Kanwil DJP Jabar I Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak Pada Kejaksaan

20160825_130821

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I selenggarakan sosialisasi kebijakan Amnesti Pajak pada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayah Jawa Barat beserta jajarannya, Kamis, (25/8/2016), di Hotel Four Points jalan Ir.H.Juanda Bandung.

Turut hadir dalam sosialisasi bertajuk, “Sosialisasi Amnesti Pajak dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Kanwil DJP Jabar I Yoyok Satiotomo dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Setia Untung Ari Muladi.

“Seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan dapat memanfaatkan amnesti pajak, kecuali sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, sedang menjalani proses peradilan, dan sedang menjalani hukuman,” kata Kepala Kanwil DJP Jabar I Yoyok Satiotomo di awal paparannya.

Lebih lanjut Yoyok mengatakan, hingga saat ini, masih banyak Wajib Pajak yang enggan melaporkan berupa uang dan harta mereka, “Diduga simpanan WNI di luar negeri mencapai Rp.11 ribu triliun, padahal negara kita hanya butuh Rp.5000 triliun,” ujarnya.

“Wajib Pajak atau Badan yang tidak ikut Tax Amnesti hingga 31 Maret 2017, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan,” tegas Yoyok.

Yoyok mengungkapkan pihaknya sebenarnya memiliki data-data harta kekayaan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), “Bahkan kita mengetahui di Tasikmalaya ada pengusaha WC umum yang memilik rumah tiga tingkat ada liftnya, namun tidak bayar pajak,” ujarnya.

20160825_123755-1

“Amnesti Pajak bisa dikatakan penghapusan dosa di dunia, jadi kepada Kajari dan jajajarannya tolong isi surat pernyataan kekayaan pribadi,” tegasnya.

“Pajak tidak ada hubungannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena itu ranah Pemda dan tidak ada hubungannya dengan UU Pajak,” kata Yoyok.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Setia Untung Ari Muladi mengatakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat akan mengawal program Tax Amnesti sesuai arahan Jaksa Agung RI, “Kejati Jabar menghimbau Wajib Pajak untuk memanfaatkan program ini,” ujarnya.

“Kami selaku penuntut umum akan melakukan tindakan penegakkan hukum yang represif bila Wajib Pajak hingga akhir Maret 2017 tidak ikut program Tax Amnesti,” tegas Setia Untung, “Wajib Pajak yang tidak patuh dipastikan kena sanksi pidana,” pungkasnya.

Sejak Presiden RI Joko Widodo mencanangkan Program Amnesti Pajak 1 Juli 2016, Kanwil DJP Jawa Barat I gencar melakukan sosialisasi Amnesti Pajak ke berbagai elemen masyarakat, tercatat dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sosialisasi telah dilakukan 50 kali.

Kanwil DJP Jawa Barat I menempati urutan lima nasional dengan total nilai angka tebusan sebesar Rp.70,28 miliar dengan komposisi harta sebesar Rp.3,64 triliun, dari total uang tebusan, sebesar Rp.5,74 miliar berasal dari para Wajib Pajak Baru. (Bagoes Rinthoadi)