Ratusan Mahasiswa UPI Bandung Menolak Ideologi Khilafah

upi1ARCOM.CO.ID ,Bandung. Badan Pelaksana Organisasi Senat (BPOS) Mahasiswa FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kamis, (7/6/2018), di Gedung Amphiteater UPI jalan Dr.Setiabudhi Bandung, menyelenggarakan Diskusi Negara Khilafah bertema, “Memahami Bahaya Gerakan Khilafah Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Perspektif  Merawat Kebangsaan dan Kebhinekaan”, diskusi yang dihadiri 500 peserta diselenggarakan guna menangkal Paham Khilafah di kalangan generasi muda khususnya di lingkungan kampus UPI.

Turut hadir dalam Diskusi ini, Peneliti Divisi Riset Psikologi Sosial Terapan Daya Makara Universitas Indonesia Ani Rufaedah M.Si, Dekan FPIPS UPI DR. Agus Mulyana M.Hum, dan Ketua BPO Senat FPIPS Andre.

“Sejauh ini Gerakan Khilafah sudah sangat masif, bahkan ideologi ini telah merambah di kalangan anak-anak,” kata Peneliti Divisi Riset Psikologi Sosial Terapan Daya Makara Universitas Indonesia Ani Rufaedah M.Si di awal paparannya, “Sel-sel Gerakan Khilafah saat ini sudah banyak, dan hal ini masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan,” tegasnya, “Meskipun secara gerakan besar belum terlihat seperti revolusi, namun bibit-bibitnya telah mengakar, contohnya seperti kasus bom di Sidoarjo dan Surabaya, mereka mulai dari perempuan hingga anak-anak telah terlibat paham ini,” ungkapnya.

Ani Rufaedah mengatakan, Paham Khilafah yang dianut seseorang tidaklah mudah untuk dideteksi, karena gerakan tersebut sulit dilihat secara kasat mata, “Maka daripada itu, diperlukan penanganan yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat termasuk negara,” tegasnya.

“Terdapat empat pilar yang bisa dilakukan untuk mencegah Paham Khilafah, pertama pencegahan melalui sosial media atau ceramah,” kata Ani Rufaedah, “Kedua Protection kepada orang-orang yang bergerak dalam penangkalan radikalisme dan pro khilafah, ketiga Participation dengan memastikan berbagai elemen masyarakat terlibat, misalkan seberapa jauh keterlibatan RT dan RW sebagai struktur negara dalam menangkal isu ini,” ungkapnya, “Keempat, relife dan rehabilitasi bagi penganut paham ini agar tidak terlalu jauh,” pungkasnya.

Dekan FPIPS UPI DR. Agus Mulyana M.Hum mengatakan, Gerakan Khilafah merupakan sebuah gerakan politik yang menginginkan adanya penyatuan beberapa negara seperti yang pernah terjadi di masa kejayaan Islam, “Saya melihat Gerakan Khilafah merupakan gerakan politik, hanya saja berselimutkan gerakan dakwah dan internasionalisme,” ungkapnya.

“Mereka ingin mengembalikan Islam seperti masa lalu yang memang tidak tepat di masa sekarang,” kata Agus Mulyana,  “Jadi Gerakan Khilafah merupakan sebuah gerakan politik yang sangat radikal, mereka menginginkan sesuatu yang sulit diterapkan,” ujarnya, “Karena bagaimana pun sebuah negara memiliki sebuah wilayah, sangatlah sulit membangun negara atas dasar gabungan beberapa negara, apalagi di era negara modern ada yang dinamakan Nation State atau Negara Bangsa, dan negara itu mempunyai wilayah seperti halnya Indonesia,” tegasnya.

“Seperti diadakannya mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama, pendekatan ini dilakukan secara benar dengan pendekatan yang sangat akademik, seperti diskusi yang kritis, jadi pendekatan ini tidak dilakukan secara indoktrinsi dan hal ini merupakan pola pikir yang sangat terbuka,” ujar Agus Mulyana.

“Di kampus juga ada kegiatan kemahasiswaan yang terus kita pantau agar tidak mengarah ke sana, serta melakukan pembinaan karakter,” kata Agus Mulyana, “Kampus tentunya melakukan pemantauan secara baik, yang dimaksud baik itu adalah secara struktural di tingkat Prodi Kemahasiswaan maupun pribadi,” pungkasnya.

Ketua BPO Senat FPIPS Andre mengatakan, kegiatan ini merupakan diskusi publik bagi mahasiswa maupun masyarakat guna mengetahui radikalisme baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat, “Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memahami bahaya Gerakan Khilafah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan tujuan kegiatan ini sebagai salah satu edukasi bagi masyarakat mengenai isu sosial politik kontemporer radikalisme yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus merumuskan solusi ataupun tindakan organisasi kemahasiswaan yang dapat dilakukan untuk menangkal isu radikalisme serta menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil dan harmonis berdasarkan semangat Nasionalisme,” tegasnya.

Seusai Diskusi Negara Khilafah bertema, “Memahami Bahaya Gerakan Khilafah Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Perspektif  Merawat Kebangsaan dan Kebhinekaan”, seluruh mahasiswa UPI menyatakan penolakannya terhadap paham radikalisme dan Khilafah di Indonesia, Deklarasi tersebut tertuang dalam 7 poin.

Di era perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangat memungkinkan masuknya pengaruh negatif yang datang dari luar, untuk itu UPI sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam melakukan pembinaan dan pencegahan paham radikalisme melalui pendekatan akademik. (BRH / ASP)

Comments are closed.