Penetapan Tersangka Terhadap Dirut Swanish Cacat Hukum

20170403_102635

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kasus Logo Swanish memasuki babak akhir Praperadilan, dan Priyanto, S.H.,M.H. selaku Kuasa Hukum Direktur Utama PT Swanish Boga Industria Meliyarti Kusumawardani mulai membuka fakta-fakta hukum.

Hal ini terungkap saat Press Conference Kasus Logo Swanish, Senin, (3/4/2017), di Kafe Coffee Luwak jalan RE Martadinata Bandung.

“Sebagaimana bukti laporan polisi, pemohon Meliyarti Kusumawardani dilaporkan oleh Angki Hermawan sebagai pribadi dan bukan sebagai Direktur Utama PT Swanish Boga Industria, sedangkan menurut termohon dalam jawaban dupliknya yang menggunakan logo Swanish adalah PT Swanish Boga Industria, oleh karenanya proses penetapan tersangka terhadap pemohon Meliyarti Kusumawardani Error in Persona dan cacat hukum,” tegas Priyanto.

Lebih lanjut Priyanto mengatakan, Hak Cipta Seni Lukis Logo Swanish telah diserahkan oleh pelapor Angki Hermawan kepada PT Swanish Boga Industria berdasarkan kesepakatan bersama, “Proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon Meliyarti Kusumawardani adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat,” tegasnya.

Priyanto mengungkapkan, saksi ahli yang telah di BAP oleh Polda Jabar tidak memiliki kapasitas sebagai ahli, “Saksi ahli Yayan Achmad Sufyani bekerja di bagian Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia,” ungkapnya, “Saksi ahli dalam kasus ini merupakan tupoksi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” tegasnya, “Secara prosedur penetapan tersangka terhadap pemohon Meliyarti Kusumawardani cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat,” kata Priyanto.

Priyanto menegaskan, prosedur penyidikan dan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon Meliyarti Kusumawardani tidak sesuai dengan KUHAP, tidak profesional dan sewenang-wenang.

“Buktinya proses penyidikan tidak melalui proses penyelidikan, dan dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa didasari bukti yang cukup,” ungkap Priyanto.

“Selain itu termohon tidak memberikan Surat Perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) kepada pemohon, dan pemohon tidak pernah diundang saat gelar perkara,” tegas Priyanto.

“Berdasarkan fakta-fakta, pemohon berharap kepada Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan,” kata Priyanto.

“Pemohon berharap Hakim Praperadilan menyatakan surat panggilan atas nama tersangka Meliyarti Kusumawardani tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan menyatakan penyidikan yang dilaksanakan termohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” kata Priyanto.

“Selain itu pemohon berharap Hakim Praperadilan menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah,” pungkas Priyanto.

Ajat Sudrajat S.H. Mewakili pihak termohon seusai sidang mengatakan, pihaknya optimis permohonan pemohon ditolak Hakim, “Kita sebagai termohon telah membuktikan dalil-dalil jawaban,” kata Ajat.

“Penetapan tersangka telah didasari dengan tiga alat bukti,” kata Ajat,” Yaitu keterangan saksi ahli, bukti surat, dan keterangan ahli,” tegasnya, “Kami optimis menang di sidang Praperadila, yang namanya kerja ya harus optimis,” pungkas Ajat.

Sidang kelima Praperadilan dengan hakim tunggal Ambo Massie dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Kls I Khusus Bandung, Nomor Register Perkara adalah 05/Pid.Prap/2017/PN.Bdg. (BRH/ A-1)

Comments are closed.