Kepala Daerah di Indonesia Lebih Banyak Melakukan Korupsi Dibanding Anggota DPRD

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Peminat Psikologi Politik DR. Indra Kusumah mengungkapkan, saat ini kepala daerah lebih banyak melakukan korupsi dibandingkan anggota DPRD, hal ini diungkapkan Indra Kusumah di acara Bedah Buku dan Diskusi Publik, “Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah”, yang diadakan oleh Lembaga survei Political Insight (Polsight), Senin, (19/11/2018), di Unpad Training Centre jalan Ir.H.Juanda (Dago) Bandung, turut hadir Direktur Eksekutif  Polsight DR. Yusa Djuyandi, dan Penulis Buku Denden Deni Henri, SE, MAP.

Indra Kusumah yang ditemui para awak media seusai acara bedah buku dan diskusi publik mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki, jumlah persentase kepala daerah yang melakukan korupsi lebih banyak daripada anggota DPRD, “Kepala daerah yang melakukan korupsi sebanyak 300 orang dari 1.000 kepala daerah di Indonesia atau 30 persen, sedangkan anggota DPRD yang melakukan korupsi sebanyak 3.000 orang dari 17.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia atau 17 persen,” ujarnya.

Terkait uji publik calon kepala daerah, Indra Kusumah mengatakan, penolakan uji publik calon kepala daerah oleh anggota DPR dikarenakan ‘how to-nya’ uji publik calon kepala daerah belum jelas, “Maka perlu diawali praktek uji publik calon kepala daerah di kampus-kampus, sehingga bila telah ada Best Practice uji publik calon kepala daerah di kampus-kampus, akan lebih mudah pengusulannya ke DPR,” ungkapnya.

Lebih lanjut Indra Kusumah mengatakan, partai politik merupakan bagian dari publik itu sendiri, “Hal ini terkait erat dengan sistem rekrutmen dan kaderisasi di dalam partai politik, indikator sederhananya, bila partai politik mengajukan calon yang bukan dari kadernya, berarti sistem kaderisasi partai tidak berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif  Polsight DR. Yusa Djuyandi mengatakan, dirinya memandang uji publik calon kepala daerah merupakan hal yang bagus untuk memperbaiki sistem pilkada, terutama dengan kejadian di sepanjang tahun 2018 yaitu 20 kepala daerah terkena OTT KPK, “Dengan adanya uji publik calon kepala daerah, diharapkan partai politik dapat menyeleksi calon yang mereka usung dan yang mereka tawarkan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yusa Djuyandi mengatakan, dengan adanya uji publik calon kepala daerah, masyarakat mempunyai pilihan akan calon kepala daerah yang akan mereka pilih, “Bentuk uji publik calon kepala daerah diharapkan melibatkan Akademisi, KPK, BNN, tokoh masyarakat, dan ditambah beberapa organisasi masyarakat,” tegasnya.

“Permasalahannya, saat ini calon kepala daerah yang lolos dalam ujian psikologi atau ujian pertama bukan lolos dalam artian sebenarnya, dan saya sebagai pihak akademisi ingin mendorong kampus sebagai sarana dan ruang untuk melakukan uji publik calon kepala daerah,” pungkas Yusa Djuyandi.

Penulis Buku Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah Denden Deni Henri, SE, MAP., mengatakan, uji publik calon kepala daerah saat ini masih masih relevan untuk dimasukkan kembali ke dalam undang-undang Pilkada, walaupun telah dihapus di dalam undang-undang Pilkada.

“Hampir 20 kepala daerah sepanjang  tahun 2018 terkena OTT oleh KPK, itu bukti bahwa uji publik calon kepala daerah masih relevan untuk kita perjuangkan di undang-undang Pilkada,” tegas Denden Deni Henri.

“Namun menurut penelitian saya, hampir semua angota DPRD menolak uji publik calon kepala daerah dimasukkan ke dalam undang-undang Pilkada,” kata Denden Deni Henri, “Tetapi upaya untuk menghasilkan calon kepala daerah yang berintegritas harus terus kita upayakan, salah satunya dengan uji publik calon kepala daerah, namun hingga saat ini format ideal uji publik calon kepala daerah belum ditemukan,” ujarnya.

Denden Deni Henri mengungkapkan, dalam buku yang ia tulis menawarkan adanya sertifikasi bagi para calon kepala daerah, “Nantinya bagaimana KPK, BNN, Akademisi, dan Tokoh masyarakat dapat dilibatkan dalam forum Ad Hoc, karena bila sertifikasi tidak dilakukan bisa saja terjadi lagi kasus kepala daerah yang baru dilantik namun langsung terciduk karena kasus korupsi,” ungkapnya.

“Masyarakat akademik dipastikan mendukung uji publik calon kepala daerah, namun dari partai politik masih menolak, karena teknis uji publik calon kepala daerah menurut mereka belum jelas,” kata Denden Deni Henri, “Kita lihat sampai tahun 2020, apakah kita punya kesempatan untuk merevisi dan memasukkan kembali uji publik calon kepala daerah ke dalam undang-undang Pilkada sebelum tahun 2024 menjelang pemilu tujuh kotak suara,” pungkasnya.

Bedah Buku dan Diskusi Publik, “Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah”, diadakan Polsight untuk menyikapi 20 Kepala Daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2018, dan mempertanyakan apakah Pilkada yang dijalankan di Indonesia selama ini bermasalah.

Dengan ditangkapnya 20 kepala daerah sepanjang tahun 2018 oleh KPK karena kasus korupsi, membuktikan masih ada kelemahan dari pemilihan kepala daerah secara langsung yang memerlukan High Cost sehingga terjadi politik balik modal, sedangkan 3.000 anggota DPRD yang terkena kasus korupsi merupakan efek dari pemilihan tidak langsung, sehingga dapat dikatakan anggota DPRD tidak layak memilih dalam pemilihan langsung. (Bagoes Rinthoadi)

Comments are closed.