Menata Wilayah Cekungan Bandung Menjadi Kawasan Kelas Dunia Melalui Perpres Nomor 45 Tahun 2018

atr 1ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini terus melakukan pengembangan wilayah melalui Ditjen Tata Ruang yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018, Sosialisasi Perpres tersebut dilaksanakan, Selasa, (17/7/2018) di Ruang Sangga Buana Gedung Sate jalan Diponegoro Bandung.

Turut hadir dalam Sosialisasi Perpres Nomor 45 Tahun 2018, Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar.

Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki mengatakan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung selain untuk menahan Urban Sprawl melalui konsep pembagian peran dan fungsi kota inti dan kota di sekitarnya,  juga sebagai salah satu perangkat untuk mengendalikan alih fungsi tanah di hulu dengan menetapkan kawasan hulu sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan intensitas rendah.

atr 2Sedangkan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakan, Rancangan Perpres sudah sepuluh tahun dirumuskan, “Akhirnya diwujudkan di tahun 2018,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yerry Yanuar mengatakan, tiga metropolitan yang perlu diangkat menjadi area strategis adalah Jabodetabek, Metro Bandung, dan Metro Cirebon, “Harapannya dengan adanya Perpres Nomor 45 Tahun 2018 dapat melengkapi sekaligus menata kawasan kota cekungan Bandung agar menjadi kawasan kelas dunia,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebagian besar daerah di kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan pegunungan, di mana kawasan terbangunnya terletak di daerah cekungan dan memiliki keterbatasan fisik dalam pengembangannya, sehingga memerlukan pengaturan tata ruang.

atr 3Sebagai gambaran, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mempunyai tiga peran utama di tingkat Nasional, yaitu pertama, peran ekonomi di mana kawasan ini memberikan kontribusi 3,3% dari PDB Nasional, peran kedua adalah peran lingkungan melalui konservasi air dan tanah, dan peran ketiga adalah peran perkotaan untuk menahan Urban Sprawl melalui konsep pembagian peran dan fungsi kota inti, dan kota di sekitarnya melalui pengembangan Compact City.

Perpres Nomor 45 Tahun 2018 diharapkan menjadi acuan untuk implementasi Proyek Strategis Nasional, Proyek Citarum Harum, dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Delineasi Kabupaten/Kota pembentuk kawasan seluas 349.750 Ha adalah kota Bandung dan kota Cimahi sebagai kawasan inti, dan 3 tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan sebagian Kabupaten Sumedang dengan total jumlah penduduk 8,97 juta jiwa di tahun 2017.

Diharapkan agar regulasi ini menjadi pedoman untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di kawasan cekungan Bandung termasuk pengendalian sumber-sumber air agar tidak terjadi banjir. (BRH / RLS)

Comments are closed.