Dishub Jabar dan Kepolisian Gelar Pengawasan “Taksi Online” di Cibiru Bandung

dishub cibiruARCOM.CO.ID ,Bandung. Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat bersama jajaran kepolisian menggelar pengawasan Angkutan Umum Berbasis Online (Angkutan Sewa Khusus) atau biasa disebut masyarakat “Taksi Online”, Selasa, (10/10/2017), di Bundaran Cibiru Bandung.

Turut hadir dalam pengawasan “Taksi Online” di Bundaran Cibiru, Kabid Angkutan Darat sekaligus Plt Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Andreas, Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Wilayah III Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat M. Abduh Hamzah, dan Ketua Harian Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat Anton Ahmad Fauzi.

“Kami ingin melihat di lapangan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan Angkutan Sewa Khusus atau biasa disebut masyarakat dengan “Taksi Online”, oleh karena itu Dishub Jabar bersama jajaran kepolisian menggelar pengawasan Angkutan Sewa Khusus di Cibiru Bandung,” kata Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Wilayah III Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat M. Abduh Hamzah di awal paparannya.

cibiru 2Lebih lanjut Abduh Hamzah menegaskan, tidak hanya kepada angkutan sewa khusus saja, namun pengawasan dan pengendalian dilakukan kepada kendaraan mobil dan motor yang tidak dilengkapi surat-surat.

Abduh Hamzah mengungkapkan, Dishub Jabar saat pengawasan Angkutan Sewa Khusus di Cibiru masih kesulitan, “Kami masih kesulitan membedakan mana Angkutan Sewa Khusus (“Taksi Online”) dan kendaraan pribadi,” ujarnya.

“Kami mengevaluasi Pengawasan dan Pengendalian terhadap Angkutan Sewa Khusus berjalan dengan baik, namun kami masih sulit melakukan penindakan terhadap Angkutan Sewa Khusus (“Taksi Online”) tersebut,” ungkap Abduh Hamzah, “Regulasi memang berada di pihak Dishub, tetapi yang tidak ada adalah regulasi aplikasi,” tegasnya.

cibiru 3Pantauan di Cibiru Bandung, pihak Dishub Jabar dan kepolisian berhasil menjaring empat unit Angkutan Sewa Khusus atau “Taksi Online”, namun karena surat-suratnya lengkap akhirnya keempat “Taksi Online” tersebut dipersilahkan kembali melanjutkan perjalanan.

Walaupun di mata Dinas Perhubungan Angkutan Sewa Khusus atau “Taksi Online” ilegal, namun pihak Dishub tidak bisa mengambil tindakan, karena saat ini Kementerian Perhubungan tengah mengatur bersama pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan aturan Angkutan Sewa Khusus atau “Taksi Online”.

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Perhubungan 26 tahun 2017 tentang Revisi Aturan Angkutan Sewa Online diberlakukan dengan Masa Transisi, namun di bulan Agustus 2017 Mahkamah Agung (MA) menyatakan sejumlah pasal di Permenhub 26 Tahun 2017 dibatalkan, maka untuk mengisi kekosongan hukum akibat putusan MA, Dinas Perhubungan tengah menanti peraturan  baru mengenai transportasi berbasis aplikasi yang akan terbit sebelum 1 November 2017. (BRH)

Comments are closed.