Bongkar SPBU, PT KAI Digugat Ke Pengadilan dan Dilaporkan Ke Ombudsman

20180517_132551-1

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Terkait Pembongkaran SPBU di jalan Kebon Kawung Bandung oleh PT KAI Daop 2 Bandung, Selasa, (6/3/2018), akhirnya pemilik SPBU Kebon Kawung, UD Mahkota atas nama Tubagus Setiawan menggugat PT KAI ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung

Sidang kedua antara Tubagus Setiawan (Penggugat) dan PT KAI (Tergugat) dengan Nomor Perkara 142/Pdt.G/2018/PN Bdg, dilaksanakan, Kamis, (17/5/2018), di PN Bandung jalan RE Martadinata, dipimpin Hakim Ketua Judijanto Hadi Laksana, S.H., Hakim Anggota I Tardi S.H., dan Hakim Anggota II Sri Kuncoro S.H.

Namun di Pra Sidang Kedua ini, PT KAI selaku tergugat dan pengacaranya tidak hadir, padahal pengacara Tubagus Setiawan (penggugat) yaitu Rinny Arianny S.H., mewakili Pengacara Falaki Kartono M, S.H., telah hadir di PN Bandung sejak pagi hari.

Rinny Arianny mengatakan, sidang kasus pembongkaran SPBU Kebon Kawung akan dilanjutkan Kamis depan, (24/5/2018), karena pihak tergugat tidak hadir ke PN Bandung.

Sri Royani atau biasa disapa Riri selaku perwakilan keluarga Tubagus Setiawan (Pemilik SPBU Kebon Kawung Bandung) mengatakan, pihaknya menggugat PT KAI ke Pengadilan atas kerugian materil dan imateril yang dialami Tubagus Setiawan (Penggugat).

“Kami optimis memenangkan gugatan di PN Bandung, karena dari delik-delik yang sudah saya lihat secara langsung, banyak perdata dan pidana serta yang bisa dikenakan kepada PT KAI,” tegas Riri.

“Pasal 1365 KUH Perdata jelas menyebutkan hal yang menyebabkan kerugian kepada konsumen harus ada ganti rugi,” kata Riri, “Sedangkan pidana yang dapat dikenakan kepada PT KAI yaitu pasal 406, tentang perusakan barang sehingga tidak bisa dipakai lagi, bisa juga dijuntokan ke pasal 55 siapa yang menyuruh hal tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut Riri mengatakan, pihaknya tinggal menunggu putusan Hakim apakah menerima gugatan Tubagus Setiawan atau tidak, “Tetapi saya berharap PT KAI bisa bijak, karena SPBU adalah pelayanan masyarakat, maka SPBU harus tetap dipertahankan,” ujarnya.

Seusai mengikuti Pra Sidang di PN Bandung, Riri langsung meluncur ke kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat di jalan Kebonwaru Utara Bandung.

20180517_121708-1

Riri mewakili Tubagus Setiawan melaporkan tindakan PT KAI ke Ombudsman terkait eksekusi SPBU di jalan Kebon Kawung Bandung yang tanpa surat perintah pengadilan, dan perusakan barang-barang milik SPBU yang di rusak dengan menggunakan alat berat beko Excavator, “Kami membuat pelaporan kepada Ombudsman terkait hal tersebut,” kata Riri ketika ditemui awak media di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.

Riri mengatakan pihaknya melakukan pelaporan kepada Ombudsman karena Ombudsman sebagai lembaga negara yang menerima pelaporan terkait masalah mal administrasi pejabat negara yang dilakukan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat, “Mal administrasi tersebut yang kita laporkan kepada Ombudsman,” ujarnya.

“Kami hanya ingin mengetahui apakah tindakan eksekusi PT KAI tanpa Surat Pengadilan sah atau tidak, kami juga ingin mengetahui apakah Pihak PT KAI yang dalam hal ini diwakili oleh Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) yang telah merusak barang-barang atau aset yang ada di SPBU Kebon Kawung Bandung apakah sah, karena yang kami tahu hal tersebut melawan hak,” tegas Riri.

“Prinsip saya adalah jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum,” tegas Riri, “PT KAI mengeksekusi tanpa perintah pengadilan dan tanpa ketetapan pengadilan oleh juru sita atau panitera, tetapi SPBU Kebon Kawung dieksekusi oleh Polsuska, padahal kita ketahui Polsuska hanya untuk melakukan tindakan preventif dan represif non yustisia,” tegasnya.

Lebih lanjut Riri mengatakan, tindakan PT KAI diduga sudah masuk ke ranah yustisia dan diduga masuk ke ranah pidana 406 junto 55 untuk perusakan barang sehingga tidak bisa digunakan lagi atau rusak sama sekali.

“Pihak Ombudsman dalam hal M. Taufan selaku Komisioner mengatakan kepada kami bahwa pihaknya menerima laporan kami, dan akan ditelaah dan diinvestigasi, apakah laporan kami masuk kepada mal administrasi, jika masuk, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi terkait penyalahgunaan wewenang atau Abuse of Power dari penyelenggara negara yang melakukan hal itu,” ungkap Riri.

“Pada prinsipnya kami ingin mengedukasi kepada masyarakat, lembaga negara, atau pemerintah, agar masyarakat sadar hukum secara nasional, dan melakukan sesuatu itu harus berdasarkan prosedur dan ketetapan undang-undang,” pungkas Riri.

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Joni Martinus ketika dihubungi secara terpisah mengatakan, pihaknya akan mengikuti mekanisme persidangan sesuai peraturan yang berlaku, “Ketidakhadiran PT KAI dalam sidang kali ini masih dalam perkenan ketentuan dari Majelis Hakim,” ujarnya. (BRH)

Comments are closed.