Muradi: Ahok Belum Ditahan Karena Maju Jadi Cagub

img_20161120_233930

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kaprodi Ilmu Politik Pasca Sarjana Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, tersangka kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum bisa ditahan kerena maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta dan telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dikatakan Muradi saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Penistaan Agama dan Politik Keindonesiaan” yang digelar Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad, Sabtu, (19/11/2016), di Centropunto Cafe jalan Trunojoyo Bandung.

Turut hadir sebagai pembicara, Perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia Farid Wajdi, Akademisi Untirta / Peneliti PSPK Unpad Leo Agustino, dan Ketua Umum HMI Badko Jabar Achyar Al Rasyid.

“Setelah kasus Ahok P21, maka ada empat unsur yang akan terlibat, diantaranya, Polisi, Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan Publik yaitu Pengacara, Terlapor dan Pelapor,” kata Muradi.

img_20161120_234130

Lebih lanjut Muradi mengungkapkan, ketika seseorang menjadi tersangka, maka hak politiknya tidak akan gugur, “Ahok belum bisa ditahan karena maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta oleh KPU,” ujarnya, “Walaupun Ahok ditahanpun, hak politiknya tidak akan gugur,” tegasnya.

Muradi pun bertanya-tanya, mengapa masih ada sekelompok orang yang masih menginginkan Ahok ditahan oleh pihak kepolisian.

Muradi menegaskan, kasus Ahok tidak bisa disamakan dengan kasus di Bali dan kasus Lia Eden, “Kasus penghinaan sesajen di Bali pelakunya ditahan karena pihak berwajib takut si pelaku dihakimi masyarakat Bali,” ungkap Muradi, “Sama seperti kasus Lia Eden, dia ditahan agar tidak dihakimi massa,” ujarnya, “Kita lihat nanti kasus Ahok sampai mana,” kata Muradi

Muradi memperhatikan dalam kasus Ahok banyak pihak yang membonceng, “Kita perhatikan di lapangan banyak pembonceng dalam kasus Ahok, yaitu Raka-Raki atau Radikal Kanan dan Radikal Kiri,” ungkapnya, “Indonesia oleh mereka ingin dijadikan negara yang berbeda,” ujarnya.

img_20161120_233940

Selain itu dalam kasus Ahok banyak pejabat publik yang mengongkosi para demonstran, “Kita harus mengakui ada Politisasi Pemilu Pilkada DKI Jakarta,” kata Muradi, “Calon Gubernur Anis Baswedan hanya pemantik saja, sebenarnya tujuan akhir Pilkada DKI adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” ungkapnya.

Muradi menegaskan jangan ada pihak-pihak membawa Suriah dan Pakistan ke Indonesia, “Hal tersebut sangat mengganggu sekali,” kata Muradi.

Lebih lanjut Muradi mengungkapkan, selama ini politik Indonesia lebih banyak mengacu politik di Amerika dan Eropa, “China baru-baru saja masuk ke Indonesia, buktinya proyek kereta cepat masih mangkrak,” kata Muradi.

Di akhir paparannya, Muradi menegaskan, kasus Penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan pertaruhan jabatan Presiden RI Joko Widodo, “Kita belum mengetahui apakah Jokowi nantinya menjabat dua periode atau hanya satu periode,” pungkas Muradi. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.