Melalui Deklarasi Anti Hoax, Wujudkan Pilkada Jabar 2018 Bebas Hoax dan Damai

seminarARCOM.CO.ID ,Bandung. Event Organizer ASS Petral bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat berupaya menciptakan Pilkada Jawa Barat yang damai melalui Deklarasi Anti Hoax  dan Seminar Kebangsaan yang digelar, Selasa, (3/4/2018), di Grand Pasundan Hotel jalan Peta Bandung, turut hadir perwakilan pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai unsur masyarakat.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat Hening Widyatmoko turut mengapresiasi kegiatan Seminar Kebangsaan bertajuk, “Pilkada Jawa Barat 2018 Bebas Hoax: Cerdas Berinformasi Untuk Pilkada Damai”.

“Seminar Kebangsaan ini merupakan inisiatif yang baik di tengah momentum pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Barat,” kata Hening Widyatmoko, “Inisiatif untuk mengadakan Seminar Kebangsaan ini sangat bagus, momennya pas dalam proses Pilkada,” ujarnya, “Di acara ini kita bersama-sama terlibat dalam anti hoax, anti ujaran kebencian, dan juga hal-hal yang bertentangan dengan aturan dalam Pilkada,” tegasnya.

Lebih lanjut Hening Widyatmoko mengatakan, di era teknologi saat ini tantangan untuk memerangi hoax dinilai sangat sulit, “Berbagai informasi melalui media sosial sangat sulit dibendung, apalagi jika telah berbenturan dengan peraturan dan perundang-undangan,” tegasnya.

“Yang menjadi masalah adalah, kita berhadapan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang tanpa batas, apalagi jika informasi berasal dari luar Jawa Barat,” ungkapHening Widyatmoko, “Apabila ini terjadi, Bawaslu Jawa Barat sulit untuk melakukan penindakan hukum, karena sudah keluar dari yuridiksi Jawa Barat,” tegasnya.

“Untuk permasalahan seperti ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, namun undang-undang tersebut belum memenuhi secara rinci,” ungkap Hening Widyatmoko, “Hal-hal seperti ini sebenarnya ada undang-undangnya, tetapi masih bernuansa analog, jadi kita memerlukan regulasi untuk memenuhi kriteria hari ini bahwa ada aturan-aturan digital belum terpenuhi, artinya tindakan hukum untuk sesuatu yang secara rinci belum tertuang dalam undang-undang,” tegasnya.

Hening Widyatmoko mengatakan, undang-undang ITE yang sudah direvisi harus dilihat kembali, “Jadi ketika masuk ke wilayah digital, maka banyak hal yang harus dilakukan termasuk seminar seperti ini untuk menguatkan dan membangun komitmen Pilkada damai di Jawa Barat,” ujarnya, “Pilkada damai di Jawa Barat akan terlaksana apabila semua terlibat dan ikut meredam, baik itu Paslon, Timses, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan langsung terhadap Pilkada,” ujarnya.

Hening Widyatmoko kembali menegaskan apresiasinya terhadap Seminar Kebangsaan dan Deklarasi Anti Hoax, “Kami berterimakasih atas penyelenggaraan seminar ini, dan momen ini bagus, karena hoax ini sudah sangat berbahaya, “ tegasnya, “Maka saya kira apa yang dilakukan panitia penyelenggara sangat baik karena berupaya agar pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat berlangsung damai,” pungkas Hening Widyatmoko.

Sedangkan Komisioner KPU Jawa Barat Divisi Perencanaan dan Data Ferdhiman Bariguna dalam Seminar Kebangsaan ini mengatakan, berita palsu, hoax atau Fake News sebenarnya bisa diantisipasi dengan “Think”, Think di sini adalah akronim dari It’s True (apakah berita ini benar)?, It’s Helpfull (apakah berita ini menolong)?, It’s Inspiring (apakah berita ini menginspirasi)?, It’s Necessary (apakah berita ini perlu)?, dan It’s Kind (apakah berita ini baik atau tidak)?.

Menurut Ferdhiman Bariguna, pertimbangan-pertimbangan tersebut  bisa memastikan sebuah berita tergolong palsu atau tidak, “Informasi yang bermasalah dapat membuat orang sakit dan stres, bahkan berita palsu merupakan awal ketidaksehatan Pilkada,” tegasnya, “Fenomena hoax berkembang seiring dengan berkembangnya generasi Z, jadi hoax berkembang melalui medsos, dan bukan melalui media resmi,” pungkas Ferdhiman Bariguna. (BRH / ASP)

Comments are closed.