Terkait PLTA Upper Cisokan, Roedy M. Wiranatakusumah dan Warga Desa Sukaresmi Protes dan Datangi Kantor PLN UIP JBT I

pln 1ARCOM.CO.ID ,Bandung. Roedy M. Wiranatakusumah yang merupakan kuasa hukum warga Desa Sukaresmi Kabupaten Bandung Barat yang terkena dampak Mega Proyek PLTA Upper Cisokan beserta puluhan warga Desa Sukaresmi, Kamis pagi, (8/3/2018), mendatangi Kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (UIP JBT I) di jalan Karawitan Bandung untuk menggelar aksi protes sekaligus pertemuan terkait pembebasan lahan milik mereka yang hingga saat ini belum terbayarkan oleh pihak PLN.

“Saya datang ke Kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I sebagai kuasa hukum warga Desa Sukaresmi yang terkena dampak Proyek PLTA Upper Cisokan,” kata Roedy M. Wiranatakusumah saat diwawancara para wartawan, “Saya sudah melayangkan dua gugatan baik itu perdata maupun pidana, dalam perdata gugatan ditujukan kepada PLN sebagai tergugat 1, pihak tergugat 2 Panitia Pembebasan Lahan (P2T) yang pada saat itu Sekda Kabupaten Bandung Barat Maman S. Sunjaya sebagai Ketua Panitia, sedangkan Tergugat 3 adalah Mumun,” ungkapnya, “Untuk gugatan pidana, PLN bertanggung jawab atas perusakan properti milik klien kami Sulton,” tegasnya.

Lebih lanjut Roedy M. Wiranatakusumah menegaskan, terkait masalah ini, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kantor Sekretariat Presiden RI, “Hal ini dilakukan agar menjadi perhatian Presiden RI karena Proyek PLTA Upper Cisokan merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara,” tegasnya.

pln3“Kedatangan warga Desa Sukaresmi ke kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I adalah menyampaikan tuntutan yang selama empat tahun ini tidak ditanggapi pihak PLN,” kata Roedy M. Wiranatakusumah, “Hak-hak warga Desa Sukaresmi belum terbayarkan seluruhnya oleh PLN,” tegasnya, “Kami sebelumnya sudah berkali-kali meminta dengan cara dan langkah persuasif , tetapi pihak PLN arogan dan menggunakan cara-cara kekerasan dengan cara intimidasi di salah satu lahan milik klien kami Sulton dengan menempatkan personel Polisi dan TNI,” ungkapnya.

“Saya berharap ini adalah kali terakhir warga Desa Sukaresmi datang ke kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I untuk menuntut hak, kami berharap pihak PLN segera menyelesaikan tuntutan warga Desa Sukaresmi dalam waktu segera mungkin, tuntutan kami pihak PLN membayar kerugian sebesar 10 miliar rupiah,” tegas Roedy M. Wiranatakusumah.

Roedy M. Wiranatakusumah menegaskan, apabila hak warga Desa Sukaresmi terus digantung oleh pihak PLN, maka dirinya akan mundur dan tidak lagi menjadi kuasa hukum warga Desa Sukaresmi, “Namun saya khawatir nantinya akan terjadi sikap perlawanan warga Desa Sukaresmi secara fisik, sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif di tahun politik 2018,”  tegasnya.

pln2Pertemuan antara Roedy M. Wiranatakusumah, warga Desa Sukaresmi dengan pihak PLN yang diwakili Deputi Manajer Hukum dan Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I Efrizon berlangsung alot dan menemui jalan buntu, “Bapak-bapak PLN sudah main kasar dengan merobohkan bangunan di Desa Sukaresmi ketika salah satu warga sedang Sholat, belum lagi menggunakan beking dan oknum Brimob dengan laras panjang untuk mengintimidasi warga Desa Sukaresmi, tidak mungkin pihak PLN tidak mengetahui hal ini, kalau begini caranya warga siap perang,” tegasnya.

“Pihak PLN beralasan PLTA Upper Cisokan merupakan proyek nasional, tetapi jangan hak masyarakat diganggu,” tegas Roedy M. Wiranatakusumah, “Jangan PLN mengatakan rakyat mengganggu proyek nasional, karena tidak ada proyek nasional yang menggunakan laras panjang,”  pungkasnya.

Rombongan warga Desa Sukaresmi dan Roedy M. Wiranatakusumah selaku kuasa hukum akhirnya Walk Out meninggalkan pertemuan dengan pihak PLN, dan langsung menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melakukan aksi damai terkait pembebasan lahan milik mereka yang hingga saat ini belum terbayarkan oleh pihak PLN. (BRH)

Comments are closed.