Ahli Waris Tanah Senilai 1,2 Triliun Penuhi Panggilan Polda Jabar

20170403_132935

ARCOM.CO.ID ,Bandung. DR. Fahmi Raghib S.H., M.H., dari Kantor Pengacara Carlos & Partners Cijantung Jakarta datang ke Polda Jabar, Senin, (3/4/2017), untuk mendampingi kliennya, Susi Hernawan dan Edi Sanusi dalam kasus pemalsuan data akta notaris.

“Kami datang ke Polda Jabar Senin 3 April 2017 terkait pemanggilan para ahli waris dari Hernawan almarhum,” kata Fahmi, “Ahli waris atas nama Susi Hernawan sudah selesai diperiksa sekitar pukul 11 siang, dan telah menjawab 16 pertanyaan,” ujarnya.

“Namun menurut kami, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak memenuhi apa yang dituduhkan oleh Tjia Man Lien,” tegas Fahmi.

Lebih lanjut Fahmi mengatakan, pihaknya juga mendampingi pemeriksaan salah satu suami Susi Hernawan yaitu Edi Sanusi, “Edi Sanusi diperiksa dalam kaitan pemeriksaan laporan Tjia Man Lien yang menuduh seluruh ahli waris termasuk Edi Sanusi, memalsukan data akta Notaris, pasal yang dikenai adalah pasal 266 KUHP dan 318 KUHP,” ungkapnya. “Namun kami belum menemukan adanya indikasi memenuhi unsur itu sampai sekarang,” tegasnya.

“Pasal yang dituduhkan, pada intinya, pasal 266 KUHP secara subtansi berisi, menempatkan suatu keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan saat pemeriksaan ditunjukkan kepada Susi Hernawan Akta No.1 tahun 2013,” kata Fahmi.

“Sedangkan Pasal 318 KUHP isinya, secara garis besar, menuduh memberikan persangkaan terhadap seseorang atau melakukan perbuatan dalam sangkaan,” ungkap Fahmi.

Fahmi mengatakan, Ahli waris Susi Hernawan dan Edi Sanusi tidak bersalah, karena ahli waris tidak pernah memberikan satu arahan, menyuruh, atau menggerakkan, dalam hal ini Dede Rustandi yang telah melaporkan Tjia Man Lien sebagai tersangka ke Polda Metro Jaya, “Walaupun perkaranya sampai sekarang tidak jalan-jalan, 10 kali bolak-balik, P19 terus di kejaksaan tinggi,” ungkap Fahmi.

“Pasal 318 KUHP juga tidak terpenuhi, jadi pada intinya kedua pasal itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dilakukan seluruh ahli waris,” kata Fahmi, “Apalagi tiga ahli waris tidak tahu sama sekali dengan apa yang disangkakan oleh Tjia Man Lien, melihat akta itu saja para ahli waris tidak pernah,” tegas Fahmi.

Fahmi mengatakan, orang melapor secara hukum silahkan saja, tapi konsekuensi laporan itu harus didukung dengan beberapa bukti salah satunya apa yang diinginkan pasal 17 juga 184 KUHP.

“Pasal 17 KUHP mengatakan minimal ada dua alat bukti, dan sampai sekarang belum ada indikasi ke arah itu,” kata Fahmi.

20170403_132932-1

“Kalau kami meneliti, mencermati, dan membaca seluruh bukti-bukti yang di hadirkan kepada saya, ternyata bukti-bukti dari ahli waris menunjukkan memang benar adanya, bahwa tanah-tanah yang terletak di jalan Siliwangi Baleendah, Kabupaten Bandung benar-benar secara materil milik Almarhum Hernawan,” tegas Fahmi.

Fahmi mengungkapkan, anehnya di lokasi tersebut sebagian sudah didirikan bangunan, padahal mendirikan bangunan harus ada IMB, dan salah satu syarat IMB adalah harus ada sertifikat, “Saya kira BPN sampai sekarang berdasarkan bukti yang kita baca tidak pernah menerbitkan sertifikat di lokasi jalan Siliwangi,” tegas Fahmi.

“Bangunan yang berdiri berbentuk perumahan bumi siliwangi, luas tanah di sana sekitar 80 hektar, sedangkan yang dibangun sebesar 15 persen, dan sampai sekarang tetap dilakukan pembangunan,” ungkap Fahmi.

“Kami punya pendapat ada sesuatu yang janggal dan aneh, bagaimana mungkin IMB nya tidak ada, tetapi bangunan bisa dibangun,” kata Fahmi, “Prosedur tidak ada, tiba-tiba ada bangunan, dan ada pabrik-pabrik,” ungkapnya.

Fahmi menegaskan, pihaknya akan melakukan banyak cara untuk mengatasi persoalan ini, “Kita akan menyampaikan adanya MoU dari Mabes Polri dengan pihak BPN, dan akan menyampaikan somasi terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan ilegal,” tegas Fahmi, “Langkah-langkah hukum akan juga kita lakukan dengan laporan kepada pihak yang berwajib,” ujarnya.

Fahmi berpendapat kasus pemalsuan data akta notaris direkayasa, “Secara hukum orang memiliki sesuatu hak silahkan ikuti prosedur, tapi setiap prosedur tidak boleh dilanggar,” kata Fahmi, “Semua orang memiliki hak, tapi prosedur harus diikuti,” ujarnya.

“Pihak kami memiliki sekitar 254 Akta Jual Beli (AJB) dengan luas tanah 63 hektar,” ungkap Fahmi, “Apabila kita ambil data dari properti, tanah di Siliwangi dijual Rp.2,5juta per meter,” ujarnya, “Jadi nilai tanah di sana sekitar Rp.1,2 triliun, itu yang sekarang, jangan diputarkan ke tahun 1990,” tegas Fahmi.

Fahmi mengungkapkan, kerugian secara materil ialah seluruh ahli waris tidak dapat menikmati sejak tahun 1990, “Almarhum Ernawan juga tidak bisa menikmati,” ungkapnya.

“Dengan fakta-fakta di lapangan, kita akan cek apakah ada keterlibatan pemerintah,” kata Fahmi, “Yang pasti kita memperjuangkan hak dan menuntut suatu keadilan,” pungkas Fahmi.

Kasus ini berawal dari kasus tanah di desa Jelekong dan desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Kasus ini hingga saat ini tidak selesai-selesai, SP3, Praperadilan, kemudian SP3 kembali.

Kuasa hukum Ahli Waris beranggapan ada rekayasa hukum oleh penegak hukum dan mafia tanah, dan pihaknya akan segera menyampaikan kasus ini ke Mabes Polri. (BRH / A1)

Comments are closed.