Syarkawi Rauf: Penerapan Kuota Taksi Online Sumber Pungutan Liar Baru

kppu

ARCOM.CO.ID ,BANDUNG. Menanggapi kisruh taksi online di kota Bandung, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menggelar Konferensi Pers, Sabtu, (1/4/2017), di Rumah Makan Alas Daun jalan Citarum Bandung.

Konferensi Pers KPPU yang dihadiri puluhan wartawan , menghadirkan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf  yang menjelaskan hasil pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo.

“KPPU menolak penerapan kuota dalam regulasi taksi online yang dikeluarkan pemerintah karena sulit untuk mengukurnya,” tegas Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf di awal paparannya, “Pada prakteknya penerapan kuota dikhawatirkan jadi sumber pungutan liar baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Syarkawi mengatakan, KPPU sempat pula menolak penerapan batas bawah untuk taksi online, “Namun belakangan KPPU setuju penerapan batas bawah untuk taksi online setelah kami mengikuti rapat terbatas membahas regulasi taksi online bersama Presiden RI Joko Widodo dan beberapa menteri akhir pekan kemarin,” ungkapnya, “Namun persetujuan yang diberikan KPPU hanya sebagai masa transisi,” tegasnya.

“Dalam masa transisi, tarif  bawah diperlukan untuk melindungi operator dari praktik Predatory Pricing,” kata Syarkawi, “Hal itulah yang membuat KPPU bisa menyetujui keinginan peserta rapat terbatas bahwa masa transisi diperlukan,” ujarnya.

Syarkawi mengungkapkan, sebelumnya KPPU hanya menyetujui batas atas dalam regulasi tarif taksi online dan menolak penerapan tarif  batas bawah, “Kami memiliki pengalaman, penerapan tarif batas bawah tak mendorong struktur biaya semakin rendah,” kata Syarkawi.

“Tarif batas bawah tidak memberikan dorongan untuk efisiensi, tidak mendorong perubahan struktur cost agar semakin rendah, dan tidak memberikan insentif untuk inovasi,” tegas Syarkawi, “Padahal struktur cost yang semakin rendah, ujung-ujungnya akan menguntungkan konsumen.” ujarnya.

“Tarif batas bawah dalam prakteknya mendorong harga terus naik,” ungkap Syarkawi, “Penerapan tarif bawah merugikan konsumen, karena pada akhirnya konsumen dipaksa membayar pada harga normal,” kata Syarkawi, “Konsumen juga akan dipaksa menanggung inefisiensi pada operator transportasi konvensional ataupun online, oleh karena itu KPPU tidak merekomendasikan tarif  batas bawah,” tegasnya.

Syarkawi menegaskan, KPPU menyetujui tarif batas bawah diterapkan dalam regulasi yang mengatur taksi online, per 1 April 2017 dalam masa transisi, “Masa peralihan memberikan kesempatan pelaku taksi konvensional dan online untuk beradaptasi dalam bisnis transportasi berbasis aplikasi,” ujarnya, “Saat ini taksi konvensional dan online telah menyatu, contohnya Gojek yang bergabung dengan taksi Blue Bird,” ungkapnya.

Mengenai pembatasan kuota Syarkawi mengatakan, hal ini berpotensi menjadikan konsumen tidak terlayani ketika permintaan tinggi, “Operator dipastikan akan melakukan eksploitasi kepada konsumen dengan cara menerapkan harga mahal, untuk hal itu KPPU akan mendukung pemerintah jika menerapkan batas atas untuk melindungi konsumen,” tegasnya.

“Kebijakan kuota yang diterapkan dipastikan berpotensi membuka peluang kongkalikong antara pemerintah daerah dan operator,” ungkap Syarkawi, “Ketika KPPU berkonsultasi informal dengan pimpinan KPK, mereka menyetujui penerapan sistem kuota atau jatah berpotensi menimbulkan praktik di level pemerintah daerah,” ujarnya, “Pemberian jatah bisa menjadi instrumen pungli, karena sifatnya negoitiable”, tegasnya.

Lebih lanjut Syarkawi mengatakan, soal regulasi taksi online, KPPU merekomendasikan agar tidak perlu mengubah kepemilikan kendaraan menjadi aset koperasi atau korporasi, “Model bisnis ini adalah model bisnis berbasis rakyat, maka KPPU mendorong pemerintah agar tidak perlu ada switching ownership pada STNK dari nama pribadi menjadi koperasi,” kata Syarkawi.

Di akhir paparannya Syarkawi mengatakan, KPPU akan terus mengawasi praktik regulasi yang diterapkan pemerintah daerah kepada taksi online yang berlaku per 1 April 2017, “Kami meminta pemerintah daerah hati-hati dalam menerapkan regulasi pembatasan taksi online, karena pembatasan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat,” pungkas Syarkawi. (Bagoes Rinthoadi)