Inilah Klarifikasi PT PLN Terkait Aksi Protes Warga Desa Sukaresmi yang Terkena Dampak PLTA Upper Cisokan

efrizonARCOM.CO.ID ,Bandung. Deputi Manajer Hukum dan Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I Efrizon akhirnya memberikan klarifikasi terkait aksi protes dan kedatangan puluhan warga Desa Sukaresmi Kabupaten Bandung Barat ditemani kuasa hukumnya Roedy M. Wiranatakusumah ke kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (UIP JBT I) di jalan Karawitan Bandung Kamis pagi, (8/3/2018).

Maksud kedatangan puluhan warga Desa Sukaresmi yang dipimpin kuasa hukumnya Roedy M. Wiranatakusumah ke Kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (UIP JBT I) adalah untuk melakukan aksi demo terhadap rencana pembangunan PLTA Upper Cisokan Pumped Storage 4×260 MW di Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan menyampaikan tuntutan terkait penyelesaian ganti rugi atas tanah milik warga.

Menanggapi aksi demo tersebut, Deputi Manajer Hukum dan Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I Efrizon menyampaikan beberapa poin penting sebagai klarifikasi, dan menjelaskan kronogis awal agar masyarakat memahami secara utuh

Terkait tuntutan pembayaran tanah atas nama Sulton yang terletak di Access Road STA 175+18 PLTA Cisokan, Efrizon mengatakan, PT PLN telah menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Access Road yang terletak di Desa Sukaresmi pada Desember 2013.

Namun pertengahan 2014 muncul komplain dari salah seorang warga bernama Sulton yang mengaku sebagai pemilik tanah di salah satu titik lokasi access road tersebut, “Menurut hasil verifikasi dan investigasi yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), tanah yang diklaim oleh Sulton adalah milik Mumun,” ungkap Efrizon, “Dengan munculnya klaim tersebut, pihak Mumun akhirnya melakukan proses hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta Pengadilan Negeri Bale Bandung,” ujarnya.

Efrizon mengungkapkan, dengan kejadian tersebut Sulton akhirnya melaporkan Mumun ke Polda Jabar dengan laporan pemalsuan surat dan/atau memberikan keterangan palsu dengan obyek laporan Sulton berupa warkah tanah yang dimohonkan Mumun kepada Kepala Desa Sukaresmi untuk kelengkapan persyaratan jual beli tanah dengan PT PLN, “Tetapi Laporan Sulton di Polda Jabar dihentikan oleh Penyidik Polda Jabar dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), karena tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen dari pihak Mumun,” ujarnya.

Efrizon menegaskan, dengan munculnya serta berkembangnya perkara ini, posisi PT PLN bukanlah sebagai pihak yang bersengketa, “Dalam kasus ini, yang bersengketa adalah Sulton dan BPN Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak tergugat dan Mumun sebagai pihak penggugat,” ungkapnya, “Sehingga tidaklah tepat bila Sulton meminta ganti rugi kepada PT PLN karena kami sudah membayarkan ganti rugi sesuai perintah bayar P2T kepada pihak Mumun,” tegasnya.

Terkait perbedaan ukuran tanah yang telah dibayarkan oleh PT PLN, Efrizon menegaskan, PT PLN telah memulai proses pengadaan tanah sejak tahun 2011 dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai Peraturan Pengadaan Tanah yaitu Perpres 36 tahun 2005 juncto Perpres No 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, “Dilanjutkan dengan Undang -Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,” ujarnya.

“Terkait adanya warga yang komplain atas luas bidang tanahnya yang tidak sesuai, PT PLN sebenarnya telah mengikuti mekanisme yang dilakukan oleh P2T, yaitu melakukan pengukuran oleh BPN bersama pemilik lahan, dilanjutkan dengan pengumuman di desa, serta adanya waktu komplain jika ada ketidaksesuain,” tegas Efrizon.

“Setelah itu baru PT PLN melakukan pembayaran dengan dasar surat perintah bayar dari P2T, dan seluruh warga terkena proyek (WTP) sudah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak, sehingga bila masih ada warga yang komplain atas proses pengadaan tanah, maka tidak dapat kami akomodir,”  tegas Efrizon.

“PT PLN berharap masalah hukum terkait kepemilikan tanah ini dapat segera terselesaikan, karena saat ini proyek PLTA Cisokan sedang dalam tahap persiapan pembangunan konstruksi utama,” ungkap Efrizon.

“PT PLN membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dengan cara memperlancar proses pembangunan proyek strategis nasional ini,” kata Efrizon, “Karena PLTA Upper Cisokan Pumped Storage berkapasitas 1040 MW merupakan pembangkit listrik dengan teknologi Pumped Storage pertama di Indonesia yang nantinya akan dioperasikan pada sistem kelistrikan Jawa-Bali,” pungkasnya.

Mengenai ganti rugi yang diminta sebagian warga Desa Sukaresmi Kabupaten Bandung Barat terkait proyek PLTA Upper Cisokan , Efrizon mengatakan PT PLN berpatokan pada dua dasar hukum yang berbeda, “Sebelumnya Kami menggunakan Perpres Tahun 2005 tentang P2T, namun Perpres tersebut tidak berlaku lagi sejak UU Nomor 2 Tahun 2012 diterapkan,” ungkapnya, “Namun untuk lahan yang luasnya dibawah 5 hektar, PT PLN yang memproses dan membayar ganti ruginya,” ujarnya.

“Khusus 21 bidang tanah, PT PLN mendapat saran dari World Bank agar membentuk koperasi,” kata Efrizon, “Akhirnya PT PLN melakukan saran tersebut, bahkan gedung koperasi dibangun oleh pihak PT PLN, berikut pelatihannya,” ujarnya, “Namun sebanyak 21 orang tidak mau melalui Koperasi dan meminta untuk dibayar tunai, tetapi di luar yang 21 bidang tersebut, pembayarannya sudah kami tuntaskan dengan cara bayar tunai, karena luas lahannya dibawah 5 hektar,” ungkapnya.

Terkait lahan milik Sulton yang luasnya lebih dari 10 Hektar, PT PLN menyarankan agar Sulton memperkarakannya kepada Mumun, “Karena pembayaran lahan tersebut sudah diberikan kepada Mumun sebesar Rp 600 juta, jadi tidak mungkin PT PLN membayar dua kali di tempat yang sama,” ungkap Efrizon, “Karena apabila kita bayar, maka dapat menimbulkan kerugian negara, dan dasar PT PLN membeli lahan milik Mumun adalah adanya leter C yang diakui legalitasnya oleh BPN dan juga pemerintah,” tegasnya.

Efrizon mengungkapkan, karena merasa dirugikan, pihak Sulton akhirnya melaporkan masalah ini ke Polda Jabar atas dugaan penyerobotan lahan dengan tergugat PT PLN, “Tuntutan Sulton dalam kasus ini sebesar Rp 15 miliar, namun Polda Jabar mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti,” ujarnya, “Saat dilakukan pengukuran, ternyata batas tanah yang disebutkan Sulton berbeda dengan tanah milik Mumun dan jaraknya sekitar 700 meter,” ungkapnya.

“Ada dua bukti kepemilikan, satu sertifikat, yang kedua leter C, dan Sertifikat tersebut diakui oleh Sulton, padahal tanah milik Sulton beda lokasi dan berbeda objek, jadi ada kesalahpahaman,” tegas Efrizon, “Roedy M. Wiranatakusumah selaku kuasa hukum warga harus tahu ini bukan ranah Sulton, Mumun atau PT PLN, tetapi yang benar ada di Putusan Pengadilan Negeri, jadi kita tunggu sampai putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Terkait adanya personel Brimob, Polisi atau Ormas yang ditempatkan di lokasi proyek PLTA Upper Cisokan, Efrizon mengatakan, hal tersebut menjadi ranah PT PLN Induk (Pusat), “Kalau soal ditempatkannya Brimob, boleh-boleh saja karena hal ini menyangkut proyek strategis nasional bahkan akan menjadi objek vital nasional,” tegasnya.

“PT PLN Induk Pusat memiliki kebijakan sendiri, apalagi PLTA Upper Cisokan merupakan program nasional, tetapi dalam bekerja PT PLN sangat berhati-hati dan bekerja sesuai koridor hukum,” pungkas Efrizon. (BRH)

Comments are closed.