hutan di Jabar tak kunjung ada perbaikan,” kata Eka, “Proses Illegal Logging telah menghilangkan ribuan hektar hanya dalam waktu singkat,” ungkapnya.

“Fenomena kerusakan lingkungan di Jabar secara sistematis terus berlangsung,” kata Eka, “Dampaknya terjadi dehumanisasi dalam kehidupan masyarakat, hal ini akan mengancam kehidupan masyaraat Jabar untuk pertumbuhan 30 tahun mendatang,” ujarnya.

Eka mengatakan, ketidakmampuan dan buruknya kinerja penggunaan anggaran Pemprov Jabar dapat dilihat dari tidak terserapnya anggaran Rp.8 Triliun pada APBD Jabar 2016.

20160819_160538

“Ketidakbecusan Pemprov Jabar dapat dilihat dari proyek Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka dan Waduk Jati Gede di Sumedang,” kata Eka, “Selain itu masih terjadi banjir permanen di Cieunteung, dan terlantarnya proyek Lapang Golf Arcamanik,” tegasnya, “Yang lebih menyedihkan, kantor Dinas Peternakan Jabar, Hotel Pullman, dan Gedung DPRD Jabar berdiri di lahan sengketa,” ujarnya.

Lebih lanjut Eka mengungkapkan, di bidang olah raga, KONI Jabar masih menyisakan pertanggungjawaban keuangan periode 2010 hingga 2014 sebesar Rp.367 miliar kepada masyarakat olah raga Jabar.

“Bahkan demi mensukseskan PON XIX 2016, Pemprov Jabar telah mengeluarkan anggaran untuk infrastruktur dan lainnya sebesar Rp.1,9 triliun dari APBD Jabar,” pungkas Eka.

Berikut Solusi dari Gerakan Hejo mengatasi carut marut dan ketidakbecusan Pemprov Jabar:

1. Kembalikan fungsi kawasan lindung – Indung bumi bapa langit (leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung baladahan), tujuannya agar tidak terjadi leuweung ruksak, caina beak, manusa balangsak.

2. Tegakkanlah pola kepemimpinan yang Clean and Capable, faktanya hal ini hanya ditutup-tutupi dengan berbagai dalih yang mengaburkan permasalahan.

3. Perusak lingkungan jangan hanya didiamkan, apalagi penindakan tegas hanya sebatas omong kosong belaka.

4. Nilai dasar Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh wujudkanlah secara nyata, bukan sekedar Lips Service belaka, seperti yang selama ini sering kita lihat dan rasakan.

(Bagoes Rinthoadi)