Roedy M. Wiranatakusumah: PLN Melawan Putusan MA

img_20161124_121345

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Roedy M. Wiranatakusumah yang merupakan kuasa hukum Sulton seorang warga Desa Sukaresmi ahli waris Alm. Sanusi pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1 Tahun 1982 atas nama Sanusi yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bandung dengan luas tanah 5130m2, mengatakan, kliennya tidak pernah menjual tanahnya kepada pihak PLN untuk Acces Road proyek Upper Cisokan.

Hal ini ditegaskan Roedy saat Press Conference Sengketa Sulton vs Proyek PLTA Upper Cisokan, Selasa, (22/11/2016), di Restoran Kalimasada jalan Kalimantan No.5 Bandung.

“Permasalahan hukum yang terjadi dalam kasus Sulton vs Proyek PLTA Upper Cisokan adalah mal administrasi, dan ketidak patutan dalam persyaratan,” kata Roedy di awal paparannya.

“Setiap warga harus punya warkah, sehingga tahu ukuran tanah yang dijual, dan apabila kepemilikannya jelas, baru bisa ditransaksikan PLN sebagai pembeli,” kata Roedy, “Sebenarnya hal ini tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T),” ujarnya.

Lebih lanjut Roedy mengatakan, pada kenyataannya mereka bisa melakukan transaksi tanpa warkah, dan hanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) saja

“Sepanjang tiga tahun ini, saya mengamati, ada hal yang sangat prinsipal ketika hak-hak warga dilanggar,” tegas Roedy, “Pemilik tanah mempunyai hak penuh, tidak bisa tanahnya diambil begitu saja,” ujarnya.

“Mengapa perjalanan ini cukup panjang, karena salah satu warga yaitu Sulton mempunyai tanah seluas 5130 m2 di Acces Road dengan alas dasar hukumnya SHM, digugat oleh salah satu warga bernama Mumun, yang mengatakan tanah itu miliknya, sehingga kami berperkara di PTUN,” kata Roedy.

“Jadi seorang warga yang sudah menjual tanahnya ke PLN atas rujukan P2T, mengguggat SHM yang dikeluarkan BPN yang merupakan produk negara,” ungkap Roedy.

Roedy menjelaskan, singkatnya pihaknya (Sulton) sudah menang di kasasi, dan permohonan dari penggugat di tolak, berarti itu sudah inkrah, sehingga pemilik SHM itu adalah sah menurut Mahkamah Agung (MA).

“Tetapi yang terjadi ketika kita memasang portal dan memberitahui bahwa tanah tersebut milik daripada warga satu-satunya yang memiliki SHM, PLN malah melakukan pelanggaran hukum dengan membongkar portal, membawa Brimob dengan laras panjang, dan mengintimidasi warga,” ungkap Roedy.

“Ini hal-hal yang saya pikir PLN tidak menghargai institusi tertinggi yaitu MA, padahal PLN levelnya BUMN, tetapi menggunakan kekuatan yang sifatnya melanggar hak asasi manusia,” tegas Roedy.

Roedy menjelaskan, PLN sebetulnya pernah mengeluarkan surat pada 13 Mei 2016 yang isinya mengatakan, apabila kasasi dimenangkan klien saya (Sulton), PLN akan menuntut pada penjual sebelumnya untuk mengembalikan uang negara, sehingga selesai sampai di situ, ternyata pada kenyataannya tidak.

“Bahkan sekarang klien kami dibawa ke ranah Pengadilan Negeri, untuk dijadikan tergugat atas kepemilikan tanahnya sendiri,” ungkap Sulton, “Saya curiga, siapa dibalik kejadian ini,” ujarnya.

“Ketika saya membahas hal ini dengan pihak PLN, mereka tetap tidak merasa melakukan pelanggaran, dan meskipun tanah tersebut sengketa, mereka ingin melihat hasil proses yang sedang berjalan untuk yang kedua kali, sejak PTUN lalu ke PN,” kata Roedy.

Roedy mengungkapkan, kerugian kliennya sudah sangat jelas, yaitu tanahnya hilang, dirusak, hasil tani tidak bisa diapa-apakan, lalu digugat, “PLN seharusnya melek secara hukum,” tegas Roedy, “Ini sebuah proyek besar untuk kepentingan warga negara, sepatutnya dan selayaknya PLN harus paham koridor-koridor hukum yang mereka harus pegang, tetapi hal ini tidak dilakukan,” ujarnya.

“Ini bukan persoalan kecil, karena ada hubungannya dengan kasus-kasus lain, yaitu kasus Jatigede, Karawang, Majalengka,” kata Roedy, “Jadi, perlindungan warga negara yang membayar hutang-hutang negara sangat termarjinalkan hak hukumnya,” ujarnya.

“Hal ini harus diselesaikan, kalau tidak akan terbiasa dan terjadi terus menerus, tidak ada alasan warga melawan proyek kepentingan negara, ini hal yang klasik,” ungkap Roedy, “Mereka sebetulnya korban dari miss Management dan kesengajaan yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dan indikasi korupsinya saya pikir sangat tinggi, bila mau diinvestigasi,” tegas Roedy.

Roedy mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Jabar, “Harapan saya sebagai kuasa hukum dan atas nama warga, masih ada tanah warga yang tanahnya sudah dirusak namum uangnya belum diberi, hal ini termasuk penyerobotan,” ujarnya, “Hal ini merupakan White Collar Crime, atau Corporate Crime, karena sengaja melakukan sesuatu usaha yang tidak mensejahterakan rakyat Jawa Barat,” ujarnya.

“Saat ini saya mewakili 28 Kepala Keluarga yang belum seatle dari segi sepakat ganti rugi, maka kami memaksa PLN untuk tertib administrasi,” kata Roedy.

“Pelanggaran yang dilakukan PLN sangat luar biasa, karena keputusan MA dilanggar,” kata Roedy, “Seperti kita tahu, objek yang bersengketa tidak boleh diapa-apakan, seharusnya PLN lebih cerdas daripada warga,” ujarnya, “Yang pasti Kita sudah menang di Kasasi MA Putusan No.160 K/TUN/2016, dan memiliki kekuatan tetap sejak 16 Juni 2016,” pungkasnya.

Sejak berjalannya proses di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bandung, maka status tanah milik ahli waris Sanusi (Sulton) merupakan objek sengketa, setelah mengalami kekalahan di PTUN Bandung, kasus berlanjut sampai ke tingkat Kasasi.

Selama proses Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, PLN telah melakukan pembangunan Acces Road diatas tanah sengketa, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (4) menyatakan, setiap orang juga berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Hal tersebut mengandung makna, perlunya mekanisme yang adil dalam proses pengambil alihan hak atas tanah, dan sangat tidak diperkenankan untuk dilakukan pembangunan di atas obyek sengketa, namun PLN secara fakta telah melakukan penyerobotan tanah dan memperlihatkan ketidakpahaman hukum.

Pada tanggal 16 Juni 2016 hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160K/TUN/2016 telah dimenangkan oleh Sulton.

Berdasarkan putusan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016 melalui Kuasa Hukum, Sulton memasang portal dan plang di tanah miliknya.

Pembangunan PLTA Upper Cisokan merupakan Proyek terbesar di wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data PLN, pembangunan PLTA UpperĀ Cisokan menelan anggaran sebesar US$ 765 juta dengan rincian US$ 638 juta dari bantuan World Bank, US$20 juta dari pemerintah pusat, dan US$107 juta dari PT PLN.

Luas lahan yang akan tergenang proyek PLTA UpperĀ Cisokan mencapai 804,64 hektare, di Kec. Rongga ada tiga desa yang akan terendam air, yaitu Desa Bojongsalam, Sukaresmi, dan Desa Cicadas, sedangkan daerah tergenang di Kab. Cianjur meliputi Kec. Cibeber dan Kec. Bojongpicung. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.