LSM Gerbang Laporkan Dirut PT Almatera Bangun Perdana ke Polda Jabar

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Terkait perbaikan jalan di Pangandaran yang terkesan asal-asalan, Ketua Lembaga Swadaya (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi Pemerhati Bangsa (Gerbang) Budi Harso akhirnya melaporkan Direktur Utama (Dirut) PT Almatera Bangun Perdana (SO), dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran ke Polda Jawa Barat.

Seperti diketahui, pengerjaan paket peningkatan ruas jalan Sindangsari-Cikondang Kabupaten Pangandaran tahun 2017 nilai kontraknya mencapai Rp.7.940.800.000.

“Terdapat fakta atau bukti kecurangan yang ditemukan dalam Pengerjaan Paket Peningkatan Ruas Jalan Sindangsari Cikondang Kabupaten Pangandaran tahun 2017,” kata Ketua Lembaga Swadaya (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi Pemerhati Bangsa (Gerbang) Budi Harso, Selasa, (2/10/2018), di Bandung.

“Diantaranya, terdapat beberapa perbedaan format dokumen penawaran pada lelang pekerjaan paket peningkatan ruas jalan Sindangsari Cikondang dengan dokumen penawaran pekerjaan lain yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga,” tegas Budi Harso.

“Perbedaannya yaitu, pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B ‘dimasukan’ pada Divisi 8, pengembalian kondisi dan pekerjaan minor dengan harga satuan yang lebih mahal padahal pada paket pekerjaan yang sejenis hal tersebut masuk pada Divisi 5, perkerasan berbutir dengan harga yang lebih murah, dan Dalam Divisi 7 struktur pelebaran dan rigid harga beton ready mix dipisahkan dengan harga baja tulangan U24 polos sehingga memunculkan harga yang lebih mahal, padahal pada dokumen penawaran paket pekerjaan sejenis harga beton sudah termasuk dengan harga besi di dalamnya,” tegas Budi Harso.

Lebih lanjut Budi Harso mengatakan, walaupun ruas jalan Sindangsari Cikondang merupakan jalan lintas masuk ke pedesaan dengan beban kendaraan yang lewat tidak terlalu banyak dan relatif sepi, namun volume dan kualitas beton struktur sangat dimaksimalkan.

“Perkerasan jalan beton K-350 atau beton Ready Mix termasuk acuan sebanyak 2.720 m3 dan Beton K-125 atau beton Ready Mix termasuk acuan sebanyak1.360 m3,” ungkap Budi Harso, “Hal ini jauh berbeda dengan paket pekerjaan lain yang sejenis pada dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran,” ujarnya.

“Ternyata hasil pekerjaan ruas jalan Sindangsari Cikondang sangat buruk,” ungkap Budi Harso, “Saya mencurigai ada pengondisian atau permufakatan jahat antara pihak perencanaan, ULP Pangandaran, dan pihak Dinas dan Penyedia Barang dan jasa, yang di duga diotaki oleh salah satu atau sekelompok pejabat atau mantan pejabat yang mempunyai pengaruh kuat di Pangandaran,” tegasnya.

Budi Harso menjelaskan, surat dukungan Baja tulangan U 24 dan Ready Mix adalah ‘bodong’, sehingga mutu bahan sebagaimana yang tertuang dan direncanakan dalam dokumen kontrak dipastikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharuskan.

“Walaupun pengerjaanya masih relatif baru, namun kondisi hasil pengerjaan yang dilakukan oleh PT Almatera Bangun Perdana (SO) telah mengalami kerusakan hampir di sebagian ruas jalan yang baru saja selesai di bangun,” ungkap Budi Harso

“Kerusakan berupa lapisan atas mengelupas, retak dan deformasi atau perubahan dan penurunan kualitas jalan,” kata Budi Harso.

Budi Harso mengungkapkan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam hal 37 Buku III LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, hasil pemeriksaan fisik pada bulan Maret 2018 menunjukan adanya kekurangan volume senilai Rp. 298.011.604,80 pada struktur pelebaran dan Rigid, perkerasan jalan beton K-350 (Beton Ready Mix termasuk acuan).

“Kami menduga kerugian negara tersebut jumlahnya bisa lebih besar dari hasil temuan BPK, sehingga kami mendesak Polda Jawa Barat untuk segera memanggil Direktur PT Almatera Bangun Perdana (SO) dan Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran,” pungkas Budi Harso. (BRH / RIO)

Comments are closed.