Ketua DPW Partai Berkarya Jabar Eka Santosa Berang Terkait Pemberitaan di Media Cetak

Berkarya 1ARCOM.CO.ID ,Bandung.  Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat Eka Santosa berang terkait pemberitaan di media cetak Harian Umum “PR” terbitan Rabu, (13/9/2017),  dengan Headline,  “Dilengserkan, Adi Gugat DPP Partai Berkarya” di halaman dua , tentu saja pemberitaan ini mengusik kader Partai Berkarya besutan Hutomo Mandala Putra (HMP) atau biasa disapaTommy Soeharto.

Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat Eka Santosa di hadapan puluhan wartawan baik cetak, elektronik, maupun Online saat sesi Press Conference, Kamis, (14/9/2017), di Sekertariat DPW Partai Berkarya Jawa Barat jalan PHH Mustofa Komplek Surapati Core K-7 Bandung mengatakan, pemberitaan di Harian Umum “PR”terkesan ada dua kepemimpinan di Partai Berkarya Jawa Barat dan hal itu tidak benar, “DPW Partai Berkarya Jawa Barat tetap solid,” tegasnya.

“Saya menyesalkan pemberitaan ini, kenapa wartawan Harian Umum “PR” tidak melakukan konfirmasi, hal ini membuat repot ribuan kader Partai Berkarya Jawa Barat,” kata Eka Santosa, “Partai Berkarya terdaftar resmi di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, dan memiliki 27 ribu KTA, ini menunjukkan kami serius menghadapi verifikasi faktual KPU pada Oktober 2017, dan tidak benar di Partai Berkarya terdapat dua kepengurusan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Eka Santosa telah memperoleh mandat untuk jabatan Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat sejak 5 Juni (No:105-SM/DPP/BERKARYA/VI/2017), dan kemudian, dikuatkan SK Pengangkatannya per 8 Juni 2017 (No: SK 12-DPW/DPP/BERKARYA/VI/2017) untuk 2017 – 2022, “Di Partai Berkarya yang masih baru ini belum pernah dilaksanakan kongres, musda, atau muswil, karena semua berdasarkan penunjukkan dari DPP hingga ke bawah,” tegasnya.

Lebih lanjut Eka Santosa mengatakan, kepemimpinan Adi Mulyadi terdahulu sebagai Ketua DPW Partai Berkarya telah jauh-jauh hari oleh DPP Partai Berkarya diantisipasi dengan diterbitkannya Penarikan Surat Keputusan (SK) DPW Jawa Barat per 12 Mei (Jakarta – No. 096/B/DPP/BERKARYA/V/2017).

Eka Santosa mengungkapkan, isinya tentang menarik SK terdahulu, juga membekukan pengurus DPW Jabar melalui SK No: SK62 DPW/DPP/BERKARYA/IV/2017 per 12 April 2017 di bawah kepemimpinan Adi Mulyadi, “Terdapat rentang waktu sekitar satu bulan lebih antara kepemimpinan saya sejak mendapat mandat, dengan Adi Mulyadi, secara Logis tidak ada hubungannya diantaranya,” tegasnya.

Berkarya 2“Entah apa yang terjadi kiprah Adi Mulyadi setelah terbitnya SK Penarikan DPP per 12 Mei 2017,” kata Eka Santosa, “Adi Mulyadi melakukan ketidak laziman di mata DPP Partai Berkarya, sehingga DPP Partai Berkarya, mengeluarkan surat per 5 Juli 2017 (No:146/B/DPP/BERKARYA/VII/2017),” ungkapnya, “Surat ini melarang Adi Mulyadi secara eksplisit memakai nama Partai Berkarya, dan KTA pun tidak akan diberikan,” tegasnya.

Terkait gugatan Adi Mulyadi melalui kuasa hukum Gama Alamsyah, SH & Rekan ke PN Bandung yang sidang pertamanya berlangsung 12 September 2017, dan gugatannya, menyasar Eka Santosa, Neneng A Tutty (Ketum Partai Berkarya), Badaruddin Andi Picunang (Sekjen Partai Berkarya), H. Hutomo Mandala Putra (Ketua Majelis Tinggi Partai Berkarya), Syamsul Zakaria (Ketua Mahkamah Partai Berkarya), KPU Jabar, dan Kesbangpol Jabar, Eka Santosa menegaskan, sebagai tergugat III dalam gugatan ini, tidak dijelaskan apa kapasitas saya, dan ketika mendapat mandat pun dari DPP Partai Berkarya (5 Juni 2017), secara administratif, organisatoris, dan rentang waktu, itu tidak ada hubungan dengan saya sama sekali,” tegas Eka Santosa.

“Apa yang mau digugat dari saya, karena sejak awal saya tempatkan secara terhormat Adi Mulyadi untuk merintis berdirinya Partai Berkarya di Jawa Barat, sama sekali tidak terpikirkan untuk menjadikan Adi Mulyadi sebagai ketua DPW,” tegas Eka Santosa.

Eka Santosa di hadapan puluhan wartawan menunjukkan dua berkas SK terakhir Menkumham RI No: M.HH – 12.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Berkarya, dan SK Menkumham RI No M.HH – 13 AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017 – 2022.

“Esensi dua SK ini  yaitu terdapat perubahan juridis substansial menyangkut AD/ART dan kepengurusan partai, dan hal ini sama saja telah mengakomodir keinginan saudara Adi Mulyadi menyangkut perubahan struktur kepengurusan di tingkat DPP, DPW, DPD, dan DPC dari gugatannya,” tegas Eka Santosa.

Di penghujung sesi Press Conference, Eka Santosa mengatakan, pihaknya menginginkan, kode etik dan prinsip reportase yang berimbang dilakukan, “Jangan memberitakan sidang setelah 12 September 2017 akan dilanjutkan minggu depan, kenyataannya sidang dilanjutkan 10 Oktober 2017,” tegasnya, “Siapa bilang kami tidak menghadiri sidang, yang benar kuasa hukum saya datang ke PN Bandung namun tidak ikut sidang, buktinya ada register dari pihak PN Bandung,” ujarnya.

“Hikmah dari peristiwa ini amat banyak, semoga, ke depan hubungan antara Partai Berkarya dengan media bisa terjalin lebih baik lagi,” kata Eka Santosa, mengenai Adi Mulyadi, Eka Santosa mengatakan dirinya sebenarnya tidak tega membeberkan tentang sepak terjang Adi Mulyadi, “Namun inilah faktanya, media boleh bertanya kepada para Ketua DPD Partai Berkarya, bagaimana keganjilan Adi Mulyadi saat memimpin Partai Berkarya, bahkan sempat ada somasi,” tegasnya, “Yang terpenting, apa pun upaya Adi Mulyadi membawa kami ke pengadilan, maka akan kami kami hormati, karena kita harus taat hukum,” pungkas Eka Santosa. (BRH)

Comments are closed.