Panwaslu Kota Bandung Kumpulkan Puluhan Anggota Ormas

IMG_20180414_073414-768x483-1-1

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung mengumpulkan dan mengundang puluhan anggota Ormas untuk menghadiri “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dengan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan di Kota Bandung Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Tahun 2019 yang Berintegritas”, Kamis, (12/4/2018), di Hotel Horison jalan Pelajar Pejuang Bandung.

Turut hadir, Ketua Panwaslu Kota Bandung Farhatun Fauziyyah, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat Wasikin Marzuki, dan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran.

“Terbukti politik kurang menarik bagi kaum wanita, karena wanita yang hadir di acara sosialisasi pemilu ini sangat sedikit,” kata Ketua Panwaslu Kota Bandung Farhatun Fauziyyah di awal paparannya, “Padahal dunia politik menyenangkan, terbukti ketika saya bertugas di Panwaslu badan saya semakin meral,” ujarnya.

Lebih lanjut Farhatun Fauziyyah menegaskan Sosialisasi yang digelar Panwaslu Kota Bandung dan dihadiri puluhan anggota Ormas bukanlah Sosialisasi Pilkada tetapi Sosialisasi Pemilu 2019, “Panwaslu Kota Bandung berkepentingan mensosialisasikan tahapan pemilu tahun 2019 kepada masyarakat, karena kami memang sedang menggarap Pemilu, salah satunya verifikasi Partai Politik, tahapan inilah yang kita sosialisasikan,” ujarnya.

“Nantinya verifikasi akan menghasilkan Parpol yang nanti bisa menjadi peserta Pemilu Legislatif 2019,” kata Farhatun Fauziyyah, “Harap diingat, 27 Juni 2018 adalah hari pencoblosan Pilwalkot dan Pilgub, sedangkan 17 April 2019 adalah Pemilu,” ujarnya, “Saat ini Panwaslu sedang mengawasi verifikasi Parpol dan kepengurusannya,” tegasnya.

“Tugas Panwaslu diantaranya lebih ke upaya preventif dan sosialisasi peringatan dini, dan mengawasi jalannya Pemilu, namun tetap yang memilih adalah masyarakat,” kata Farhatun Fauziyyah.

Farhatun Fauziyyah menegaskan, kota Bandung adalah kota besar yang harus memiliki edukasi politik yang sangat baik, “Maka Panwaslu kota Bandung menyelenggarakan sosialisasi ini,” ujarnya, “Dengan adanya sosialisasi maka masyarakat akan paham tentang Pilkada dan Pileg, sehingga pelanggaran dan kecurangan dapat kita minimalisir,” ungkapnya, “Masyarakat diharapkan melapor ke Panwas terdekat bila ada pelanggaran,” ujarnya.

Mengenai data DPS HP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) yang belum selesai diselesaikan, dikarenakan masih adanya lebih dari 8.000 warga Kota Bandung yang belum memiliki E-KTP, Farhatun Fauziyyah mengatakan, pihaknya sesuai dengan instruksi Bawaslu Jabar akan melakukan pendampingan terhadap warga kota Bandung yang ingin memperoleh E-KTP, “Masyarakat segera melapor dan meminta pendampingan baik kepada Panwas tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan,” tegasnya.

“Kita tunggu komitmen Kepala Disdukcapil Kota Bandung yang berjanji akan memfasilitasi dan menyelesaikan 8.000 E-KTP masyarakat sebelum habis waktu DPS HP diumumkan,” kata Farhatun Fauziyyah, “Apabila tidak ada kesanggupan dari Disdukcapil Kota Bandung, makan 8.000 data warga kota Bandung akan dihapus dari DPS HP,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Panwaslu Kota Bandung belum juga menerima mekanisme atau langkah apa yang akan dilakukan Disdukcapil Kota Bandung dalam menyelesaikan 8.000 E-KTP sebelum DPS HP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) diumumkan pada 19 April 2018.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat Wasikin Marzuki dalam sambutannya menegaskan, pihaknya yakin politisasi SARA tidak akan terjadi di Jawa Barat.

Wasikin Marzuki pun mengungkapkan, pada bulan Agustus 2018, Panwaslu Kota Bandung akan berubah nama menjadi Bawaslu Kota Bandung, “Karena Panwaslu merupakan lembaga Ad Hoc, sedangkan Bawaslu permanen dan masa tugasnya lima tahun,” tegasnya.

“Di dalam Undang-Undang tidak ada lagi kata-kata Panwaslu yang ada adalah Bawaslu, dan nantinya Bawaslu Kota Bandung menjadi lima orang Komisioner dari sebelumnya tiga Komisioner,” pungkas Wasikin Marzuki. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.