Kuasa Hukum Akan Bawa Kasus Swanish ke Komisi Yudisial

20170404_111459-1

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Setelah Hakim Ambo Massie mengetuk palu dalam sidang Praperadilan, dan menyatakan menolak pengajuan Pemohon Direktur Utama PT Swanish Boga Industria Meliyarti Kusumawardani, Priyanto selaku kuasa hukum Pemohon akan melaporkan kasus yang ditanganinya ke Komisi Yudisial (KY).

Hal ini diungkapkan Priyanto, didampingi Mika Widyaningsih dari Priyanto & Partners Advocates & Legal Consultants, Selasa, (4/4/2017), di Fabrik Eatery and Bar jalan RE Martadinata Bandung.

“Keputusan Hakim banyak kejanggalannya, dan seolah dipaksakan,” tegas Priyanto, “Padahal penetapan tersangka oleh tim penyidik Polda Jabar kepada Direktur Utama PT Swanish Boga Industria Meliyarti tidak berdasar,” tegasnya.

“Kami memiliki dasar dan bukti-bukti yang kuat, seharusnya proses hukum terhadap Direktur Utama PT Swanish Boga Industria Meliyarti dihentikan, selain itu status tersangka atas Meliyarti seharusnya dicabut,” tegasnya.

“Tapi dalam kenyataannya kasus yang menimpa Meliyarti tetap diproses, bahkan langkah Praperadilan yang dilakukan kami ditolak oleh Hakim,” kata Priyanto.

Priyanto mengatakan, pihaknya akan mencari celah untuk Peninjauan Kembali (PK), “Harus ada pembaharuan hukum, maka kami akan laporkan Hakim ke KY dan MA,” tegas Priyanto.

“Hal seperti ini tidak main-main, seharusnya perilaku negatif dirubah dan bersikap profesional,” kata Priyanto, “Ini tidak yuridis dan tidak logis, maka minggu depan kami akan ke Komisi Yudisial,” pungkas Priyanto.

Seperti diketahui, pemohon Meliyarti Kusumawardani dilaporkan oleh Angki Hermawan dalam kasus logo Swanish, padahal, Hak Cipta Seni Lukis Logo Swanish telah diserahkan oleh pelapor Angki Hermawan kepada PT Swanish Boga Industria berdasarkan kesepakatan bersama.

Selain itu Saksi ahli yang telah di BAP oleh Polda Jabar tidak memiliki kapasitas sebagai ahli, maka secara prosedur penetapan tersangka terhadap pemohon Meliyarti Kusumawardani cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Fakta lainnya, prosedur penyidikan dan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon Meliyarti Kusumawardani tidak sesuai dengan KUHAP.

Yang menarik, termohon tidak memberikan Surat Perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) kepada pemohon, dan pemohon tidak pernah diundang saat gelar perkara.

Sidang keenam Praperadilan dengan hakim tunggal Ambo Massie dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Kls I Khusus Bandung.(BRH/ A-1)

Comments are closed.