KPPU Bahas Dinamika Pasar Beras Nasional Bersama Jurnalis Bandung

kppu 11ARCOM.CO.ID ,Bandung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar dialog bertajuk, “Dinamika Pasar Beras Nasional”, Jumat malam, (26/1/2018), di Ballroom The Trans Luxury Hotel jalan Gatot Subroto Bandung, turut hadir , Ketua dan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Sya’ranie, dan para Jurnalis yang biasa bertugas di kota Bandung, baik Cetak, Televisi maupun Online.

Berbagai permasalahan beras serta distribusi beras yang sangat buruk dan panjang di Indonesia dibahas oleh Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, selain itu Ketua KPPU menyoroti rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan data dari Kementerian Pertanian, “Kita tidak punya patokan data beras nasional yang kredibel,” kata Ketua KPPU.

Ketua KPPU mengakui pihaknya telah melakukan tur dalam rangka meninjau panen beras di sentra beras Jawa Tengah hingga Jawa Timur, “Permasalahan beras di Indonesia merupakan peristiwa tahunan yang tidak ada ujung dan penyelesaiannya,” tegasnya.

Permasalahan beras pernah terjadi di tahun 2015, pada saat itu pedagang beras di Pasar Beras Cipinang Jakarta berteriak kekurangan beras medium, dan meminta pemerintah mengatasi harga beras medium dengan cara melakukan impor beras medium, tetapi pada saat itu pemerintah bersikukuh tidak mau mengimpor beras, dan pemerintah mengupayakan agar beras yang tersimpan di gudang bisa diserap oleh konsumen, dan benar saja pada saat KPPU melakukan pengecekan ke Pasar Johar Karawang ternyata stok beras medium di gudang masih banyak.

Ketua KPPU juga menyoroti harga beras di Indonesia yang sangat mahal, sebagai perbandingan, harga beras di Vietnam saat ini dikisaran Rp.4100, sedangkan harga eceran tertinggi beras medium di Indonesia Rp.9.450, dan Rp.12.800 untuk beras premium.

Permasalahan beras di Indonesia merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun, apalagi di tahun 2018 yang merupakan tahun politik, menurut KPPU di tahun 2017 Indonesia mampu menghasilkan 81,3 juta ton padi  atau 51 juta ton beras, maka diprediksi Indonesia di tahun 2017 Indonesia surplus beras 4 hingga 7 juta ton beras.

kppu1Seperti diketahui 70 persen produksi beras terdapat di enam provinsi, yaitu Sulawesi Selatan (7,3%), Jawa Timur (17,5%), Jawa Tengah (15%), Jawa Barat (15%), Sumatera Selatan (5,6%), dan Sumatera Selatan (5,4%), maka bila enam provinsi digabungkan maka produksi beras di Indonesia sebesar 65 hingga 70 persen, namun anehnya yang terjadi saat ini harga beras di Indonesia mahal dan stok beras kurang.

Mengapa di pasaran harga beras mahal dan stoknya kurang, dikarenakan rantai distribusi beras yang panjang hingga 7 titik distribusi, mulai dari Petani, Pengumpul, Pengusaha, Pedagang, Grosir, Pengecer, hingga sampai ke tangan konsumen, bayangkan saja harga beras dari petani yang hanya Rp.7300 per kilogram sampai ke tangan konsumen bisa mencapai harga Rp.30.000 per kilogram, maka yang harus dilakukan adalah menyederhanakan rantai distribusi melalui korporasi petani.

Mengapa ada pihak yang sangat senang apabila pemerintah mengimpor beras, dikarenakan ada margin Rp.3000 rupiah per kilogram apabila melakukan impor, sedangkan bila tidak melakukan impor dan mengandalkan beras nasional marginnya hanya Rp.300 per kilogram, masalah klasik lainnya adalah apabila ada persoalan beras di Indonesia, maka yang dipantau hanya beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang, padahal Pasar Induk Cipinang bukan satu-satunya acuan, masih banyak referensi pasar-pasar Induk  di Indonesia dari Sabang sampai Merauke,

“Yang pasti Bulog harus di-reform, karena Bulog hanya memiliki cadangan beras 800 ribu ton, padahal yang diharapkan 3,7 juta ton,” kata Ketua KPPU, seperti diketahui FAO merupakan badan dunia yang dapat menyatakan stok beras ideal, maka dipastikan Bulog memiliki stok beras yang kurang dari angka ideal.

Bulog saat ini tidak mampu menyerap produksi beras dari para petani, akhirnya pemerintah harus mengimpor beras, maka yang dirugikan adalah para petani, hal ini menunjukkan Bulog tidak mampu menjalin kemitraan dengan petani, mau tidak mau Bulog harus serius agar penyerapan beras maksimal.

Saat ini spekulan beras bagaikan sahabat, namun KPPU diharapkan terus mengawasi para spekulan beras tersebut, bisa saja para spekulan tidak saja menyasar beras, namun komoditi lain seperti gula dan garam, maka bisa dikatakan para spekulan dan KPPU saling mengintai satu sama lain.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf  di akhir paparannya mendesak agar pemerintah segera menggunakan Platform Online untuk mengatasi masalah komoditi pangan di Indonesia dan berharap pihak swasta untuk menginisiasi hal ini, “Sebenarnya siklus beras di Indonesia sudah dapat diprediksi, maka Platform Online dilakukan untuk memperbaiki tata niaga beras di indonesia, mengapa kita melakukan impor di bulan Januari, padahal Februari merupakan masa panen raya dan harga beras turun, maka manajemen seperti ini yang harus diperbaiki,” pungkas Ketua KPPU. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.