PT Retro Trans Mandiri Siap Penuhi Persyaratan Kemenhub

20171023_092457-1

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Rumusan Rancangan Peraturan Menteri yang merevisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah disampaikan oleh Kemenhub bersama Kemenkominfo beberapa waktu yang lalu.

Agar Publik memahami secara utuh 9 item yang disampaikan Kemenhub bersama Kemenkominfo, PT Retro Trans Mandiri menggelar Press Conference, bertajuk, “Memenuhi Persyaratan Kemenhub Sesuai dengan Aturan Undang-Undang PM 26 Tahun 2017 dari Sisi Pengusaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Senin, (23/10/2017), di Cafe Centropunto jalan Trunojoyo Bandung.

Turut hadir Direktur Utama PT Retro Trans Mandiri Hendric Kusnadi, Koordinator Lapangan PT Retro Trans Mandiri Yana, dan Koordinator Lapangan PT Retro Trans Mandiri Herman.

“Sebelum ada Rumusan Rancangan Peraturan Menteri yang merevisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, kami mengakui banyak mobil kita yang dipermasalahkan oleh Pemprov dan Dinas Perhubungan Jawa Barat,” kata Direktur Utama PT Retro Trans Mandiri Hendric Kusnadi di awal paparannya.

“Oleh karena itu kami sebagai Pengusaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek membentuk badan usaha berbentuk PT,” ujar Hendric Kusnadi.

“PT Retro Trans Mandiri bersedia menjalani Rumusan rancangan Peraturan Menteri yang merevisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,” tegas Hendric Kusnadi, “Kita berharap ke depan tidak terjadi gesekan, karena aturan yang baru sudah lengkap,” ujarnya.

“Kita sebagai pelaku usaha transportasi siap memenuhi aturan agar dengan sah dan dapat beroperasi di daerah manapun,” ungkap Hendric Kusnadi.

“Namun ada poin yang tidak saya setujui dalam Rumusan rancangan Peraturan Menteri yang merevisi PM 26 Tahun 2017, yaitu tentang wilayah operasi, namun untuk kuota saya tidak ambil pusing,” tegas Hendric Kusnadi.

20171023_102031-1

“Saya melihat Rumusan rancangan Peraturan Menteri yang merevisi PM 26 Tahun 2017 nantinya akan dibalik fungsinya, yaitu ijin operasional diberikan kepada perusahaan transportasi yang memiliki 5 kendaraan dan bukan perusahan aplikasinya,” ungkap Hendric Kusnadi.

Lebih lanjut Hendric Kusnadi menegaskan, berkas-berkas PT Retro Trans Mandiri sudah masuk ke Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan saat ini sedang menunggu UU yang baru disahkan pada 1 November 2017, “Namun tetap kita harus melakukan presentasi, yang pasti saya ingin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ini sah di Indonesia,” tegasnya.

“Nantinya Dishub akan memberikan ijin prinsip kepada kita berikut kuotanya, selanjutnya kita akan melakukan rekrutmen,” ungkap Hendric Kusnadi, “Selanjutnya tinggal mengajukan ke Kab/Kota untuk mendapatkan ijin operasional,” ujarnya, “Pengerjaan perijinan tersebut lamanya sekitar satu bulan, baru kita bisa kerjasama dengan perusahaan aplikasi taksi online,” tegasnya, “Yang pasti perusahaan aplikasi taksi online tidak bisa berjalan sendiri tanpa perusahan seperti PT Retro Trans Mandiri,” ujarnya.

“PT Retro Trans Mandiri baru melakukan sosialisasi di Bandung hari ini, perusahaan kami memang di Jakarta, namun saya optimis lolos persyaratan dari Dishub Jabar, karena kami punya Pool,” tegas Hendric Kusnadi.

Di akhir paparannya Hendric Kusnadi mengatakan, revisi aturan taksi online sudah dibicarakan oleh PT Retro Trans Mandiri sebulan yang lalu, jalan tengah telah dicari dan dirumuskan, karena pihaknya ingin melihat keseimbangan dan tidak boleh ada pihak yang menang sendiri.

“Selama dua minggu lebih tim telah bekerja dengan melibatkan beberapa pihak seperti, Aplikator online (Gojek, Uber, Grab), Organda, Polri, Kemenhub yang berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman,” ungkap Hendric Kusnadi, “Revisi akhirnya berhasil dirumuskan untuk ketertiban dan kebaikan bersama,” pungkasnya.

Berikut poin poin penting Rumusan Rancangan Peraturan Menteri yang merevisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek: Argometer Taksi, Tarif, Wilayah Operasi, Kuota/Perencanaan Kebutuhan, Persyaratan Lima Kendaraan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan Peran Aplikator.

Hal Penting lainnya dari Rumusan Rancangan Peraturan Menteri yang merevisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu, Kendaraan dilengkapi stiker (Stiker Ask), Pengemudi memiliki SIM Umum, Kewajiban Asuransi bagi Perusahaan Angkutan Umum, Kewajiban Aplikator, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup, Peraturan Menteri ini akan diberlakukan efektif mulai 1 November 2017. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.