Hindari Overlapping, Dansektor 21 Satgas Citarum Hadir di Sidang Pleno II TKPSDA WS Citarum

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Dansektor 21 Satgas Citarum Kolonel Inf Yusep Sudrajat menegaskan kehadirannya di Sidang Pleno II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum (TKPSDA WS Citarum), Kamis, (27/9/2018), di Hotel Bidakara Savoy Homann jalan Asia Afrika Bandung, adalah menghindari Overlapping dan tumpang tindih kegiatan yang dilakukan Satgas Citarum Sektor 21di lapangan.

“Dalam Sidang Pleno II TKPSDA WS Citarum kita akan berkoordinasi, dan intinya menyamakan pandangan dengan kegiatan Satgas Citarum Harum,” ungkap Dansektor 21 Satgas Citarum Kolonel Inf Yusep Sudrajat di sela-sela Sidang Pleno II.

Lebih lanjut Yusep Sudrajat mengungkapkan, selama ini TKPSDA WS Citarum dalam pengelolaan Sungai Citarum dirasakan kehadirannya, “Saat ini dalam menjaga Sungai Citarum hadir pula Satgas Citarum sesuai Perpres No. 15 tahun 2018, maka kehadiran saya selaku Dansektor 21 Satgas Citarum untuk berkoordinasi dengan TKPSDA WS Citarum agar masing-masing  tugasnya tidak Overlapping dan tumpang tindih,” tegasnya.

“Pada Sidang Pleno II TKPSDA WS Citarum saya sempat menyampaikan apa saja yang telah dikerjakan Sektor 21 Satgas Citarum selama 6 bulan, hal ini perlu disampaikan agar TKPSDA WS Citarum bisa memahami,” ungkap Yusep Sudrajat, “Ke depannya tinggal dikoordinasikan titik-titik mana saja yang belum tergarap, sehingga dapat disinergikan dengan bersama-sama melakukan kegiatan di lapangan,” pungkasnya.

Selain Dansektor 21 Satgas Citarum Kolonel Inf Yusep Sudrajat, hadir pula dalam Sidang Pleno II TKPSDA WS Citarum, para Komandan Sektor Satgas Citarum, 48 unsur pemerintahan, diantaranya 24 dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, serta 24 peserta unsur non pemerintah yang aktif berkiprah di berbagai kegiatan lingkungan, konservasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Sungai Citarum.

Sidang Pleno II yang bertempat di Hotel Bidakara Savoy Homann berlangsung selama dua hari, (27-28/9/2018), di hari pertama dilaksanakan pemilihan Ketua Komisi yang ada di TKPSDA, seperti Komisi Konservasi Sumber Daya Air, Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Komisi Pengendalian Daya Rusak Air.

Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Harian TKPSDA WS Citarum Nana Nasuha yang ditemui para awak media mengatakan, sesuai perundang-undangan, di setiap wilayah sungai terdapat TKPSDA baik di wilayah sungai yang menjadi kewenangan pusat atau wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Keanggotaan TKPSDA diharuskan 50 persen berasal dari unsur pemerintah, dan 50 persen unsur non pemerintah 50 persen,” ungkap Citarum Nana Nasuha, “Total jumlah keanggotaan TKPSDA adalah 48 orang, dari unsur pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan unsur pemerintah kabupaten kota, “ ujarnya.

“Sedangkan unsur pemerintah provinsi terdapat Kepala Bappeda selaku Ketua, Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku Ketua Harian, selanjutnya dari Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, ditambah unsur pemerintah kabupaten kota, sedangkan dari Pemerintah Pusat ada dari BBWS, dari BPDAS,” kata Nana Nasuha.

“Kehadiran jajaran Komandan Sektor Satgas Citarum pelibatannya menjadi satu kesatuan, dikarenakan  Gubernur Jawa Barat merupakan Komandan Satgas Citarum,” kata Nana Nasuha.

Lebih lanjut Nana Nasuha mengatakan, TKPSDA tidak memiliki program khusus, tetapi TKPSDA memiliki tugas pokok membantu Kementerian PUPR di Sungai Citarum, terutama dalam pembahasan perancangan pola, pembahasan rancangan rencana pengelolaan, pembahasan rancangan program, dan pembahasan rancangan kegiatan.

“Sedangkan yang menyusun program dan kegiatan itu sendiri adalah BBWS Citarum, oleh karenanya kami berpesan apabila BBWS akan menyusun program kegiatan, harus melibatkan TKPSDA, sehingga nantinya bisa saja terdapat program-program yang diusulkan oleh TKPSDA,” pungkasnya.

Seperti diketahui, keadaan Sungai Citarum sebelum turunnya TNI melalui Perpres No. 15 tahun 2018 memiliki beragam persoalan yang kompleks akibat dari aktifitas demografi dan sosial ekonomi masyarakat yang tidak diiringi dengan upaya pelestarian lingkungan yang memadai.

Masalah yang timbul di Sungai Citarum adalah banyaknya tumpukan sampah di permukaan sungai, alih fungsi hutan di kawasan hulu, kotoran hewan dan manusia, limbah industri, dan bangunan liar di bantaran sungai Citarum, persoalan tersebut mengakibatkan turunnya kualitas air, erosi, sedimentasi, pendangkalan sungai, penyempitan sungai dan ketersediaan air di saat musim kemarau. (BRH / ST)

Comments are closed.