PDRI: Saatnya Dosen Lakukan Perlawanan Legal Konstruktif

dosen 1

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Persatuan Dosen Republik Indonesia (PDRI) menegaskan, sudah saatnya Dosen melakukan perlawanan legal yang konstruktif dalam meningkatkan kesejahteraan Dosen dan bekerja bersama mengorganisir diri untuk melampaui segala tantangan yang ada untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia.

Hal ini ditegaskan para Inisiator PDRI saat mendeklarasikan berdirinya organisasi profesi Persatuan Dosen Republik Indonesia (PDRI), Senin, (25/6/2018), di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung.

Inisiator PDRI dari Provinsi Jawa Barat Dr. Ahmad Zakiyuddin S.IP M.I.Kom mengungkapkan, pendirian PDRI awalnya dilatarbelakangi diskusi di group WhatsApp Serikat Dosen Republik Indonesia (SDRI), dan dari diskusi tersebut muncul berbagai persoalan.

“Persoalan yang mengemuka diantaranya mengenai kurangnya kesejahteraan Pegawai yang bekerja di sektor pendidikan tinggi, serta pengawasan Dikti yang minim terhadap Perguruan Tinggi yang memberikan penghasilan yang tidak layak terhadap para Dosen,” tegas Ahmad Zakiyuddin.

Lebih lanjut Ahmad Zakiyuddin mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini dikarenakan minimnya jaminan kesejahteraan dari Yayasan atau Negara, “Banyak Yayasan yang menggaji dosen dibawah UMR, selain itu kurangnya perlindungan hukum terhadap profesi Dosen, sehingga Dosen mayoritas berjuang sendiri untuk memperjuangkan haknya,” ungkapnya.

“Orientasi pendidikan tinggi hanya ditujukan untuk mencetak manusia siap kerja, hasilnya, para pekerja di dalamnya, termasuk para dosen berada dalam skema kerja administratif yang berorientasi pada produk semata,” pungkas Ahmad Zakiyuddin.

dosen 2

PDRI adalah organisasi Profesi yang independen dan tidak berafiliasi kepada suku, Agama, partai politik dan organisasi manapun, PDRI ke depan diharapkan proaktif dalam berkontribusi positif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan Kedaulatan Bangsa.

PDRI merupakan organisasi yang didirikan pada 9 Juni 2018 di Balai Bahasa Jawa Barat yang dipelopori para Dosen dari Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri, kini PDRI sudah berkembang di 25 provinsi di seluruh Indonesia.

Deklarator Nasional PDRI sudah terbentuk di 25 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, NTB, Maluku Utara, Riau dan Kepri, Jambi, Kalimantan Selatan, NTT, Sulteng, Kaltim,Jogja, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, Sulbar, Kepulauan babel, Kaltara,Gorontalo dan Papua.

Jumlah Deklarator Nasional yang sudah menyatakan bergabung sekitar 600 Orang dari 300 kampus Se-Indonesia, jumlah Deklarator akan terus bertambah seiring dengan Sosialisasi PDRI ke seluruh Indonesia, Musyawarah Nasional PDRI pertama yang akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2018.

Berikut Manifesto Deklarasi Persatuan Dosen Republik Indonesia (PDRI):

  1. Mulailah Bersatu untuk memperjuangkan Hak Dosen dengan Mengubah cara berpikir Yayasan Perguruan Tinggi dan atau Negara khususnya dalam “Cara Menggaji Dosen” yang Keliru yang tidak sesuai dengan Indeks Kelayakan Hidup.
  2. Manakala Para Dosen  hanya Diam diperlakukan Tidak adil oleh yayasan PT dan atau Negara maka Sepanjang hidup dosen tidak akan memperoleh penghasilan yang layak diatas kebutuhan hidup.
  3. Dikti harus Berani menutup Perguruan Tinggi yang Tidak memenuhi Syarat Kelayakan dan Keadilan Distributif.
  4. Para Dosen harus mulai bersatu padu dengan ikut  membangun  Organisasi Persatuan  Dosen yang kuat,Solid dan berintegritas.
  5. Berhentilah meluapkan Kemarahan (Emosional yang destruktif kepada yayasan PT dan atau negara). Mulailah bangun perlawanan yang legal dan Konstruktif.
  6. Konsolidasi Persatuan Dosen harus dilakukan terus menerus, Sehebat apapun seorang dosen, kalau ia berjuang sendiri-sendiri, maka tidak akan mengubah apa-apa.
  7. Pengetahuan seseorang terhadap situasi dan kondisi Kesejahteraan Dosen tidak serta merta membangun kesadaran untuk memperjuangkan hak hak  dosen.
  8. Empati dan cara berfikir Positif dosen akan menjadikan Persatuan Dosen membumi, tidak melangit dan mendorong para dosen untuk bergerak bersama  dalam perjuangan.
  9. Banyaknya para dosen di negara ini, ternyata belum maksimal mengubah apa-apa, para dosen masih terjebak mengumpulkan Sertifikat, mengumpulkan kwitansi untuk laporan keuangan Hibah Dikti, Menghadiri seminar utk melengkapi administrasi jenjang kepangkatan dosen.
  10. Diperlukan Mobilisasi Dosen Se-Indonesia untuk bersatu dalam Ikatan Kesadaran Perjuangan yang sama.
  11. Hak Dosen harus diperjuangkan bersama-sama yakni sebagai warga negara dengan cara membangun kesadaran kolektif bersama-sama.
  12. Kesadaran sangat penting untuk membangun Kekuatan Dosen. Tanpa Kesadaran maka para dosen akan Sulit untuk memperjuangkan hak-haknya seperti jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.
  13. Tidak ada Kekuatan tanpa Organisasi, Tidak ada organisasi tanpa kesadaran kolektif untuk membangunnya. Tidak ada Kesadaran Kolektif kecuali dengan melupakan ego masing-masing dosen.
  14. Para Dosen banyak yang mengikuti seminar, Konfrensi dan Diskusi, tapi tidak banyak yang membangun Kolektifitas Jaringan yang kuat.
  15. Kapitalisasi Pendidikan Tinggi akan membawa negara dan dosen menjadi sesuatu yang instan, dimana segala sesuatu bisa diselesaikan dibawah meja.
  16. Aktiflah para dosen untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan menjadi  subyek pembangunan pendidikan Tinggi, jangan hanya jadi obyek pembangunan pendidikan tinggi.

(BRH)

Comments are closed.