Pjs Walikota Bandung Muhamad Solihin Pimpin HUT Dinas Damkar PB

pjs1ARCOM.CO.ID ,Bandung. Pjs Walikota Bandung Muhamad Solihin menjadi Pemimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) ke-99. Rabu, (14/3/2018), di Plaza Balai Kota jalan Wastukencana Bandung, turut hadir Kepala DKPB Kota Bandung Ferdi Ligaswara.

Saat Upacara HUT Dinas Damkar PB, kehadiran Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (Satwankar) mendominasi barisan upacara, diikuti barisan Pramuka, Linmas, Disabilitas, dan Relawan masyarakat yang bersama-sama mengabdikan diri untuk menjadi mitra Damkar PB Kota Bandung.

“Seusai upacara, terlihat dari atas mobil dua anggota menyalakan asap berwarna merah muda dan ungu sebagai tanda dimulainya prosesi, kemudian keduanya turun menggunakan tali diiringi oleh suara sirine dari mobil pemadam lain yang terparkir di Balai Kota Bandung,

Tiga orang anggota turun menggunakan tali tambang dari ketinggian 10 meter menggunakan mobil Turntable Tender and Snorkel yang akan memberikan tanda kehormatan secara simbolis kepada Pjs Walikota Bandung Muhamad Solihin berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), selanjutnya seluruh peserta Damkar dengan mobil merahnya melakukan konvoi di rute jalan yang sudah di tentukan untuk menuju markas bersama seluruh tamu kehormatan.

Setelah rombongan sampai di Damkar PB, diiringi sambutan meriah dari para panitia, langsung saja Pjs Walikota Bandung Muhamad Solihin didampingi Kepala DKPB Kota Bandung Ferdi Ligaswara melihat ruangan Command Center 113, dan menonton potongan video tentang Damkar PB dan Satwankar di ruangan rapat Damkar PB, kemudian acara dilanjutkan pemotongan tumpeng.

Pjs Walikota Bandung Muhammad Solihin disela-sela acara mengatakan,sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian khusus bagi anggota Damkar, “Sebab selain bertugas dengan api, mereka menjadi tumpuan masyarakat dalam meminta pertolongan,” ujarnya, “Melihat kondisi ini, kami membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja di lapangan dengan cara bekerja sama dengan yayasan atau penyedia Outsourcing,” tegasnya, “Anggota Damkar yang dibutuhkan  harus memiliki kemampuan khusus dan minimal lulusan D3,” ujarnya.

pjs2“Selayaknya harus ada sekitar 800-an karyawan Damkar PB untuk bisa mengkover kota Bandung tetapi kondisi sekarang baru sekitar 300-orang, tentu saja masih banyak kekurangan karyawan,” tegasnya.

Lebih lanjut Pjs Walikota Bandung Muhammad Solihin meminta setiap anggota Damkar PB harus memiliki kualitas dan pengabdian besar terhadap profesinya, displin, totalitas dan profesional, “Hal-hal itulah yang sangat dibutuhkan di setiap perangkat daerah,” pungkasnya.

Kepala DKPB Kota Bandung Ferdi Ligaswara mengatakan, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) di usia yang ke-99 telah melaksanakan berbagai kegiatan, “Seperti hari ini diawali kegiatan penampilan skill dari personel Damkar, dan hari sebelumnya dilakukan beberapa rangkaian kegiatan, seperti penanaman pohon di Desa Palasari Cibiru untuk mendukung Program Citarum bersama Dan sektor 22, serta berkolaborasi dengan Pramuka, Satwankar, Relawan dan tim gorong-gorong masyarakat,” ungkapnya.

“Hari ini juga dilakukan kegiatan donor darah dan santunan kepada yatim piatu serta para difabel,” ungkap Ferdi Ligaswara, disinggung mengenai kekurangan personel, Ferdi Ligaswara menegaskan, pada realitasnya, kegiatan Damkar PB harus di topang oleh anggaran daerah, “Maka strateginya kita melakukan manajemen partisipatif dengan mengarahkan bukan saja sebagai objek tapi sekaligus sebagai subjek,” ujarnya, “Caranya adakan damkar-damkar kecil di setiap kelurahan dan kecamatan, maka ketika ada kebakaran yang terjadi, mereka langsung bergerak,” tegasnya.

Lebih lanjut  Ferdi Ligaswara mengajak seluruh anggotanya untuk tetap melayani masyarakat dan bukan dilayani masyarakat, “Sekalipun tugas Damkar PB selalu berhadapan dengan bahaya maupun resiko maut,” tegasnya.

Di akhir paparannya Ferdi Ligaswara meminta Pemerintah Pusat dan Daerah membuat regulasi untuk melindungi anggota Damkar, “Bukan saja di kota Bandung tapi juga diseluruh Indonesia,” tegasnya, “Sebagai contoh di Sumedang, mereka bertugas siang dan malam dengan ikhlas dan tanpa beban kendati santunannya hanya Rp 300 ribu per bulan.,” ungkapnya, “Hal ini bukan urusan Pemerintah Pusat saja, tetapi harus ditopang oleh Political Will,” pungkasnya. (BRH / JAT)

Comments are closed.